Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter ortopedi dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJS Kesehatan dalam kerangka sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun MIS menawarkan berbagai keunggulan seperti pengurangan trauma jaringan dan pemulihan lebih cepat, penerapannya di Indonesia dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya medis dalam sistem JKN. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan studi literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter ortopedi memiliki tanggung jawab hukum besar dalam menjalankan prosedur MIS, termasuk kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada pasien dan memperoleh persetujuan yang sah (informed consent). Kendala sistemik dalam JKN berpotensi meningkatkan risiko komplikasi medis dan gugatan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pelatihan untuk meminimalkan risiko hukum dan memastikan kualitas pelayanan medis.

Conclusion

Tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan operasi MIS melibatkan peran penting dokter ortopedi dan rumah sakit.Dokter memiliki kewajiban untuk menjalankan prosedur secara profesional, memenuhi standar medis, dan memberikan informasi yang memadai kepada pasien untuk menghindari gugatan malpraktik.Di sisi lain, rumah sakit harus memastikan penyediaan fasilitas yang sesuai, pengawasan operasional, dan pelatihan bagi tenaga medis.Tantangan utama dalam penerapan MIS di sistem JKN oleh BPJS Kesehatan termasuk keterbatasan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, serta kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan untuk dokter.Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa pelayanan MIS aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia.

Future Research

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengurangi risiko hukum dalam pelaksanaan operasi bedah minimal invasif (MIS) pada pasien BPJS Kesehatan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas fasilitas medis di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil atau dengan status fasilitas kesehatan rendah. Hal ini dapat dicapai melalui alokasi anggaran yang lebih besar dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan infrastruktur dan peralatan medis di rumah sakit. Kedua, penting untuk mengembangkan sistem pelatihan dan pendidikan berkelanjutan yang komprehensif bagi dokter ortopedi dan tenaga medis lainnya. Program pelatihan ini harus mencakup simulasi dan praktik langsung untuk memastikan para dokter dapat menguasai teknik MIS dengan baik. Ketiga, pemerintah dan BPJS Kesehatan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam sistem JKN. Hal ini dapat mencakup audit berkala terhadap rumah sakit dan dokter untuk memastikan kepatuhan terhadap standar medis dan etika, serta perlindungan data pasien. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan anggaran, distribusi fasilitas yang tidak merata, dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Melalui sinergi ini, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan aman bagi pasien BPJS Kesehatan yang memerlukan operasi MIS.

References

1. Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... dinastirev.org/JIHHP/issue/view/105Vol 5 No 3 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dinastirev JIHHP issue view 105
2. Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Malpraktek Dokter | Jurnal... doi.org/10.22225/jkh.2.3.3628.594-598Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Malpraktek Dokter Jurnal doi 10 22225 jkh 2 3 3628 594 598
3. Comparison of the Health Service System and the Universal Health Insurance among Indonesia's Neighboring... jurnal.ahmar.id/index.php/daengku/article/view/1039Comparison of the Health Service System and the Universal Health Insurance among Indonesias Neighboring jurnal ahmar index php daengku article view 1039

Metadata

File size	218.73 KB
Pages	9
DMCA	Report