SINESIASINESIA
Equality : Journal of Law and JusticeEquality : Journal of Law and JusticePerkembangan teknologi digital di Indonesia telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancam keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah diterapkan, tetapi tantangan dalam implementasi dan adaptasi terhadap dinamika teknologi tetap signifikan. Indonesia menghadapi kesenjangan dalam penegakan hukum siber, termasuk kurangnya kapasitas teknis aparat hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan digital, serta keterbatasan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan pemerintah, studi kasus, artikel jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan efektivitas kebijakan kriminal terkait kejahatan siber. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi. Contoh dari Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, regulasi perlindungan data yang ketat, dan kampanye edukasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber.
Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan kebijakan kriminal untuk menangani kejahatan siber di Indonesia, terutama di tengah perubahan konstan teknologi digital.Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, seperti peretasan dan pencurian identitas.Ini mencakup kerangka hukum yang adaptif, kerja sama antarinstansi yang strategis, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperjelas makna akan pentingnya keamanan digital.Kajian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan saat ini dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan, yang dapat menghambat upaya yang efektif untuk memerangi ancaman siber.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan secara strategis untuk membuat kebijakan yang fleksibel dan memanfaatkan praktik terbaik dari negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan sibernya.
Untuk memperkuat ekosistem keamanan siber di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi UU ITE dan UU PDP, peningkatan literasi digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas batas sangat penting, serta pembentukan jaringan pertukaran informasi siber yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan perusahaan-perusahaan sektor kritis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) dan General Data Protection Regulation (GDPR), Indonesia dapat membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, dengan kolaborasi antarinstansi dan sektor swasta yang terintegrasi dan pemahaman publik yang lebih mendalam akan pentingnya keamanan data. Langkah awal yang dapat diambil adalah menetapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan di sektor kritis memiliki Data Protection Officer dan menerapkan standar pelaporan pelanggaran data dalam waktu 72 jam, seperti dalam GDPR. Standar ini dapat dimulai dari sektor keuangan, telekomunikasi, dan layanan publik yang menjadi target utama serangan siber.
- Vol. 8 No. 1 (2024): IKRAITH-HUMANIORA VOL 8 NO 1 Maret 2024 | IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan... Doi.Org/10.37817/Ikraith-Humaniora.V8i1Vol 8 No 1 2024 IKRAITH HUMANIORA VOL 8 NO 1 Maret 2024 IKRA ITH HUMANIORA Jurnal Sosial dan Doi Org 10 37817 Ikraith Humaniora V8i1
- ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL | JOURNAL IURIS... journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/40ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL JOURNAL IURIS journal merassa index php JIS article view 40
| File size | 370.72 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Kesimpulannya, e-auction berperan krusial dalam memperkuat akuntabilitas lelang BMN melalui transparansi, efisiensi, dan keterlacakan, meskipun keberhasilannyaKesimpulannya, e-auction berperan krusial dalam memperkuat akuntabilitas lelang BMN melalui transparansi, efisiensi, dan keterlacakan, meskipun keberhasilannya
UWKSUWKS Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang sering terjadi melalui platform pesan instan seperti WhatsApp. Pesan phishing memanfaatkan teknikPhishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang sering terjadi melalui platform pesan instan seperti WhatsApp. Pesan phishing memanfaatkan teknik
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Pemerintah perlu memastikan transformasi digital yang merata dengan meningkatkan infrastruktur, mendorong literasi digital, dan melindungi privasi dataPemerintah perlu memastikan transformasi digital yang merata dengan meningkatkan infrastruktur, mendorong literasi digital, dan melindungi privasi data
LPPM UNASMANLPPM UNASMAN Program ini tidak hanya menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas ayam, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah organik serta peningkatanProgram ini tidak hanya menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas ayam, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah organik serta peningkatan
UNIPEMUNIPEM Bumi Rasa Pangan Utama menunjukkan bahwa sistem manual sebelumnya menimbulkan berbagai kendala, ketidakefisienan, dan keterlambatan proses. ImplementasiBumi Rasa Pangan Utama menunjukkan bahwa sistem manual sebelumnya menimbulkan berbagai kendala, ketidakefisienan, dan keterlambatan proses. Implementasi
UNIPEMUNIPEM Efisiensi distribusi merupakan tantangan penting dalam rantai pasok modern, terutama di sektor manufaktur. PT XYZ menghadapi kendala dalam penerapan sistemEfisiensi distribusi merupakan tantangan penting dalam rantai pasok modern, terutama di sektor manufaktur. PT XYZ menghadapi kendala dalam penerapan sistem
UNITY ACADEMYUNITY ACADEMY Proses pendeteksian fitur wajah seperti kedua mata, hidung dan mulut sangat sulit dilakukan karena perangkat keras yang berat. Intensitas cahaya mempengaruhiProses pendeteksian fitur wajah seperti kedua mata, hidung dan mulut sangat sulit dilakukan karena perangkat keras yang berat. Intensitas cahaya mempengaruhi
UINSUNAUINSUNA Faktor-faktor lingkungan lembaga seperti kepemimpinan, pendekatan terhadap pelanggan, iklim lembaga, tim pemecahan masalah, dan pendidikan serta pelatihanFaktor-faktor lingkungan lembaga seperti kepemimpinan, pendekatan terhadap pelanggan, iklim lembaga, tim pemecahan masalah, dan pendidikan serta pelatihan
Useful /
UNISMUHUNISMUH Pertama, platform pekerjaan digital, khususnya DNetwork, meningkatkan transparansi dan memperbaiki pencocokan pekerjaan, sehingga memperluas akses ke peluangPertama, platform pekerjaan digital, khususnya DNetwork, meningkatkan transparansi dan memperbaiki pencocokan pekerjaan, sehingga memperluas akses ke peluang
UNIPEMUNIPEM Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan sejauh mana aplikasi ini memenuhi standar kualitas ISO 25010. Hasil penelitian menunjukkan bahwaData yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan sejauh mana aplikasi ini memenuhi standar kualitas ISO 25010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UNIPEMUNIPEM Serangan siber IoT dapat menyebabkan dampak besar, mulai dari pencurian data hingga sabotase infrastruktur kritis. Penelitian ini mengusulkan pendekatanSerangan siber IoT dapat menyebabkan dampak besar, mulai dari pencurian data hingga sabotase infrastruktur kritis. Penelitian ini mengusulkan pendekatan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan institusi pendidikan berperan penting dalam mendidik dan mengadvokasi moderasi beragama. Keterlibatan struktur adatTokoh agama, pemimpin masyarakat, dan institusi pendidikan berperan penting dalam mendidik dan mengadvokasi moderasi beragama. Keterlibatan struktur adat