UntikaUntika
Jurnal Media HukumJurnal Media HukumParadoks mendasar dalam praktik kenotariatan Indonesia terletak pada kenyataan bahwa covernote, dokumen yang secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, justru berfungsi sebagai penentu kepercayaan dalam transaksi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bernilai ekonomi tinggi. Kesenjangan antara ketiadaan landasan hukum yang jelas dengan luasnya praktik penggunaan covernote inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum sekaligus celah terjadinya penyalahgunaan jabatan notaris. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksi pertanggungjawaban hukum notaris atas penerbitan covernote yang tidak sesuai kondisi faktual.
Covernote yang dibuat oleh notaris pada dasarnya hanya merupakan surat keterangan administratif yang tidak memiliki kedudukan sebagai akta otentik maupun alat bukti yang menimbulkan akibat hukum secara langsung.Namun dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sehingga menimbulkan keyakinan bagi para pihak mengenai kondisi hukum objek perjanjian yang sebenarnya belum sepenuhnya terpenuhi.Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi covernote dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen yang mempengaruhi terbentuknya hubungan hukum antara para pihak, yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dalam praktik kenotariatan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penggunaan covernote dalam transaksi hukum, khususnya dalam konteks Akta PPJB. Penelitian ini dapat fokus pada analisis dampak penggunaan covernote terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab notaris dalam penerbitan covernote yang tidak sesuai kondisi faktual, serta implikasi hukumnya dalam konteks perdata dan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kenotariatan dan perlindungan hukum dalam transaksi properti dan pembiayaan perbankan.
| File size | 432.37 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UntikaUntika Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawabanAkan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban
UntikaUntika Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi
UntikaUntika Dengan menempatkan pelayanan informasi publik dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah daerah diharapkan dapat mentransformasi masyarakat menjadi subyekDengan menempatkan pelayanan informasi publik dalam kerangka hak asasi manusia, pemerintah daerah diharapkan dapat mentransformasi masyarakat menjadi subyek
UntikaUntika Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pembuktian perdata Indonesia pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yangBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pembuktian perdata Indonesia pada dasarnya masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials consisting of legislationThe research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing primary legal materials consisting of legislation
UNIPOLUNIPOL Aplikasi ini mampu meningkatkan kecepatan, efisiensi, keamanan, pengelolaan, serta aksesibilitas dokumen secara digital pada Badan Perencanaan PembangunanAplikasi ini mampu meningkatkan kecepatan, efisiensi, keamanan, pengelolaan, serta aksesibilitas dokumen secara digital pada Badan Perencanaan Pembangunan
UNIPOLUNIPOL Hasil pengujian sistem dilakukan dengan metode pengujian black box dengan mengamati hasil eksekusi melalui data pengujian dan memverifikasi bahwa fungsiHasil pengujian sistem dilakukan dengan metode pengujian black box dengan mengamati hasil eksekusi melalui data pengujian dan memverifikasi bahwa fungsi
UIDUID Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan sertaHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 66 UUJN bersifat relatif seperti kerahasiaan data lainnya, dan mengusulkan perubahan peraturan serta
Useful /
UntikaUntika Hasil analisis memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, menegaskan penerapan prinsip due process ofHasil analisis memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, menegaskan penerapan prinsip due process of
UntikaUntika B/2022/PN Pbr. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan literatur ilmiah terkini. Fokus utama adalah bagaimana psikologi forensikB/2022/PN Pbr. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan literatur ilmiah terkini. Fokus utama adalah bagaimana psikologi forensik
DINASTIPUBDINASTIPUB Hasil penelitian menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh positifHasil penelitian menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh positif
UIDUID Akibat hukum terhadap perkawinan dini yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukanAkibat hukum terhadap perkawinan dini yang dilandasi unsur paksaan oleh orangtua adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukan