UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsTransisi politik dari rezim otoriter Suharto ditandai dengan desentralisasi yang serius mengancam jurnalisme di Indonesia. Pembunuhan di luar proses hukum, kekerasan fisik, kriminalisasi jenis-jenis jurnalisme tertentu, dan kurangnya dukungan dari lembaga peradilan menciptakan suasana berbahaya bagi para jurnalis dan menghambat proses jurnalistik. Dalam model desentralisasi ini, kekerasan terhadap jurnalis sering kali dilakukan oleh anggota organisasi politik daerah dan lokal, bukan agen pemerintah nasional. Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan, pengadilan itu sendiri telah digunakan sebagai alat untuk sensor media, membungkam oposisi, dan mengintimidasi awak media. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga media yang beroperasi dengan standar profesionalisme jurnalistik dan berupaya menghasilkan berita jujur dan tidak bias adalah yang paling sering menjadi sasaran gugatan dan tuntutan kriminal yang tidak adil. Artikel ini juga menggambarkan konfigurasi baru kekuasaan politik yang menggabungkan kebebasan pers, kepemilikan dominan atas media, dan konteks demokrasi illiberal yang membentuk kebebasan pers di Indonesia.
Pada awal masa pasca-Suharto, terutama di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebebasan pers mencapai puncaknya dengan dibubarkannya Departemen Informasi dan diberlakukannya Undang-Undang Pers 1999 yang memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan berekspresi.Namun, di bawah pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, kebebasan pers mengalami kemunduran akibat penyalahgunaan hukum pidana, munculnya undang-undang yang membatasi kebebasan pers, serta meningkatnya kekerasan fisik dan gugatan hukum tidak adil terhadap jurnalis oleh aktor non-negara.Meskipun terdapat kemajuan struktural, tantangan sistemik seperti impunitas, pengaruh elit lokal, dan lemahnya penegakan hukum terus mengancam kebebasan pers, sehingga reformasi hukum lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme mediasi oleh Dewan Pers yang dianggap sebagai solusi damai justru menghalangi proses hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan apakah model ini secara tidak sengaja memperkuat impunitas. Selain itu, perlu diteliti bagaimana penggunaan UU ITE dan UU Pornografi secara selektif terhadap jurnalis independen berbeda dari penerapannya terhadap warga biasa, dan apakah ada pola sistematis dalam menargetkan media yang mengungkap korupsi daerah. Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak ekonomi dari gugatan ULAP (Unjustifiable Lawsuits Against the Press) terhadap kelangsungan media lokal, termasuk bagaimana biaya hukum yang tinggi dan ancaman kebangkrutan memaksa redaksi untuk melakukan sensor diri, serta bagaimana media alternatif berbasis komunitas dapat mengisi ruang informasi yang ditinggalkan akibat tekanan hukum dan kekerasan. Dengan memahami ketiga dimensi ini—mekanisme penyelesaian sengketa, penyalahgunaan hukum, dan tekanan ekonomi—penelitian ini akan memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kebebasan pers di Indonesia secara perlahan terkikis bukan hanya oleh negara, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan lokal, finansial, dan hukum yang saling terkait.
| File size | 593.87 KB |
| Pages | 29 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai
DINASTIRESDINASTIRES This phenomenon demands adaptive and proportional criminal policies based on contemporary criminal law principles and the provisions of Law Number 44 ofThis phenomenon demands adaptive and proportional criminal policies based on contemporary criminal law principles and the provisions of Law Number 44 of
UINSIUINSI Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalamPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa analisis dokumen berbasis literatur untuk mengkaji kontribusi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam
UMMUMM Regulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura. Singapura telah menciptakan ekosistem inovatifRegulasi AI di sektor perbankan dan fintech menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura. Singapura telah menciptakan ekosistem inovatif
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,Penelitian ini mengungkap bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan BUMN di Indonesia,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di masyarakat masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen, lemahnya pengawasan terhadapNamun, pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen di masyarakat masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen, lemahnya pengawasan terhadap
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penafsiran nusyûz dan solusi memukul ini kurang sesuai dengan konteks saat ini, sehingga perlu diperluas maknanya dengan pendekatan manâ al-haml. ManâPenafsiran nusyûz dan solusi memukul ini kurang sesuai dengan konteks saat ini, sehingga perlu diperluas maknanya dengan pendekatan manâ al-haml. Manâ
UNEJUNEJ Dinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya. Pembatasan oleh negara menjadiDinamika kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi menempatkan negara sebagai aktor utama penyebab penyusutannya. Pembatasan oleh negara menjadi
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Keterlambatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi administratif apabila terdapat kelalaian, dan dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika mengakibatkanKeterlambatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi administratif apabila terdapat kelalaian, dan dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika mengakibatkan
DINASTIRESDINASTIRES Fenomena monopoli semu di sektor minyak dan gas (minyak dan gas) adalah hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan nasional, dominasi BUMN (terutamaFenomena monopoli semu di sektor minyak dan gas (minyak dan gas) adalah hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan nasional, dominasi BUMN (terutama
DINASTIRESDINASTIRES Sistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalamSistem hukum Indonesia belum secara tegas membatasi batas kewenangan antara kantor Notaris dan PPAT, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dalam
UKIUKI Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam elemen komunikasi pemasaran terpadu, hanya dua elemen yang dimaksimalkan oleh Ultra Mimi dalam keterlibatanHasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam elemen komunikasi pemasaran terpadu, hanya dua elemen yang dimaksimalkan oleh Ultra Mimi dalam keterlibatan