IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197 KUHAP yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Penelitian ini juga dilakukan untuk memahami pengaturan eksploitasi seksual sebagaimana dinyatakan dalam Undang‑Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis tertarik meneliti surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa. Tujuan penelitian ini juga adalah menilai ketepatan JPU dalam menyusun dakwaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan undang‑undang, dengan teknik studi kepustakaan dan analisis perspektif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena JPU kurang teliti atau cermat dalam pembuatan surat dakwaannya sehingga hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti syarat materiil dan formal dalam penyusunan surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP, sehingga hakim memutus perkara tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Berdasarkan latar belakang, metode, dan temuan penelitian, saran penelitian lanjutan dapat difokuskan pada: (1) menilai bagaimana kualitas pelatihan dan kompetensi JPU mempengaruhi ketelitian penyusunan surat dakwaan, (2) mengkaji dampak sosial dan psikologis pada korban akibat ketidaksesuaian putusan hakim dengan perbuatan terdakwa, dan (3) mengembangkan dan menguji model evaluasi bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk memastikan kesesuaian sanksi dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menampilkan indikator kinerja JPU, hasil survei korban, dan studi kasus perbandingan putusan hakim di berbagai pengadilan. Dengan demikian, dapat diperoleh rekomendasi kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas JPU, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta memitigasi dampak negatif bagi korban eksploitasi seksual.

  1. SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64026SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum ojs unud ac index php kerthasemaya article view 64026
  2. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia | Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1331Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Hukum ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php AlZayn article view 1331
  3. MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | Pattimura Proceeding: Conference... doi.org/10.30598/pattimurasci.2020.snpk19.19-29MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Pattimura Proceeding Conference doi 10 30598 pattimurasci 2020 snpk19 19 29
  4. Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | Panjaitan | Journal of... mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/852Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Panjaitan Journal of mahesainstitute ojs2 index php jehss article view 852
  5. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA | Suhardin | OLD WEBSITE... doi.org/10.22146/jmh.16289TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Suhardin OLD WEBSITE doi 10 22146 jmh 16289
Read online
File size388.62 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Submission of Blank Checks as Fraud in Supreme Court Decision Number 1412 K PID 2023 2026More at 2026

UNESAUNESA This study uses a normative juridical method with a case, legislative, and conceptual approach, supported by primary, secondary, and relevant jurisprudenceThis study uses a normative juridical method with a case, legislative, and conceptual approach, supported by primary, secondary, and relevant jurisprudence

JURIS A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements 2026More at 2026

UntikaUntika B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),B/2022/PN Malang, covernote sering digunakan dalam rangkaian transaksi perjanjian, termasuk dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB),

JURIS Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Demonstrasi 2025 Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Rule Of Law 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut sertaDengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang mengatur hak konstitusional tersebut serta

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, danMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan

JURIS Perlindungan Hukum Dengan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

JURIS A article Protecting Domestic Workers The Urgency of Legal Reform 2025More at 2025

UNESAUNESA 13/2003, UU No. 23/2004, RUU PPRT) serta literatur sekunder dan pendapat ahli. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak secara eksplisit13/2003, UU No. 23/2004, RUU PPRT) serta literatur sekunder dan pendapat ahli. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak secara eksplisit

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yangPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Data primer, sekunder, dan tersier yang

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Untuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sub‑Direktorat Merek. Sistem pendaftaranUntuk mendapatkan perlindungan dan hak atas merek, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sub‑Direktorat Merek. Sistem pendaftaran

Useful /

JURIS Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Restorative Justice 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia, serta menilai efektivitasnyaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia, serta menilai efektivitasnya

JURIS Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan Sistem Pengelolaan Wakaf Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Perspektif Ham 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hadir sebagai tonggak penting dalam memperkuat sistem perwakafan nasional. Undang-undang ini sangat menekankanUndang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hadir sebagai tonggak penting dalam memperkuat sistem perwakafan nasional. Undang-undang ini sangat menekankan

JURIS Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Dokter Internsip Dan Pasien Dalam Kasus Dugaan Malpraktik 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai

JURIS Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan MahkamahBerdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah

ads-block-test