IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenyalahguna narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang penanganannya di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan hukum yang bersifat represif tanpa membedakan antara pelaku, pengguna, dan pelaku peredaran gelap. Dalam praktik, banyak penyalahguna yang sejatinya merupakan korban ketergantungan, justru dijatuhi pidana penjara, tanpa adanya pertimbangan untuk menjalani rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika di Indonesia, serta menilai efektivitasnya sebagai pendekatan tersebut sebagai alternatif pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1030/Pid.Sus/2024/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika telah memiliki landasan hukum melalui UU Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya di lapangan belum optimal karena hambatan berupa ketiadaan permohonan asesmen terpadu, paradigma hukum yang belum berubah, dan minimnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif secara sistematis.
Konsep restorative justice secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan turunannya, yang memberikan landasan hukum bagi penanganan penyalahguna melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk pemulihan.Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti dominasi paradigma retributif, belum optimalnya asesmen terpadu, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perubahan paradigma hukum yang lebih progresif, penguatan mekanisme asesmen sejak dini, serta harmonisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika jika dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, apakah pendekatan interdisipliner antara petugas hukum dan tenaga medis mampu meningkatkan keputusan beralih ke rehabilitasi. Kedua, perlu dikaji model harmonisasi kelembagaan antara kepolisian, kejaksaan, dan BNN dalam sistem peradilan pidana terpadu, termasuk mekanisme komunikasi dan standar operasional bersama yang dapat mempercepat proses rujukan rehabilitasi. Ketiga, penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang rehabilitasi berbasis restorative justice terhadap reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme dibandingkan dengan pemidanaan penjara, melalui studi longitudinal terhadap mantan penyalahguna yang pernah melalui kedua jalur hukum tersebut. Penelitian-penelitian ini dapat membuka jalan bagi sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahguna narkotika sebagai masalah kesehatan dan sosial, bukan hanya kriminalitas.
| File size | 407.88 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hinggaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hingga
HTPHTP Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang spesifik, peningkatan penegakan hukum, dan edukasi bagi pemegang hak cipta untuk meningkatkan perlindunganOleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang spesifik, peningkatan penegakan hukum, dan edukasi bagi pemegang hak cipta untuk meningkatkan perlindungan
HTPHTP 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta tantangan praktis yang muncul seperti kasus penipuan dan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang
YASIN ALSYSYASIN ALSYS This study examines public relations strategies adopted by the Nigeria Police Force (NPF) in managing its institutional image, with particular attentionThis study examines public relations strategies adopted by the Nigeria Police Force (NPF) in managing its institutional image, with particular attention
PUBMEDIAPUBMEDIA Restorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementationRestorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementation
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, penerapan norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatanNamun, penerapan norma ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk tumpang tindih dengan UU No. 1/PNPS/1965, lemahnya pemahaman aparat terhadap pendekatan
UNSURUNSUR Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Useful /
UNIPMAUNIPMA Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap pendapatan UMKM patung gypsumPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap pendapatan UMKM patung gypsum
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum, prinsip, serta doktrinPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum, prinsip, serta doktrin
UMCUMC Faktanya, ada banyak sekali akun Facebook yang tidak sesuai antara nama pengguna dengan foto profil yang ditampilkan. Ia tak dapat menggantikan komunikasiFaktanya, ada banyak sekali akun Facebook yang tidak sesuai antara nama pengguna dengan foto profil yang ditampilkan. Ia tak dapat menggantikan komunikasi
UMCUMC Akhir nyala lilin, yakni saat padamnya lilin merupakan batas internal antara keadaan “ada nyala lilin dengan keadaan “tidak ada nyala lilin yang dalamAkhir nyala lilin, yakni saat padamnya lilin merupakan batas internal antara keadaan “ada nyala lilin dengan keadaan “tidak ada nyala lilin yang dalam