Publisher

UNESAUNESA

Journal DisableDisable Abstract

Orang dengan disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi hak-hak mereka, terutama terkait aksesibilitas, diskriminasi, dan stigma negatif. Penelitian ini meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang belum efektif dalam menjamin akses fisik, transportasi, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis definisi hukum yang tidak jelas tentang aksesibilitas dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peraturan nasional dan lokal, seperti di Kota Denpasar dan Kabupaten Boalemo, yang masih membatasi diskriminasi dan akses ke institusi publik. Faktor budaya dan nilai-nilai lokal juga mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Artikel ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan merancang pedoman yang lebih detail mengenai aksesibilitas untuk mendukung kemerdekaan penyandang disabilitas.

Conclusion

Ketidakjelasan istilah aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebabkan berbagai interpretasi pada tingkat implementasi.Hal ini menghambat penyediaan fasilitas yang benar-benar inklusif, karena tidak ada standar teknis yang jelas, indikator implementasi, atau sanksi untuk pelanggaran.Akibatnya, hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara optimal, dan fasilitas publik sering kali hanya bersifat simbolis.Norma hukum yang kabur ini juga mengancam kepastian hukum dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas, dengan ketidakpastian ini berdampak pada perbedaan pemahaman dan implementasi kebijakan di berbagai daerah.Ambiguitas makna aksesibilitas juga menyebabkan penegakan hukum yang kurang optimal, sehingga sulit untuk menegakkan hak-hak yang diakui oleh hukum karena tidak adanya langkah-langkah implementasi.Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti nondiskriminasi, kesetaraan, dan inklusi sosial belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi norma operasional yang mengikat dan peraturan teknis.

Future Research

Untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan peraturan yang detail mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan penyediaan fasilitas yang memadai di tempat-tempat umum serta layanan transportasi yang inklusif. Selain itu, penelitian dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang telah diterapkan, menggunakan pendekatan multidisipliner dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas diskriminasi. Pemerintah juga perlu belajar dari Argentina dalam hal merumuskan peraturan aksesibilitas yang detail, menerapkan pengawasan yang kuat, dan menetapkan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. Kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan budaya inklusi yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berakar pada kesadaran kolektif.

Metadata

File size	429.67 KB
Pages	21
DMCA	Report