UBBUBB
PROGRESIF: Jurnal HukumPROGRESIF: Jurnal HukumKemandirian daerah di era otonomi daerah dapat dilihat dari konteks giat pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, baik fisik maupun non fisik yang ditunjang dengan keuangan daerah memadai dan diperlukan kebijakan yang strategis guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu pembangunan daerah adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat regulasi daerah yang mengatur pengelolaan DAS dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang‑undangan (statute approach). Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan DAS dapat dipertahankan dapat dilihat dan dicermati dalam dua konteks antara lain: 1) Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS. 2) Prinsip‑prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang terdiri dari: berbasis potensi lokal, partisipatif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, keterpaduan dan keberlanjutan, adil dan merata, serta mendorong kemandirian.
Urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting guna menjaga keberlanjutan DAS.Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas, kepedulian, dan peran masyarakat serta penerapan prinsip berbasis potensi lokal, partisipatif, transparan, terintegrasi, adil, merata, dan mendorong kemandirian.Implementasi regulasi tersebut harus dipantau dalam dua konteks utama sehingga dapat memastikan keberlanjutan sumber daya air wilayah tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas regulasi daerah spesifik terhadap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dengan pendekatan metode campuran, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat implementasi kebijakan. Selanjutnya, penting untuk menyelidiki peran pendekatan berbasis potensi lokal dalam meningkatkan keberlanjutan DAS, dengan membandingkan karakteristik DAS yang berbeda di Sulawesi Barat serta mengukur kontribusi sosial‑ekonomi masyarakat setempat. Akhirnya, pengembangan dan pengujian kerangka kerja pemantauan partisipatif yang mengintegrasikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas bagi pengelolaan DAS yang dipimpin komunitas dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam melaksanakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
- Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten... doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art8Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia Studi di Sungai Serang Kabupaten doi 10 20885 iustum vol27 iss3 art8
- Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi... journal-center.litpam.com/index.php/linov/article/view/973Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan Ekosistem Sungai Sebagai Sumber Protein Dan Rekreasi journal center litpam index php linov article view 973
- Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat... doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat doi 10 21831 jppm v5i2 15932
| File size | 327.89 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Metode ini berfokus pada pemanfaatan aset, potensi lokal, seperti lahan pekarangan warga, jenis tanaman lokal, dan jaringan sosial. Kegiatan pengabdianMetode ini berfokus pada pemanfaatan aset, potensi lokal, seperti lahan pekarangan warga, jenis tanaman lokal, dan jaringan sosial. Kegiatan pengabdian
STIKKENDALSTIKKENDAL Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi peningkatan mutu belajar mengajar pada sekolah berbasis pondok pesantren di SMK Darussalam Subah. MetodePenelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi peningkatan mutu belajar mengajar pada sekolah berbasis pondok pesantren di SMK Darussalam Subah. Metode
DHARMAWACANADHARMAWACANA Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pengaduan dan aspirasi masyarakat berbasis web guna meningkatkan efektivitas layanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pengaduan dan aspirasi masyarakat berbasis web guna meningkatkan efektivitas layanan publik.
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN serta tujuan penataan pedagang kaki lima (PKL) dalam wilayah hukum pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Kedua, Model Pemberdayaan yang dilakukan pemerintahserta tujuan penataan pedagang kaki lima (PKL) dalam wilayah hukum pemerintah Kabupaten Sampang Jawa Timur. Kedua, Model Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Model kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun kerangka hukum yang efektif dan berkelanjutanModel kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam membangun kerangka hukum yang efektif dan berkelanjutan
UNISUNIS Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaranPeraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran
LMULMU Metode penelitian menggunakan alat pengambil, pengolah dan penganalisis data spasial yang digabungkan dengan informasi di lapangan. Dari hasil penelitianMetode penelitian menggunakan alat pengambil, pengolah dan penganalisis data spasial yang digabungkan dengan informasi di lapangan. Dari hasil penelitian
UMAUMA Namun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehinggaNamun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehingga
Useful /
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam skor pretest antara kedua kelas, sedangkan perbedaan yang signifikan ditemukanAnalisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam skor pretest antara kedua kelas, sedangkan perbedaan yang signifikan ditemukan
OJSOJS PBL tidak hanya memfokuskan pada pemahaman konsep, juga memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan berpikir mandiri. HasilPBL tidak hanya memfokuskan pada pemahaman konsep, juga memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan berpikir mandiri. Hasil
OJSOJS Artikel ini membahas tentang strategi peningkatan kompetensi profesionalisme guru (pendidik) dalam kurikulum merdeka. Penelitian ini dilatarbelakangi olehArtikel ini membahas tentang strategi peningkatan kompetensi profesionalisme guru (pendidik) dalam kurikulum merdeka. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
UMAUMA Hasil menunjukkan IKM 3,03 (kategori baik). Hambatan utama adalah ketidakjelasan persyaratan dan prosedur pembiayaan; proposal hanya disetujui bila kerusakanHasil menunjukkan IKM 3,03 (kategori baik). Hambatan utama adalah ketidakjelasan persyaratan dan prosedur pembiayaan; proposal hanya disetujui bila kerusakan