UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa Siofabanua adalah dilakukan secara musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta rupiah dan babi tiga ekor dengan tujuan untuk mencegah ketidakterjadiannya keributan.
Dalam penyelesaian kasus persetubuhan secara hukum adat desa Siofabanua adalah dilakukan secara musyawarah bersama (Orahua) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi.Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta rupiah dan babi tiga ekor dengan tujuan untuk mencegah ketidakterjadiannya keributan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara kekuatan hukum penyelesaian persetubuhan di luar perkawinan yang diselesaikan secara hukum adat di Desa Siofabanua dengan desa-desa lain di Indonesia. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih mendalam mengenai peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan dalam proses penyelesaian kasus persetubuhan di luar perkawinan. Penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak dari penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus persetubuhan terhadap kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Desa Siofabanua. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam memahami dinamika hukum adat dalam masyarakat Indonesia.
| File size | 372.89 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945,Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945,
IBRAHIMYIBRAHIMY Harmonisasi antara hukum adat dan prinsip perlindungan anak perlu dilakukan melalui pendekatan dialogis dan rekonstruktif dengan reinterpretasi nilai adat,Harmonisasi antara hukum adat dan prinsip perlindungan anak perlu dilakukan melalui pendekatan dialogis dan rekonstruktif dengan reinterpretasi nilai adat,
UNIRAYAUNIRAYA Hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehinggaHukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehingga
UBUB The results aim to identify the traditional knowledge of the Tenganan community and classify it within the Indonesian Intellectual Property Rights Law,The results aim to identify the traditional knowledge of the Tenganan community and classify it within the Indonesian Intellectual Property Rights Law,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Islamic jurisprudence has established rules of punishment for criminal acts, whether involving loss of life, bodily injury, or material loss. CriminalIslamic jurisprudence has established rules of punishment for criminal acts, whether involving loss of life, bodily injury, or material loss. Criminal
UIN BANTENUIN BANTEN Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Serang masih menghadapi hambatan signifikan dalam menjalankan hak politik mereka,Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Serang masih menghadapi hambatan signifikan dalam menjalankan hak politik mereka,
UHBUHB 09/KPPU-K/2020, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi peternak masih bersifat formalistik dan belum efektif akibat lemahnya pengawasan09/KPPU-K/2020, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi peternak masih bersifat formalistik dan belum efektif akibat lemahnya pengawasan
UNIRAYAUNIRAYA Kka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaKka telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Tradisi ini mencerminkan dialektika antara budaya dan agama, serta menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual dalam merespons dinamika simbolik dalamTradisi ini mencerminkan dialektika antara budaya dan agama, serta menunjukkan perlunya pendekatan kontekstual dalam merespons dinamika simbolik dalam
UNIDAUNIDA Formulasi ini menunjukkan nilai organoleptik yang baik pada semua parameter, yaitu rasa, aroma, tekstur, aftertaste, dan keseluruhan. Dengan kinerja sensoriFormulasi ini menunjukkan nilai organoleptik yang baik pada semua parameter, yaitu rasa, aroma, tekstur, aftertaste, dan keseluruhan. Dengan kinerja sensori
UHBUHB Studi ini juga mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk akses data yang terbatas, koordinasi antarlembagaStudi ini juga mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk akses data yang terbatas, koordinasi antarlembaga
UHBUHB 90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan luas terkait pelanggaran kode etik dalam konteks pemilihan umum 2024 di Indonesia. Beberapa pihak menganggap putusan90/PUU-XXI/2023 telah memicu perdebatan luas terkait pelanggaran kode etik dalam konteks pemilihan umum 2024 di Indonesia. Beberapa pihak menganggap putusan