UBBUBB

PROGRESIF: Jurnal HukumPROGRESIF: Jurnal Hukum

Kemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah memadai dan diperlukan kebijakan yang strategis guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang‑undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip‑prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi lokal, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.

Urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting guna menjaga keberlanjutan DAS.Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas, kepedulian, dan peran masyarakat serta penerapan prinsip berbasis potensi lokal, partisipatif, transparan, terintegrasi, adil, merata, dan mendorong kemandirian.Implementasi regulasi tersebut harus dipantau dalam dua konteks utama sehingga dapat memastikan keberlanjutan sumber daya air wilayah tersebut.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas regulasi daerah spesifik terhadap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan pendekatan metode campuran, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya, penting untuk menyelidiki peran pendekatan berbasis potensi lokal dalam meningkatkan keberlanjutan DAS, dengan membandingkan karakteristik DAS yang berbeda di Sulawesi Barat serta mengukur kontribusi sosial‑ekonomi masyarakat setempat. Akhirnya, pengembangan dan pengujian kerangka kerja pemantauan partisipatif yang mengintegrasikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas bagi pengelolaan DAS yang dipimpin komunitas dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

  1. Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia Studi di Sungai Serang Kabupaten doi 10 20885 iustum vol27 iss3 art8
  2. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi... journal-center.litpam.com/index.php/linov/article/view/973Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi journal center litpam index php linov article view 973
  3. Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat... doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat doi 10 21831 jppm v5i2 15932
Read online
File size327.89 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test