Publisher

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU

Journal Ensiklopedia Social ReviewEnsiklopedia Social Review Abstract

Penelitian ini membahas perubahan budaya hukum yang terjadi dalam proses transisi dari ojek konvensional menuju ojek berbasis aplikasi digital di Indonesia. Peralihan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi transportasi, tetapi juga memperlihatkan pergeseran dalam kepatuhan terhadap norma hukum serta tata kelola sektor transportasi informal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum, serta literatur ilmiah terkait. Ojek konvensional yang sebelumnya beroperasi dengan mengandalkan norma sosial dan kesepakatan informal kini menghadapi sistem baru yang lebih terstruktur melalui mekanisme digital, seperti penetapan tarif otomatis, sistem penilaian pengemudi, serta regulasi yang melekat dalam platform digital. Transformasi ini menuntut internalisasi budaya hukum baru yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Namun demikian, tantangan tetap muncul, antara lain dalam bentuk konflik kepentingan dengan ojek konvensional, ketimpangan pemahaman hukum, serta ambiguitas regulasi pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan hukum yang adaptif, integratif, dan partisipatif agar perubahan ini tidak hanya bersifat teknologis semata, melainkan juga mencerminkan keadilan dan inklusi hukum bagi seluruh pelaku dalam ekosistem transportasi daring.

Conclusion

Kehadiran ojek daring telah mentransformasi budaya hukum masyarakat dengan meningkatkan ekspektasi terhadap legalitas, keamanan, dan aksesibilitas layanan transportasi.Meskipun perlindungan hukum bagi pengguna telah diperkuat melalui regulasi seperti PM Perhubungan No.12 Tahun 2019 dan UU Perlindungan Konsumen, perlindungan bagi pengemudi ojek online masih lemah karena status kemitraan mereka.Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dari pemerintah untuk mengakui status kerja pengemudi, menjamin keselamatan, dan mewajibkan perusahaan platform bertanggung jawab, serta memperkuat akses ke perlindungan pidana dan jaminan sosial bagi semua pihak.

Future Research

Meskipun studi ini telah menyoroti perubahan budaya hukum dan perlindungan bagi pengguna ojek daring, ada beberapa area penting yang masih memerlukan kajian mendalam untuk memahami secara komprehensif dinamika transportasi digital di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di lapangan. Hal ini mencakup survei kepada pengguna dan pengemudi di berbagai kota untuk mengetahui sejauh mana jaminan keamanan, transparansi tarif, serta mekanisme penyelesaian sengketa benar-benar dirasakan dan berfungsi, serta mengidentifikasi hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Pertanyaan penelitian dapat berfokus pada: Apakah regulasi yang ada sudah cukup melindungi kedua belah pihak, dan bagaimana penerapannya secara praktis mempengaruhi perilaku dan persepsi mereka terhadap hukum? Kedua, mengingat status pengemudi ojek daring sebagai mitra yang seringkali menyebabkan lemahnya perlindungan hukum, studi lanjutan dapat mengeksplorasi model perlindungan kerja yang inovatif dan adaptif. Penelitian ini bisa membandingkan skema kemitraan di Indonesia dengan negara lain, atau mengkaji kemungkinan pembentukan kerangka hukum baru yang memberikan keseimbangan antara fleksibilitas kerja berbasis digital dan hak-hak dasar pengemudi, termasuk jaminan sosial dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil. Bagaimana kita dapat merancang kebijakan yang melindungi pengemudi tanpa menghilangkan esensi fleksibilitas yang mereka cari? Ketiga, penting untuk menganalisis lebih dalam mengenai ketimpangan pemahaman hukum atau literasi hukum di kalangan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengemudi ojek konvensional, pengemudi daring, aplikator, hingga masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut dan merumuskan strategi edukasi hukum yang partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memitigasi konflik antarpihak. Bagaimana edukasi hukum yang efektif dapat dijembatani untuk berbagai kelompok yang terlibat dalam ekosistem transportasi online demi menciptakan budaya hukum yang lebih inklusif dan harmonis?.

Metadata

File size	146.81 KB
Pages	14
DMCA	Report