UBBUBB
PROGRESIF: Jurnal HukumPROGRESIF: Jurnal HukumKemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah memadai dan diperlukan kebijakan yang strategis guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang‑undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip‑prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi lokal, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.
Urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting guna menjaga keberlanjutan DAS.Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas, kepedulian, dan peran masyarakat serta penerapan prinsip berbasis potensi lokal, partisipatif, transparan, terintegrasi, adil, merata, dan mendorong kemandirian.Implementasi regulasi tersebut harus dipantau dalam dua konteks utama sehingga dapat memastikan keberlanjutan sumber daya air wilayah tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas regulasi daerah spesifik terhadap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan pendekatan metode campuran, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya, penting untuk menyelidiki peran pendekatan berbasis potensi lokal dalam meningkatkan keberlanjutan DAS, dengan membandingkan karakteristik DAS yang berbeda di Sulawesi Barat serta mengukur kontribusi sosial‑ekonomi masyarakat setempat. Akhirnya, pengembangan dan pengujian kerangka kerja pemantauan partisipatif yang mengintegrasikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas bagi pengelolaan DAS yang dipimpin komunitas dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
- Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia Studi di Sungai Serang Kabupaten doi 10 20885 iustum vol27 iss3 art8
- Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi... journal-center.litpam.com/index.php/linov/article/view/973Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi journal center litpam index php linov article view 973
- Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat... doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat doi 10 21831 jppm v5i2 15932
| File size | 327.89 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024
PROVISIPROVISI Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisiArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisi
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Efektivitas pembinaan narapidana terganggu akibat Overcrowding, sehingga pelaksanaan rehabilitasi menjadi sulit dan tingkat keberhasilan pembinaan rendahEfektivitas pembinaan narapidana terganggu akibat Overcrowding, sehingga pelaksanaan rehabilitasi menjadi sulit dan tingkat keberhasilan pembinaan rendah
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Pada saat ini, pencapaian lebih mencerminkan kepatuhan administratif terhadap kebijakan nasional dibandingkan optimalisasi penggunaan SPBE dalam praktikPada saat ini, pencapaian lebih mencerminkan kepatuhan administratif terhadap kebijakan nasional dibandingkan optimalisasi penggunaan SPBE dalam praktik
STIBASTIBA Meskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masihMeskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam terdapat ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan harta anak yatim, masalah penyerahan harta masih
UPBUPB Regulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa peraturanRegulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Permasalahan utamanya terletak pada kesenjangan hukum antara norma formal yang tertuang dalam qanun dengan praktik hukum adat yang masih mendominasi dalamPermasalahan utamanya terletak pada kesenjangan hukum antara norma formal yang tertuang dalam qanun dengan praktik hukum adat yang masih mendominasi dalam
UNSULTRAUNSULTRA Ketersediaan sarana pariwisata di Pantai Indah Kapu menunjukkan nilai yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Tingkat kepuasan pengunjung termasukKetersediaan sarana pariwisata di Pantai Indah Kapu menunjukkan nilai yang signifikan terhadap persepsi masyarakat. Tingkat kepuasan pengunjung termasuk
Useful /
PROVISIPROVISI Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inflasi (INF), suku bunga kebijakan (BI7DRR), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (FX), dan sentimen resesiPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inflasi (INF), suku bunga kebijakan (BI7DRR), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (FX), dan sentimen resesi
PELITAIBUPELITAIBU Menggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional analitik dan pendekatan cross-sectional, data dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian dilakukanMenggunakan metode kuantitatif dengan desain observasional analitik dan pendekatan cross-sectional, data dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian dilakukan
4141 Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan di Kecamatan Beras Basah, khususnya di Kelurahan XI, mayoritas penduduknya memiliki pendidikan rendahHasil penelitian menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan di Kecamatan Beras Basah, khususnya di Kelurahan XI, mayoritas penduduknya memiliki pendidikan rendah
4141 Terlihat bahwa pada tahun 2020 puncak kasus DBD ditemukan di Sumatera Utara dengan tingkat prevalensi 7. 769 kasus. Sementara itu, berdasarkan gambaranTerlihat bahwa pada tahun 2020 puncak kasus DBD ditemukan di Sumatera Utara dengan tingkat prevalensi 7. 769 kasus. Sementara itu, berdasarkan gambaran