UNIGRESUNIGRES
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikPenelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di Rumah sakit, tanggung jawab pihak rumah sakit atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi tentang prosedur dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien melahirkan di bagian kamar bersalin RS Muhammadiyah Gresik yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan pasal 45 undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada pasien melahirkan di RS Muhammadiyah Gresik terlebih mengenai penjelasan informasi, bentuk, dan isi dari informed consent tersebut. Dalam hal ini diharapkan agar pihak rumah sakit dapat memberikan kebijakan mengenai bentuk dan isi informed consent yang digunakan, sehingga tidak menghambat pelaksanaan persetujuan tersebut.
Prosedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan penyampaian informasi lengkap mengenai alasan, risiko, tujuan, alternatif, prognosis, dan biaya.Rumah sakit bertanggung jawab atas wanprestasi dokter melalui mekanisme komite medis dan ganti rugi, sementara prosedur persetujuan harus disederhanakan agar dapat dipahami oleh pasien dengan tingkat pendidikan rendah serta menetapkan kriteria saksi keluarga yang jelas.Diperlukan kebijakan rumah sakit yang lebih tegas dalam penggunaan formulir dan penyediaan informasi yang transparan.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi apakah penggunaan formulir informed consent berbasis gambar dan simbol akan meningkatkan pemahaman pasien dengan tingkat literasi rendah selama proses persalinan di RS Muhammadiyah Gresik, serta menurunkan angka sengketa medis. Selanjutnya, dapat diteliti dampak program pelatihan wajib bagi dokter tentang keterampilan komunikasi dalam menjelaskan risiko, manfaat, dan alternatif operasi caesar, dengan mengukur kepuasan pasien dan frekuensi terjadinya wanprestasi. Penelitian ketiga dapat membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditangani oleh komite medis internal dengan penyelesaian melalui jalur peradilan sipil, meliputi kecepatan penyelesaian, kecukupan kompensasi, dan persepsi keadilan pasien. Dengan pendekatan kuantitatif‑kualitatif, ketiga studi tersebut diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan keselamatan dalam praktik persetujuan tindakan medis di rumah sakit. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi lembaga kesehatan lain dalam menyusun standar informed consent yang lebih efektif.
| File size | 74.31 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Berdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabilaBerdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabila
DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkanPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
DINASTIREVDINASTIREV Hukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS KesehatanHukum administrasi kesehatan berperan penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab, baik melalui BPJS Kesehatan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
DINASTIRESDINASTIRES Model pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugasModel pemilihan serentak yang memisahkan pelaksanaan pemilihan nasional dan pemilihan daerah telah menimbulkan berbagai masalah, seperti kelelahan petugas
DINASTIREVDINASTIREV Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasukSaran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak pekerja lokal, termasuk
UNKRISWINAUNKRISWINA Serta dua regulasi yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belumSerta dua regulasi yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum
UNIGRESUNIGRES Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan berusaha menyeimbangkan hak pekerja atas jaminan pensiun dengan kebijakan perusahaan, meskipun detail batasOleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan berusaha menyeimbangkan hak pekerja atas jaminan pensiun dengan kebijakan perusahaan, meskipun detail batas
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Namun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukumNamun, vonis ini dinilai belum proporsional sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal. Perppu No. 51 Tahun 1960 masih relevan sebagai dasar hukum
STPMATARAMSTPMATARAM Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.
UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada
UNIGRESUNIGRES Eksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukumEksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukum