SINESIASINESIA
Equality : Journal of Law and JusticeEquality : Journal of Law and JusticeKetentuan nasional mengenai pelindungan kekayaan intelektual komunal merupakan upaya pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Namun, banyak ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual komunal. Salah satunya adalah Kesenian Genggong Sumedang. Penelitian ini bertujuan memahami permasalahan terkait Kesenian Genggong Sumedang yang belum mendapatkan pelindungan defensif sebagai objek Kekayaan Intelektual Komunal serta ketentuan hukum yang dapat mendasari pelindungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer melalui studi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 38 ayat 2 UU Hak Cipta dan Pasal 3 ayat 2 PP KI Komunal telah memberikan negara kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.Ketentuan normatif yang mengatur pelindungan atas KI Komunal menjadi bukti bahwa suatu ekspresi budaya tradisional patut dilindungi sebagai pelaksanaan amanat undang-undang.Urgensi pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Genggong Sumedang sebagai objek KI Komunal adalah untuk mendapatkan pelindungan defensif agar masyarakat Dusun Pangaroan sebagai komunitas asal pengemban dapat terhindar dari konflik dan mendapatkan pengakuan yang dicatatkan dalam pusat data nasional KI Komunal.
Untuk memperkuat pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Seni Genggong Sumedang sebagai objek Kekayaan Intelektual Komunal, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang optimal antara komunitas asal pengemban, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan Kementerian Hukum. Sosialisasi lebih lanjut mengenai urgensi pelindungan ekspresi budaya tradisional sebagai objek KI Komunal oleh Kemenkumham pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan komunitas asal pengemban sangat penting. Selain itu, persiapan pemenuhan syarat administratif, khususnya mengenai deskripsi kesenian Genggong Sumedang, perlu dilakukan oleh masyarakat Dusun Pangaroan sebagai komunitas asal pengemban untuk memastikan pencatatan ekspresi budaya tradisional sebagai objek KI Komunal pada data nasional KI Komunal oleh Kemenkumham melalui DJKI.
| File size | 338.51 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STISASABANGSTISASABANG Wawasan orang tua yang kurang memahami untuk disiplin melaksanakan ajaran Islam; 4). Upaya yang dilakukan orang tua tunggal dalam lain pendekatan, memasukkanWawasan orang tua yang kurang memahami untuk disiplin melaksanakan ajaran Islam; 4). Upaya yang dilakukan orang tua tunggal dalam lain pendekatan, memasukkan
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Hal ini menuntut inovasi dalam teknologi tata kelola lokal dan realitas sosial-ekonomi. Tinjauan ini mensintesis literatur tentang koherensi kebijakan,Hal ini menuntut inovasi dalam teknologi tata kelola lokal dan realitas sosial-ekonomi. Tinjauan ini mensintesis literatur tentang koherensi kebijakan,
ISKIISKI Kesimpulan menunjukkan bahwa pembentukan branding pariwisata budaya merupakan strategi komunikasi pemasaran destinasi wisata berbasis kearifan lokal diKesimpulan menunjukkan bahwa pembentukan branding pariwisata budaya merupakan strategi komunikasi pemasaran destinasi wisata berbasis kearifan lokal di
HAMZANWADIHAMZANWADI Penelitian ini menyelidiki potensi pedagogis dari tarian tradisional Wura Bongi Monca dalam pengajaran teori himpunan melalui lensa etnomatematika. DenganPenelitian ini menyelidiki potensi pedagogis dari tarian tradisional Wura Bongi Monca dalam pengajaran teori himpunan melalui lensa etnomatematika. Dengan
WIDYAYUWANAWIDYAYUWANA Multiculturalism is a philosophical and social concept that emphasizes the recognition of cultural diversity, advocating for principles of justice, equality,Multiculturalism is a philosophical and social concept that emphasizes the recognition of cultural diversity, advocating for principles of justice, equality,
UntikaUntika Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaanRumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan
UIT LIRBOYOUIT LIRBOYO Sebagai salah satu lembaga penasehat, FKUB memiliki kecenderungan yang berbeda dalam resolusi konflik antara FKUB Kabupaten Nganjuk dan FKUB Kota Kediri.Sebagai salah satu lembaga penasehat, FKUB memiliki kecenderungan yang berbeda dalam resolusi konflik antara FKUB Kabupaten Nganjuk dan FKUB Kota Kediri.
STT SUSTT SU Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sudut pandang teologi Kristen berkenaan dengan keselamatan diperhadapkan dengan praktik tradisi messa. CaraPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sudut pandang teologi Kristen berkenaan dengan keselamatan diperhadapkan dengan praktik tradisi messa. Cara
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta
UntikaUntika Praktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di IndonesiaPraktik ini memicu ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan praktik keadaan meringankan di Indonesia
UntikaUntika 12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,12 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi,
SINESIASINESIA Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi.Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan siber di Indonesia memerlukan penguatan, terutama dalam hal implementasi, edukasi publik, dan adaptasi teknologi.