Publisher

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU

Journal Ensiklopedia Social ReviewEnsiklopedia Social Review Abstract

Praktik perkawinan kontrak antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) di Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama seiring dengan semakin maraknya penanaman modal asing di sektor properti. Fenomena ini tidak saja mencerminkan lembaga perkawinan sebagai sarana untuk menghindari batasan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya transformasi budaya hukum dalam masyarakat Bali. Perkawinan kontrak kerap kali dijadikan sebagai alat untuk memperlancar perjanjian nominee, di mana warga negara asing menggunakan nama warga negara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah yang secara hukum tidak dapat dimiliki oleh orang asing. Dari perspektif hukum, praktik ini menimbulkan geografi mengenai legitimasi hubungan perkawinan, kepemilikan harta benda, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, praktik ini berpotensi menggerus nilai-nilai adat, spiritualitas tanah, dan struktur sosial masyarakat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkawinan kontrak sebagai salah satu indikator perubahan budaya hukum perkawinan, dengan mengkaji interaksi antara norma adat, hukum nasional, dan kepentingan ekonomi global. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam konteks globalisasi dan modernisasi di Bali.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan adanya disharmoni antara substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum terkait praktik kawin kontrak di Bali.Pergeseran budaya hukum menciptakan celah implementasi hukum dan potensi penyalahgunaan, mengimplikasikan erosi nilai-nilai sosial dan hukum.Upaya komprehensif yang melibatkan edukasi, penguatan nilai-nilai tradisional, dan reformasi regulasi diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum Indonesia.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan dapat dieksplorasi. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas Perda nominee yang sedang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menanggulangi praktik perkawinan kontrak sebagai sarana kepemilikan tanah oleh WNA. Penelitian ini dapat mengkaji sejauh mana Perda tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat lokal dan mencegah penyalahgunaan hukum. Kedua, penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam praktik perkawinan kontrak, khususnya dalam memastikan keabsahan dan kesesuaian perkawinan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas notaris. Ketiga, studi komparatif mengenai pengaturan perkawinan kontrak di negara-negara lain dengan karakteristik serupa, seperti negara-negara kepulauan dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat, dapat memberikan wawasan berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif dalam mengatasi fenomena ini di Bali. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman negara lain, serta menyesuaikannya dengan konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia.

Metadata

File size	212.12 KB
Pages	4
DMCA	Report