UBBUBB
PROGRESIF: Jurnal HukumPROGRESIF: Jurnal HukumPenelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Perusahaan yang telah memperoleh IUP sebelum berlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan prinsip perlindungan hak yang telah diperoleh (acquired rights).Namun, perusahaan perlu dilakukan audit lingkungan ketat agar degradasi lingkungan tidak terjadi.Harmonisasi peraturan dapat dilakukan dengan duduk bersama antar Kementerian Hukum, KKP, ESDM, KLH, dan Kementerian Kehutanan agar harmonisasi perizinan tercapai.
Untuk mengembangkan penelitian lanjutan, diperlukan studi evaluasi mekanisme transisi yang adil bagi pemegang izin lama dalam menghadapi regulasi baru, dengan fokus pada dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Topik lain yang relevan adalah analisis perbandingan antara dampak lingkungan pertambangan di pulau mikro sebelum dan setelah penerapan Permen KP 10/2024, termasuk perlindungan ekosistem terumbu karang. Selain itu, perlu dijelaskan strategi kompensasi atau insentif bagi perusahaan yang izinnya terdampak, serta bagaimana kemitraan dengan masyarakat lokal dapat memperkuat implementasi konservasi di wilayah pesisir.
- Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara | JIIP - Jurnal... doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576Relevansi Asas Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara JIIP Jurnal doi 10 54371 jiip v6i8 2576
- Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah (Thalamita spinimana, Dana 1852) Di Perairan Dompak, Tanjungpinang,... ejournal3.undip.ac.id/index.php/jmr/article/view/34488Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah Thalamita spinimana Dana 1852 Di Perairan Dompak Tanjungpinang ejournal3 undip ac index php jmr article view 34488
- Estimasi Karakteristik Sosial-Ekonomi Wilayah dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan untuk 100% Akses... doi.org/10.14710/jil.21.1.220-227Estimasi Karakteristik Sosial Ekonomi Wilayah dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan untuk 100 Akses doi 10 14710 jil 21 1 220 227
| File size | 342.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sumber daya manusia dan fasilitas fisik di Puskesmas Sangurara dianggap kurang, sementara sikap manajemen dan petugas kesehatan dianggap cukup baik. StrukturSumber daya manusia dan fasilitas fisik di Puskesmas Sangurara dianggap kurang, sementara sikap manajemen dan petugas kesehatan dianggap cukup baik. Struktur
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang disertai dokumentasiJenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara yang disertai dokumentasi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Segitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi dilakukan. Total peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dariSegitiga data bersamaan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi dilakukan. Total peserta dalam penelitian mencapai 273 orang, yang terdiri dari
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Sengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. PembuktianSengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Pembuktian
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Berdasarkan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaianBerdasarkan Pasal 456 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, setiap Pelaku Usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan melakukan ketidaksesuaian
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistikOleh karena itu, pengamat politik dan masyarakat harus secara kritis menganalisis konten media serta menegakkan integritas, akuntabilitas, dan etika jurnalistik
UNHASUNHAS Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnyaNamun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya perkebunan kelapa sawit ilegal, yang diperparah oleh tumpang tindihnya
UNILAUNILA Ada pengaruh negatif pola budidaya terhadap kesuburan tanah dan pendapatan petani. Pola budidaya monokultur pada areal yang telah diberi IUPHKm memberiAda pengaruh negatif pola budidaya terhadap kesuburan tanah dan pendapatan petani. Pola budidaya monokultur pada areal yang telah diberi IUPHKm memberi
Useful /
UBBUBB Teknik penelitian meliputi tinjauan literatur, studi kasus dari berbagai lokasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas calonTeknik penelitian meliputi tinjauan literatur, studi kasus dari berbagai lokasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur legalitas calon
UBBUBB Kedua, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas,Kedua, bentuk problematika yang timbul dalam pembentukan peraturan desa tentang pembangunan dan pengelolaan keuangan desa meliputi rumusan tidak jelas,
UNHASUNHAS Dalam perbandingan, legislasi negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis, serta negara‑negara regional, menekankan adanya dua cara pembentukanDalam perbandingan, legislasi negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Perancis, serta negara‑negara regional, menekankan adanya dua cara pembentukan
UMSBUMSB Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tempuh sampah dan memperkirakan kebutuhan pengangkutan sampah hingga tahun 2028 di Samarinda.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tempuh sampah dan memperkirakan kebutuhan pengangkutan sampah hingga tahun 2028 di Samarinda.