UNIGRESUNIGRES

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jamina fiduisa, hal ini dikarenakan penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mensyaratkan pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai akta Jaminan Fidusia.Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang yang sama dilakukan melalui titel eksekutorial.Eksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan.

Melihat kompleksitas dan dampak Jaminan Fidusia dalam sistem perekonomian, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana mekanisme Jaminan Fidusia saat ini benar-benar memengaruhi aksesibilitas kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini dapat mencoba menjawab apakah model jaminan yang ada saat ini sudah optimal ataukah justru menjadi penghalang bagi UMKM yang prospektif, serta mencari tahu potensi model jaminan alternatif yang lebih adaptif untuk mendukung pertumbuhan sektor ini tanpa mengabaikan perlindungan kreditur. Kedua, mengingat tantangan praktis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, perlu dilakukan studi empiris mengenai efektivitas dan hambatan non-hukum yang sering muncul di lapangan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana berbagai skenario wanprestasi debitur yang kompleks, seperti masalah ekonomi, kematian, atau kerusakan barang jaminan, memengaruhi kecepatan dan keadilan proses eksekusi bagi semua pihak yang terlibat, melengkapi kajian normatif yang sudah ada. Ketiga, mengingat adanya indikasi kesalahpahaman di masyarakat, penelitian bisa difokuskan pada tingkat pemahaman para pihak, khususnya debitur, terhadap hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan demikian, dapat dirumuskan strategi edukasi hukum yang lebih efektif dan terukur untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, sehingga potensi terjadinya sengketa akibat ketidakpahaman dapat diminimalisir dan pelaksanaan Jaminan Fidusia berjalan lebih tertib dan adil.

Read online
File size55.82 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.Kajian artikel ini memperlihatkan kebijakan regulasi pertambangan di Indonesia hingga saat ini yang banyak mengalami pasang surut di beberapa wilayah Indonesia.

JURIS Efektivitas Penegakan Hukum Pertahanan Negara Pada Sektor Maritim Indonesia 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanyaBerdasarkan analisis penulis, praktik penegakan hukum pertahanan negara pada sector maritime Indonesia masih belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya

JURIS Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalamDalam suatu daerah pastinya memiliki adat, hukum adat serta masyarakat adatnya masing-masing dan negara Indonesia mengakui adanya hukum adat yang ada dalam

JURIS Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali Studi Putusan Nomor 2826 K Pdt 2017 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung IIIHasil analisis dari penelitian, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Tahun 2010 Nomor: 01/Kep/Psm-3/X/2010 mengenai Hasil-Hasil Pesamuhan Agung III

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Temuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. PersepsiTemuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Persepsi

JURIS Disparitas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatan Studi Putusan Nomor 206 Pdt G 2020 PN Dpk Putusan Nomor 23 Pdt 2022 PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istriSedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri

JURIS Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perseorangan Menjadi Perseroan Terbatas Umum 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahanPenelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis prosedur perubahan status dan peran notaris. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan

JURIS Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tenta 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Telah tercatat kasus-kasus operasi mafia tanah yang memanfaatkan posisi PPAT dan Notaris. Untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yangTelah tercatat kasus-kasus operasi mafia tanah yang memanfaatkan posisi PPAT dan Notaris. Untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yang

Useful /

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini membahas dua isu utama: pelemahan instrumen perlindungan lingkungan akibat perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, sertaPenelitian ini membahas dua isu utama: pelemahan instrumen perlindungan lingkungan akibat perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, serta

JURIS Analisis Yuiridis Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Tanah Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Gorontalo 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibatPembatalan sertifikat hak milik atas tanah mengakibatkan batalnya akta jual beli dan pengembalian tanah kepada pemilik sah. Hal ini sering terjadi akibat

JURIS Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diaturKekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan yang mengeksploitasi anak secara seksual, yang melanggar hukum, norma kesusilaan yang diatur

JURIS Tinjauan Hukum Digitalisasi Rekam Medis Terhadap Hak Privasi Medis Pasien 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindunganSecara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindungan

ads-block-test