Publisher

UNIGRESUNIGRES

Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas GresikJurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Abstract

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jamina fiduisa, hal ini dikarenakan penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

Conclusion

Pembebanan Jaminan Fidusia, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, mensyaratkan pembuatan akta notaris dalam Bahasa Indonesia sebagai akta Jaminan Fidusia.Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang yang sama dilakukan melalui titel eksekutorial.Eksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan pengadilan.

Future Research

Melihat kompleksitas dan dampak Jaminan Fidusia dalam sistem perekonomian, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dieksplorasi. Pertama, menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana mekanisme Jaminan Fidusia saat ini benar-benar memengaruhi aksesibilitas kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini dapat mencoba menjawab apakah model jaminan yang ada saat ini sudah optimal ataukah justru menjadi penghalang bagi UMKM yang prospektif, serta mencari tahu potensi model jaminan alternatif yang lebih adaptif untuk mendukung pertumbuhan sektor ini tanpa mengabaikan perlindungan kreditur. Kedua, mengingat tantangan praktis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, perlu dilakukan studi empiris mengenai efektivitas dan hambatan non-hukum yang sering muncul di lapangan. Hal ini penting untuk memahami bagaimana berbagai skenario wanprestasi debitur yang kompleks, seperti masalah ekonomi, kematian, atau kerusakan barang jaminan, memengaruhi kecepatan dan keadilan proses eksekusi bagi semua pihak yang terlibat, melengkapi kajian normatif yang sudah ada. Ketiga, mengingat adanya indikasi kesalahpahaman di masyarakat, penelitian bisa difokuskan pada tingkat pemahaman para pihak, khususnya debitur, terhadap hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan demikian, dapat dirumuskan strategi edukasi hukum yang lebih efektif dan terukur untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, sehingga potensi terjadinya sengketa akibat ketidakpahaman dapat diminimalisir dan pelaksanaan Jaminan Fidusia berjalan lebih tertib dan adil.

Metadata

File size	55.82 KB
Pages	6
DMCA	Report