SINESIASINESIA
Equality : Journal of Law and JusticeEquality : Journal of Law and JusticePerkembangan teknologi digital di Indonesia telah memberikan banyak manfaat dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan peningkatan kejahatan siber, seperti peretasan, penipuan digital, pencurian identitas, dan ransomware, yang mengancam keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah diterapkan, tetapi tantangan dalam implementasi dan adaptasi terhadap dinamika teknologi tetap signifikan. Indonesia menghadapi kesenjangan dalam penegakan hukum siber, termasuk kurangnya kapasitas teknis aparat hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan digital, serta keterbatasan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan siber lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh dari dokumen hukum, laporan pemerintah, studi kasus, artikel jurnal, dan literatur akademik. Analisis dilakukan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan efektivitas kebijakan kriminal terkait kejahatan siber. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi. Contoh dari Amerika Serikat dan Uni Eropa menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, regulasi perlindungan data yang ketat, dan kampanye edukasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber.
Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan kebijakan kriminal untuk menangani kejahatan siber di Indonesia, terutama di tengah perubahan konstan teknologi digital.Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, seperti peretasan dan pencurian identitas.Ini mencakup kerangka hukum yang adaptif, kerja sama antarinstansi yang strategis, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperjelas makna akan pentingnya keamanan digital.Kajian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan saat ini dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan, yang dapat menghambat upaya yang efektif untuk memerangi ancaman siber.Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempertimbangkan secara strategis untuk membuat kebijakan yang fleksibel dan memanfaatkan praktik terbaik dari negara lain untuk meningkatkan sistem keamanan sibernya.
Untuk memperkuat ekosistem keamanan siber di Indonesia, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi UU ITE dan UU PDP, peningkatan literasi digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas batas sangat penting, serta pembentukan jaringan pertukaran informasi siber yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan perusahaan-perusahaan sektor kritis. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Cybersecurity Information Sharing Act (CISA) dan General Data Protection Regulation (GDPR), Indonesia dapat membangun ekosistem keamanan siber yang lebih tangguh, dengan kolaborasi antarinstansi dan sektor swasta yang terintegrasi dan pemahaman publik yang lebih mendalam akan pentingnya keamanan data. Langkah awal yang dapat diambil adalah menetapkan regulasi yang mewajibkan perusahaan di sektor kritis memiliki Data Protection Officer dan menerapkan standar pelaporan pelanggaran data dalam waktu 72 jam, seperti dalam GDPR. Standar ini dapat dimulai dari sektor keuangan, telekomunikasi, dan layanan publik yang menjadi target utama serangan siber.
- Vol. 8 No. 1 (2024): IKRAITH-HUMANIORA VOL 8 NO 1 Maret 2024 | IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan... Doi.Org/10.37817/Ikraith-Humaniora.V8i1Vol 8 No 1 2024 IKRAITH HUMANIORA VOL 8 NO 1 Maret 2024 IKRA ITH HUMANIORA Jurnal Sosial dan Doi Org 10 37817 Ikraith Humaniora V8i1
- ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL | JOURNAL IURIS... journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/40ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL JOURNAL IURIS journal merassa index php JIS article view 40
| File size | 370.72 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
BAJANGJOURNALBAJANGJOURNAL Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk pengembangan usaha sekaligus meminimalkan risiko kejahatanMelalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan mampu mengoptimalkan potensi teknologi digital untuk pengembangan usaha sekaligus meminimalkan risiko kejahatan
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Oleh karena itu, strategi masa depan memerlukan BI untuk memperkuat adaptasi kebijakan, meningkatkan literasi finansial digital, dan memperluas sinergiOleh karena itu, strategi masa depan memerlukan BI untuk memperkuat adaptasi kebijakan, meningkatkan literasi finansial digital, dan memperluas sinergi
DINASTIRESDINASTIRES The problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in IndonesiaThe problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia
KAHURIPANKAHURIPAN Adaptasi teknologi seperti AI, big data, cloud, dan IoT memperkuat efisiensi operasional dan memungkinkan pengalaman belanja yang lebih personal dan terintegrasi.Adaptasi teknologi seperti AI, big data, cloud, dan IoT memperkuat efisiensi operasional dan memungkinkan pengalaman belanja yang lebih personal dan terintegrasi.
E SIBERE SIBER Salah satu dari produk pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi yang telah membantu manusia berinteraksi dengan manusia yang ada di komunitasSalah satu dari produk pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi yang telah membantu manusia berinteraksi dengan manusia yang ada di komunitas
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pembayaran dan pengelolaan dokumen perjalanan dinas di BPKP. Penelitian ini menyimpulkanPenelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pembayaran dan pengelolaan dokumen perjalanan dinas di BPKP. Penelitian ini menyimpulkan
UMPRUMPR Hasil penelitian menunjukkan adanya efek jera, pengurangan kasus, dan rasa aman bagi pengguna media sosial. VCS merupakan ranah privasi yang sulit diberantas,Hasil penelitian menunjukkan adanya efek jera, pengurangan kasus, dan rasa aman bagi pengguna media sosial. VCS merupakan ranah privasi yang sulit diberantas,
UINSUNAUINSUNA 3: 7 tentang ayat-ayat yang dapat dipahami dengan segera dinamakan dengan ayat muhkamat sebagai pokok-pokok isi al-Quran (Ummul al-Kitab) dan mutasyabihat3: 7 tentang ayat-ayat yang dapat dipahami dengan segera dinamakan dengan ayat muhkamat sebagai pokok-pokok isi al-Quran (Ummul al-Kitab) dan mutasyabihat
Useful /
UNSIAUNSIA Live commerce dapat dilihat sebagai panggung komunikasi simbolik yang menuntut performativitas dan kepekaan emosional tinggi dari host. Host secara sadarLive commerce dapat dilihat sebagai panggung komunikasi simbolik yang menuntut performativitas dan kepekaan emosional tinggi dari host. Host secara sadar
UMBPUMBP Hasil ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan terkait alokasi sumber daya, program pembinaan, atau pemberian apresiasi kepada desa. Selain itu, SPKHasil ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan terkait alokasi sumber daya, program pembinaan, atau pemberian apresiasi kepada desa. Selain itu, SPK
E SIBERE SIBER Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai kerangka hukum terkait institusi dan wewenang maritim. Temuan menunjukkan adanyaMenggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai kerangka hukum terkait institusi dan wewenang maritim. Temuan menunjukkan adanya
JURNALKUJURNALKU Literatur yang ditinjau menunjukkan sebagian besar penelitian menemukan pengaruh negatif antara pengungkapan CSR dan praktik penghindaran pajak, sementaraLiteratur yang ditinjau menunjukkan sebagian besar penelitian menemukan pengaruh negatif antara pengungkapan CSR dan praktik penghindaran pajak, sementara