IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama dalam lembaga yang mengelola dana wakaf seperti, Badan Wakaf Indonesia (BWI), merupakan sebuah pelanggaran serius yang tidak hanya berdampak pada keuangan negara, akan tetapi berpengaruh juga pada pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat sebagai umat penerima manfaat wakaf. Secara sosial, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf akan membawa dampak yang serius terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan sistem pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel dalam perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf dapat berupa korupsi, penyelewengan, dan tidak transparan. Dampak penyalahgunaan kewenangan dapat berupa kerugian masyarakat dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis untuk mengatur pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Pengawasan yang efektif menjadi jaminan agar dana publik digunakan sesuai amanah dan tujuan sosial. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hadir sebagai tonggak penting dalam memperkuat sistem perwakafan nasional. Undang-undang ini sangat menekankan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional agar dapat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.
Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan aturan hukum, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan Hak Asasi Manusia.Tindakan penyimpangan oleh nazhir atau pihak berwenang merampas manfaat sosial yang seharusnya diterima masyarakat, menghambat tujuan wakaf sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan.Oleh karena itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan berlapis, serta penegakan hukum yang tegas menjadi keharusan untuk mencegah penyalahgunaan otoritas.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel di berbagai negara dengan sistem hukum dan budaya yang berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada pengembangan indeks integritas pengelolaan wakaf yang komprehensif, mencakup indikator-indikator kunci seperti transparansi keuangan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan independen. Indeks ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja lembaga pengelola wakaf dan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Ketiga, penting untuk meneliti efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wakaf, termasuk peran mediasi, arbitrase, dan pengadilan agama, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi akses ke keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem hukum dan kelembagaan yang mendukung pengelolaan wakaf yang adil dan transparan, serta melindungi hak-hak masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf. Dengan demikian, wakaf dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.
- TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan... doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial Politik dan doi 10 55681 seikat v1i1 127
- AKUNTABILITAS SEBAGAI SEBUAH SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF | Huda | Jurnal Akuntansi Multiparadigma. solusi... jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/331AKUNTABILITAS SEBAGAI SEBUAH SOLUSI PENGELOLAAN WAKAF Huda Jurnal Akuntansi Multiparadigma solusi jamal ub ac index php jamal article view 331
| File size | 363.43 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY 21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena JPU kurang teliti atau cermat dalam pembuatan surat dakwaannya sehingga21 tahun 2007. Sebagai akibatnya hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena JPU kurang teliti atau cermat dalam pembuatan surat dakwaannya sehingga
STAINUPASTAINUPA Kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional dituntut menyediakan ruang dan waktu bagi layanan dan pembelajaran berbasis digital. Pelayanan yang efisienKepala sekolah sebagai pemimpin transformasional dituntut menyediakan ruang dan waktu bagi layanan dan pembelajaran berbasis digital. Pelayanan yang efisien
UMIUMI Aplikasi ini diharapkan dapat membangun sistem survei yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah analisis dan pengambilan keputusanAplikasi ini diharapkan dapat membangun sistem survei yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah analisis dan pengambilan keputusan
UNESAUNESA Temuan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pengadilan, termasuk kurangnya fasilitas pendukung (interpretern bahasa isyarat, asistenTemuan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pengadilan, termasuk kurangnya fasilitas pendukung (interpretern bahasa isyarat, asisten
UNESAUNESA Sehingga, UU ITE dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik di era digital tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara, sambil menjagaSehingga, UU ITE dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik di era digital tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara, sambil menjaga
SINOMICSJOURNALSINOMICSJOURNAL This research explores the nuanced distinctions between authority and competence, asserting that authority in civil law is a formal power granted by legislation,This research explores the nuanced distinctions between authority and competence, asserting that authority in civil law is a formal power granted by legislation,
UNESAUNESA 23/2004, RUU PPRT) serta literatur sekunder dan pendapat ahli. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak secara eksplisit mengakui ART dalam23/2004, RUU PPRT) serta literatur sekunder dan pendapat ahli. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini tidak secara eksplisit mengakui ART dalam
STAINUPASTAINUPA Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam konteks pendidikanDengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dalam konteks pendidikan
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perubahan paradigma hukum yang lebih progresif, penguatan mekanisme asesmen sejak dini, serta harmonisasiUntuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan perubahan paradigma hukum yang lebih progresif, penguatan mekanisme asesmen sejak dini, serta harmonisasi
IBRAHIMYIBRAHIMY Sertifikat elektronik hadir sebagai instrumen autentikasi data dan identitas, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum serta kedudukannyaSertifikat elektronik hadir sebagai instrumen autentikasi data dan identitas, namun sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai kekuatan hukum serta kedudukannya
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional.Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional.
UMIUMI Pizza Milenials, Kentang Goreng 96%. Dari 33 aturan yang telah ada dapat dijadikan acuan bagi pemilik Milenials Café untuk membuat strategi penjualanPizza Milenials, Kentang Goreng 96%. Dari 33 aturan yang telah ada dapat dijadikan acuan bagi pemilik Milenials Café untuk membuat strategi penjualan