PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA

Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan Indonesia

Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-konformitas) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya karena adanya ketidakpastian dalam menentukan apakah penyimpangan tersebut termasuk ranah wanprestasi perdata atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian spesifikasi barang melalui studi kasus putusan pengadilan.

Ketidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidak disertai unsur penipuan atau suap, karena hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani adalah hubungan kontraktual yang setara.Berdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabila barang yang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi masih memiliki nilai guna dan dimanfaatkan oleh negara, penyelesaian yang berkeadilan dilakukan melalui mekanisme pengurangan harga atau ganti rugi atas selisih nilai, bukan melalui pembatalan kontrak secara total yang justru berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPSK) atau arbitrase. Selain itu, perlu juga diteliti bagaimana penerapan asas itikad baik dalam sengketa kontrak pengadaan dan bagaimana pendekatan hukum perdata dapat memberikan solusi yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak. Terakhir, penelitian tentang penerapan prinsip kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa pengadaan barang kesehatan juga dapat menjadi topik menarik untuk dikaji lebih lanjut.

  1. Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia | Jurnal Hukum... doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia Jurnal Hukum doi 10 20885 iustum vol30 iss1 art7
Read online
File size357.88 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test