IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPutusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197 KUHAP yang terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Penelitian ini juga dilakukan untuk memahami pengaturan eksploitasi seksual sebagaimana dinyatakan dalam Undang‑Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis tertarik meneliti surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa. Tujuan penelitian ini juga adalah menilai ketepatan JPU dalam menyusun dakwaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan undang‑undang, dengan teknik studi kepustakaan dan analisis perspektif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena JPU kurang teliti atau cermat dalam pembuatan surat dakwaannya sehingga hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa.
Penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti syarat materiil dan formal dalam penyusunan surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP, sehingga hakim memutus perkara tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, menimbulkan ketidakadilan bagi korban.
Berdasarkan latar belakang, metode, dan temuan penelitian, saran penelitian lanjutan dapat difokuskan pada: (1) menilai bagaimana kualitas pelatihan dan kompetensi JPU mempengaruhi ketelitian penyusunan surat dakwaan, (2) mengkaji dampak sosial dan psikologis pada korban akibat ketidaksesuaian putusan hakim dengan perbuatan terdakwa, dan (3) mengembangkan dan menguji model evaluasi bukti yang dapat dipergunakan hakim untuk memastikan kesesuaian sanksi dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan menampilkan indikator kinerja JPU, hasil survei korban, dan studi kasus perbandingan putusan hakim di berbagai pengadilan. Dengan demikian, dapat diperoleh rekomendasi kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas JPU, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, serta memitigasi dampak negatif bagi korban eksploitasi seksual.
- SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum.... ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64026SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum ojs unud ac index php kerthasemaya article view 64026
- Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia | Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.... ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1331Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Al Zayn Jurnal Ilmu Sosial Hukum ejournal yayasanpendidikandzurriyatulquran index php AlZayn article view 1331
- MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA | Pattimura Proceeding: Conference... doi.org/10.30598/pattimurasci.2020.snpk19.19-29MANAJEMEN PERADILAN PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Pattimura Proceeding Conference doi 10 30598 pattimurasci 2020 snpk19 19 29
- Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | Panjaitan | Journal of... mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/852Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Panjaitan Journal of mahesainstitute ojs2 index php jehss article view 852
- TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA | Suhardin | OLD WEBSITE... doi.org/10.22146/jmh.16289TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Suhardin OLD WEBSITE doi 10 22146 jmh 16289
| File size | 388.62 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD 1) ADR ( Alternative Dispute Resolution ) melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. UU Nomor1) ADR ( Alternative Dispute Resolution ) melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. UU Nomor
UMSUMS Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sering digunakan dalam kasus lalu lintas dengan korban luka ringan di Wonogiri. Pendekatan ini dihargaiHasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sering digunakan dalam kasus lalu lintas dengan korban luka ringan di Wonogiri. Pendekatan ini dihargai
HTPHTP Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwaArtikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa
UNIRAYAUNIRAYA Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkaitNamun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait
PUBMEDIAPUBMEDIA Implementasi keadilan restoratif tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait,Implementasi keadilan restoratif tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait,
UNSUNS Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunMahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
YAYASANBHZYAYASANBHZ In Islamic Law, there is a discussion regarding the punishment for perpetrators of criminal acts under the age of majority. This paper discusses threeIn Islamic Law, there is a discussion regarding the punishment for perpetrators of criminal acts under the age of majority. This paper discusses three
UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakanOleh karena itu, penerapan hukuman mati layak dilakukan pada tindak pidana tertentu, misalnya terorisme. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika telah memiliki landasan hukum melalui UUHasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika telah memiliki landasan hukum melalui UU
IBRAHIMYIBRAHIMY Penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak menurut UU SPPA. KonflikPenerapan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak menurut UU SPPA. Konflik
IBRAHIMYIBRAHIMY Diperlukan langkah harmonisasi hukum yang mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan hukumDiperlukan langkah harmonisasi hukum yang mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan hukum
UMCUMC Penelitian ini menemukan bahwa Pondok Pesantren Al Muqoddas Kabupaten Cirebon menggunakan kurikulum Pontren Gontor dengan fokus pada bahasa Arab dan InggrisPenelitian ini menemukan bahwa Pondok Pesantren Al Muqoddas Kabupaten Cirebon menggunakan kurikulum Pontren Gontor dengan fokus pada bahasa Arab dan Inggris