UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku utama penyelundupan manusia, tetapi konsep penyertaan belum efektif diterapkan terhadap pihak yang diselundupkan. Penelitian ini menyoroti potensi tanggung jawab pidana bagi pihak yang diselundupkan sebagai penyertaan dalam tindak pidana.
Penerapan Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian telah efektif pada pelaku utama, tetapi konsep penyertaan (deelneming) pada pihak yang diselundupkan belum diterapkan dalam praktik peradilan.Orang yang diselundupkan, khususnya yang secara sukarela terlibat dan membayar jasa penyelundupan, seharusnya dianggap sebagai pelaku penyertaan (doenpleger) dalam tindak pidana.Perlu adanya penyesuaian hukum dan penerapan Pasal 120 terhadap pihak yang diselundupkan untuk menegakkan keadilan.
Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi konsep penyertaan (deelneming) dalam konteks hukum lain terkait kejahatan migrasi. Studi banding antar-negara terhadap regulasi penyelundupan manusia dan tanggung jawab korban juga relevan untuk menemukan pendekatan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian tentang dampak ekonomi dan sosial penyelundupan terhadap pihak yang diselundupkan dapat memberikan wawasan lebih luas untuk memformulasi kebijakan keimigrasian yang lebih komprehensif.
| File size | 371.39 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, sertaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta
DINASTIREVDINASTIREV Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkanPendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, serta data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIREVDINASTIREV Dalam konstitusinya, Negara Republik Indonesia telah melindungi hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. PemenuhanDalam konstitusinya, Negara Republik Indonesia telah melindungi hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Pemenuhan
DINASTIREVDINASTIREV Konsumen atau debitur memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam transaksi jaminan fidusia, termasuk ketika terjadi upaya pengambilalihan objek fidusiaKonsumen atau debitur memiliki kedudukan hukum yang dilindungi dalam transaksi jaminan fidusia, termasuk ketika terjadi upaya pengambilalihan objek fidusia
DINASTIRESDINASTIRES Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saatKedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saat
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakanSebagai contoh, dalam konteks hubungan industrial, norma budaya yang menekankan kepatuhan terhadap atasan dapat mengurangi keberanian pekerja untuk menyuarakan
UNKRISWINAUNKRISWINA Indonesia telah menetapkan upaya preventif melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengawasi pemenuhan hak anak, dan upaya represif melaluiIndonesia telah menetapkan upaya preventif melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengawasi pemenuhan hak anak, dan upaya represif melalui
UNIGRESUNIGRES 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4), serta uang pisah jika terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama. Oleh karena itu, kerangka hukum ketenagakerjaan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Aktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang moneter. Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan danAktivitas ekonomi berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang moneter. Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan
DINASTIREVDINASTIREV Praperadilan kemudian berperan sebagai kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, sekaligus menyeimbangkan kepentingan negaraPraperadilan kemudian berperan sebagai kontrol yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, sekaligus menyeimbangkan kepentingan negara
UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada
UNIGRESUNIGRES Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,