UBBUBB
PROGRESIF: Jurnal HukumPROGRESIF: Jurnal HukumPenelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksploitasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Perusahaan yang telah memperoleh IUP sebelum berlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan prinsip perlindungan hak yang telah diperoleh (acquired rights).Namun, perusahaan perlu dilakukan audit lingkungan ketat agar degradasi lingkungan tidak terjadi.Harmonisasi peraturan dapat dilakukan dengan duduk bersama antar Kementerian Hukum, KKP, ESDM, KLH, dan Kementerian Kehutanan agar harmonisasi perizinan tercapai.
Untuk mengembangkan penelitian lanjutan, diperlukan studi evaluasi mekanisme transisi yang adil bagi pemegang izin lama dalam menghadapi regulasi baru, dengan fokus pada dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Topik lain yang relevan adalah analisis perbandingan antara dampak lingkungan pertambangan di pulau mikro sebelum dan setelah penerapan Permen KP 10/2024, termasuk perlindungan ekosistem terumbu karang. Selain itu, perlu dijelaskan strategi kompensasi atau insentif bagi perusahaan yang izinnya terdampak, serta bagaimana kemitraan dengan masyarakat lokal dapat memperkuat implementasi konservasi di wilayah pesisir.
- Relevansi Asas-Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara | JIIP - Jurnal... doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576Relevansi Asas Asas Good Governance dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara JIIP Jurnal doi 10 54371 jiip v6i8 2576
- Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah (Thalamita spinimana, Dana 1852) Di Perairan Dompak, Tanjungpinang,... ejournal3.undip.ac.id/index.php/jmr/article/view/34488Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah Thalamita spinimana Dana 1852 Di Perairan Dompak Tanjungpinang ejournal3 undip ac index php jmr article view 34488
- Estimasi Karakteristik Sosial-Ekonomi Wilayah dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan untuk 100% Akses... doi.org/10.14710/jil.21.1.220-227Estimasi Karakteristik Sosial Ekonomi Wilayah dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan untuk 100 Akses doi 10 14710 jil 21 1 220 227
| File size | 342.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pertambangan boleh dilakukan selama masyarakat mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. MasyarakatPertambangan boleh dilakukan selama masyarakat mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Masyarakat
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Implementasi kebijakan PTM di Puskesmas Sangurara berjalan dengan baik, namun masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sumber daya.Implementasi kebijakan PTM di Puskesmas Sangurara berjalan dengan baik, namun masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal komunikasi dan sumber daya.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukanMetode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Empat kuesioner berjenis skala Likert dirancang untuk mengumpulkan data dari siswa dan guru. Selain itu, sesi wawancara struktural juga dilakukan untukEmpat kuesioner berjenis skala Likert dirancang untuk mengumpulkan data dari siswa dan guru. Selain itu, sesi wawancara struktural juga dilakukan untuk
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahiPersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam sengketa merek MASTERTINT dan MasterTint. Putusan tersebut menggarisbawahi
OJS INDONESIAOJS INDONESIA dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuidan Bagaimana penerapan sanksi terhadap kafe yang tidak memiliki izin usaha pendirian kafe di kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasiPenelitian ini membantu masyarakat memahami peran media dalam konteks politik dan demokrasi, serta menekankan pentingnya integritas dan etika dalam komunikasi
UNILAUNILA Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Hulu yang berlokasi di areal kelola KPHL VIII Batutegi merupakan DAS Prioritas yang telah banyak digarap oleh masyarakat.Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung Hulu yang berlokasi di areal kelola KPHL VIII Batutegi merupakan DAS Prioritas yang telah banyak digarap oleh masyarakat.
Useful /
UBBUBB Begitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugianBegitu pula dengan pengelolaan keuangan desa perlu diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan oleh pemerintah desa yang menyebabkan timbulnya kerugian
ITBITB Ukuran partikel lebih halus dan waktu kontak lebih lama meningkatkan efisiensi adsorpsi. Limbah ini berpotensi menjadi adsorben murah dan ramah lingkunganUkuran partikel lebih halus dan waktu kontak lebih lama meningkatkan efisiensi adsorpsi. Limbah ini berpotensi menjadi adsorben murah dan ramah lingkungan
ITBITB Hasil ini mengindikasikan bahwa paparan radiasi personal pada masyarakat Mamuju melebihi ambang batas yang direkomendasikan oleh Komisi Internasional PerlindunganHasil ini mengindikasikan bahwa paparan radiasi personal pada masyarakat Mamuju melebihi ambang batas yang direkomendasikan oleh Komisi Internasional Perlindungan
UMSBUMSB Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat pelayanan jalur pejalan kaki, meninjau persepsi masyarakat terhadap pelayanan, dan menetapkan variabel prioritasPenelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat pelayanan jalur pejalan kaki, meninjau persepsi masyarakat terhadap pelayanan, dan menetapkan variabel prioritas