Publisher

IBRAHIMYIBRAHIMY

Journal HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum Abstract

Penelitian ini menganalisis peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan melalui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 dalam sistem pembiayaan sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta didik di sekolah swasta yang menjalankan fungsi sosial. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah norma pembiayaan pendidikan serta prinsip keadilan distributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK menggeser paradigma pembiayaan dari model sentralistik menuju skema inklusif yang memungkinkan negara memberikan subsidi proporsional kepada sekolah swasta. Analisis implementasi di berbagai daerah memperlihatkan variasi kesiapan kebijakan, bergantung pada kapasitas fiskal, regulasi teknis, dan tata kelola daerah. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas putusan memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan reformasi tata kelola anggaran pendidikan.

Conclusion

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan peran hukum sebagai motor pembangunan pendidikan nasional dengan memperluas makna tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan dasar, tidak hanya bagi sekolah negeri tetapi juga bagi sekolah swasta yang menjalankan fungsi sosial, menggeser paradigma kebijakan pendidikan dari pendekatan sektoral menuju model kolaboratif.Namun, implementasi putusan ini di tingkat daerah masih menghadapi kendala teknis, kelembagaan, dan fiskal, yang menuntut harmonisasi kebijakan agar prinsip desentralisasi pendidikan dan keadilan sosial dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia.Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat perlu segera menyusun peraturan turunan mengenai mekanisme pembiayaan sekolah swasta berbasis pelayanan publik, sementara pemerintah daerah harus memperkuat tata kelola keuangan dan integrasi data pendidikan, serta diperlukan koordinasi antarkementerian untuk merumuskan pedoman nasional pembiayaan inklusif.

Future Research

Melihat tantangan dan peluang pasca Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang sangat menarik untuk memastikan pembangunan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pertama, studi empiris mendalam perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak langsung dari subsidi pemerintah kepada sekolah swasta yang menjalankan fungsi sosial di berbagai daerah. Bagaimana bantuan ini memengaruhi kualitas pendidikan, biaya yang ditanggung orang tua, dan aksesibilitas bagi siswa dari keluarga kurang mampu? Penelitian ini penting untuk memahami efektivitas kebijakan di lapangan dan mengidentifikasi model subsidi terbaik. Kedua, perlu ada kajian komprehensif tentang model tata kelola anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyaluran dana ke sekolah swasta. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengawasi penggunaan dana tersebut tanpa mengurangi inovasi dan otonomi sekolah? Ini bisa mencakup analisis perbandingan praktik terbaik di daerah yang sukses mengelola dana bantuan. Ketiga, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, penelitian bisa fokus pada pengembangan model pembiayaan pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal, filantropi, dan sektor swasta. Bagaimana kemitraan ini dapat dibangun secara efektif untuk menjamin keberlanjutan sekolah swasta yang berfungsi sosial, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara? Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis untuk kebijakan yang lebih terarah dan inklusif.

References

1. Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum | Jurnal Sutasoma. membangun... ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/248Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Jurnal Sutasoma membangun ejournal universitastabanan ac index php jurnalsutasoma article view 248
2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang, Kabupaten Lima Puluh Kota,... jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/thawalib/article/view/115Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Piladang Kabupaten Lima Puluh Kota jurnal staithawalib ac index php thawalib article view 115
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31... openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/23611Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 openjournal unpam ac index php palrev article view 23611
4. LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION: A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN... journal.tirtapustaka.com/index.php/ijesss/article/view/201LAW AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL TRANSFORMATION A THEORETICAL AND EMPIRICAL STUDY OF THE ROLE OF LAW IN journal tirtapustaka index php ijesss article view 201

Metadata

File size	420.39 KB
Pages	19
DMCA	Report