IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenyalahguna narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang penanganannya di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum yang bersifat represif tanpa membedakan antara pelaku, pengguna, dan pelaku peredaran gelap. Dalam praktik, banyak penyalahguna yang sejatinya merupakan korban ketergantungan, justru dijatuhi pidana penjara, tanpa adanya pertimbangan untuk menjalani rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia, serta menilai efektivitasnya sebagai pendekatan tersebut sebagai alternatif pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika telah memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena hambatan berupa ketiadaan permohonan asesmen terpadu, paradigma hukum yang belum berubah, dan minimnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif secara sistematis.
Konsep restorative justice secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan turunannya, yang memberikan landasan hukum bagi penanganan penyalahguna melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan.Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti dominasi paradigma retributif, belum optimalnya asesmen terpadu, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perubahan paradigma hukum yang lebih progresif, penguatan mekanisme asesmen sejak dini, serta harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika jika dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, apakah pendekatan interdisipliner antara petugas hukum dan tenaga medis mampu meningkatkan keputusan beralih ke rehabilitasi. Kedua, perlu dikaji model harmonisasi kelembagaan antara kepolisian, kejaksaan, dan BNN dalam sistem peradilan pidana terpadu, termasuk mekanisme komunikasi dan standar operasional bersama yang dapat mempercepat proses rujukan rehabilitasi. Ketiga, penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang rehabilitasi berbasis restorative justice terhadap reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme dibandingkan dengan pemidanaan penjara, melalui studi longitudinal terhadap mantan penyalahguna yang pernah melalui kedua jalur hukum tersebut. Penelitian-penelitian ini dapat membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahguna narkotika sebagai masalah kesehatan dan sosial, bukan hanya kriminalitas.
| File size | 407.88 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Illegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnyaIllegal fishing merupakan segala jenis penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lainnya
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargainingPengaturan jalur khusus di Indonesia saat ini masih dalam bentuk rancangan dan belum menjadi hukum positif, terlihat dari adopsi konsep plea bargaining
DINASTIREVDINASTIREV Jika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilanJika terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui alternatif non‑litigasi seperti arbitrase atau melalui proses litigasi di pengadilan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melaluiPenelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidangBerdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan yaitu: (1) setiap bidang usaha secara umum terbuka untuk kegiatan penanaman modal asing, kecuali bidang
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap
DINASTIREVDINASTIREV Pemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hinggaPemerintah sebaiknya merevisi dan merumuskan regulasi PAW yang mengakomodasi pembatalan SK Bupati oleh PTUN, mulai dari tingkat Undang‑Undang hingga
UNIRAYAUNIRAYA Asalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawahAsalta Mandiri Agung meskipun terdapat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberian upah di bawah
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik di sekolah swastaPutusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik di sekolah swasta
IBRAHIMYIBRAHIMY Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis untuk mengatur pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang efektif menjadi jaminanOleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis untuk mengatur pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang efektif menjadi jaminan
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutusHasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutus
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaatBerdasarkan temuan, hukuman pidana 3 tahun penjara dan 6 bulan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada pelaku pencabulan anak tidak menghasilkan manfaat