UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku utama penyelundupan manusia, tetapi konsep penyertaan belum efektif diterapkan terhadap pihak yang diselundupkan. Penelitian ini menyoroti potensi tanggung jawab pidana bagi pihak yang diselundupkan sebagai penyertaan dalam tindak pidana.
Penerapan Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian telah efektif pada pelaku utama, tetapi konsep penyertaan (deelneming) pada pihak yang diselundupkan belum diterapkan dalam praktik peradilan.Orang yang diselundupkan, khususnya yang secara sukarela terlibat dan membayar jasa penyelundupan, seharusnya dianggap sebagai pelaku penyertaan (doenpleger) dalam tindak pidana.Perlu adanya penyesuaian hukum dan penerapan Pasal 120 terhadap pihak yang diselundupkan untuk menegakkan keadilan.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi konsep penyertaan (deelneming) dalam konteks hukum lain terkait kejahatan migrasi. Studi banding antar-negara terhadap regulasi penyelundupan manusia dan tanggung jawab korban juga relevan untuk menemukan pendekatan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian tentang dampak ekonomi dan sosial penyelundupan terhadap pihak yang diselundupkan dapat memberikan wawasan lebih luas untuk memformulasi kebijakan keimigrasian yang lebih komprehensif.
| File size | 371.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Ketidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidakKetidaksesuaian spesifikasi barang dalam proyek pengadaan pemerintah pada prinsipnya merupakan bentuk wanprestasi dalam ranah hukum perdata selama tidak
APPIHIAPPIHI Selain itu, penelitian akan menganalisis implikasi kesenjangan hukum ini terhadap kesehatan masyarakat, praktik penegakan hukum, dan efektivitas keseluruhanSelain itu, penelitian akan menganalisis implikasi kesenjangan hukum ini terhadap kesehatan masyarakat, praktik penegakan hukum, dan efektivitas keseluruhan
APPIHIAPPIHI Ketiga, dimensi etika dan religius juga menjadi aspek penting dalam membangun resolusi yang berkeadilan dan harmonis. Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaanKetiga, dimensi etika dan religius juga menjadi aspek penting dalam membangun resolusi yang berkeadilan dan harmonis. Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan
APPIHIAPPIHI Hukum taklifi mencakup lima kategori normatif: kewajiban, anjuran, diperbolehkan, makruh, dan larangan, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individuHukum taklifi mencakup lima kategori normatif: kewajiban, anjuran, diperbolehkan, makruh, dan larangan, yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadapAkan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
UNKRISWINAUNKRISWINA Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UNKRISWINAUNKRISWINA Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.Temuan menunjukkan tingginya urgensi perlindungan, dibuktikan dengan kasus pekerja anak di 32 provinsi yang berdampak buruk secara fisik, mental, dan sosial.
UNIGRESUNIGRES Pendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikatPendaftaran dilakukan di kantor pertanahan wilayah kabupaten atau kotamadya. Sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat
Useful /
STPMATARAMSTPMATARAM Kunjungan wisatawan telah menjadikan Dusun Pemunut sebagai destinasi alternatif yang menawarkan ketenangan pedesaan dan estetika tanaman hias. KunjunganKunjungan wisatawan telah menjadikan Dusun Pemunut sebagai destinasi alternatif yang menawarkan ketenangan pedesaan dan estetika tanaman hias. Kunjungan
STPMATARAMSTPMATARAM Perkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan, khususnya di Kecamatan Ciater, memberi dampak pada aspek ekonomi sosial dan lingkungan. FasilitasPerkembangan pariwisata di Kabupaten Subang bagian selatan, khususnya di Kecamatan Ciater, memberi dampak pada aspek ekonomi sosial dan lingkungan. Fasilitas
OJSOJS Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 7 Sempu dengan jumlah sampel yakni 150 siswa. Penelitian ini menggunakan instrumen tes kebugaran jasmaniPenelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 7 Sempu dengan jumlah sampel yakni 150 siswa. Penelitian ini menggunakan instrumen tes kebugaran jasmani
USIUSI Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.