UNKRISWINAUNKRISWINA

Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina Sumba

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku utama penyelundupan manusia, tetapi konsep penyertaan belum efektif diterapkan terhadap pihak yang diselundupkan. Penelitian ini menyoroti potensi tanggung jawab pidana bagi pihak yang diselundupkan sebagai penyertaan dalam tindak pidana.

Penerapan Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian telah efektif pada pelaku utama, tetapi konsep penyertaan (deelneming) pada pihak yang diselundupkan belum diterapkan dalam praktik peradilan.Orang yang diselundupkan, khususnya yang secara sukarela terlibat dan membayar jasa penyelundupan, seharusnya dianggap sebagai pelaku penyertaan (doenpleger) dalam tindak pidana.Perlu adanya penyesuaian hukum dan penerapan Pasal 120 terhadap pihak yang diselundupkan untuk menegakkan keadilan.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi konsep penyertaan (deelneming) dalam konteks hukum lain terkait kejahatan migrasi. Studi banding antar-negara terhadap regulasi penyelundupan manusia dan tanggung jawab korban juga relevan untuk menemukan pendekatan hukum yang lebih efektif. Selain itu, penelitian tentang dampak ekonomi dan sosial penyelundupan terhadap pihak yang diselundupkan dapat memberikan wawasan lebih luas untuk memformulasi kebijakan keimigrasian yang lebih komprehensif.

Read online
File size371.39 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16 KPPU M 2023 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Peraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatanPeraturan ini memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2023, keterlambatan

JURIS Tinjauan Hukum Syar i terhadap Operasi Plastik Antara Kebutuhan Medis dan Estetika 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Di sisi lain, hukum wadhiy menekankan pada penyebab, syarat, dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan suatu tindakan hukum, sehingga membentuk kerangkaDi sisi lain, hukum wadhiy menekankan pada penyebab, syarat, dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan suatu tindakan hukum, sehingga membentuk kerangka

JURIS Peran Non Governmental Intermediary dalam Menjembatani Petani dan Pemerintah Model Kelembagaan Baru untuk Akselerasi Reforma Agraria 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Model ini harus diwujudkan melalui Institutionalized Partnership (MoU/Perpres) untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan. Tantangan utama mencakupModel ini harus diwujudkan melalui Institutionalized Partnership (MoU/Perpres) untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan. Tantangan utama mencakup

JURIS Tinjauan Yuridis Human Trafficking di Sumba Timur Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2007 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku kasus human traficking di Sumba Timur, sertaTujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku kasus human traficking di Sumba Timur, serta

JURIS Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis Informed Consent antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien Operasi Caesar Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Prosedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diaturProsedur persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) antara RS Muhammadiyah Gresik dan pasien melahirkan memenuhi syarat sah sebagaimana diatur

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Batas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkanBatas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkan

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif,

Useful /

JURIS Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Hotel Lombok Plaza Analisis Praktik Rekrutmen Pelatihan dan Loyalitas Karyawan 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Pelatihan dilaksanakan secara periodik dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku kerja karyawan. Loyalitas karyawan dibangunPelatihan dilaksanakan secara periodik dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kompetensi teknis dan perilaku kerja karyawan. Loyalitas karyawan dibangun

JURIS Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Usaha Tanaman Hias di Dusun Pemunut Desa Suranadi 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.Dusun Pemunut yang berlokasi di desa Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat pernah dihuni masyarakat dengan profesi pertanian buah dan sayuran.

JURIS Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Lakey Kabupaten Dompu Sebagai Daya Tarik Wisata Alam di Kecamatan Hu u 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Keempat aspek ancilliary pembangunan gapura selamat datang Surfing sebagai icon Pantai Lakey dan menyediakan layanan TIC (Tourism Information Center) danKeempat aspek ancilliary pembangunan gapura selamat datang Surfing sebagai icon Pantai Lakey dan menyediakan layanan TIC (Tourism Information Center) dan

JURIS Tanggung Gugat Terhadap Perusahaan Pemasang Iklan Yang Merugikan Konsumen 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Tanggung gugat ini bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau jalur damai, seperti musyawarah kekeluargaan. Apabila penyelesaian damai tidak berhasil,Tanggung gugat ini bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau jalur damai, seperti musyawarah kekeluargaan. Apabila penyelesaian damai tidak berhasil,

ads-block-test