DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesThe development of digital technology has facilitated the distribution of pornographic content through social media, creating new challenges for criminal law enforcement. This phenomenon demands adaptive and proportional criminal policies based on contemporary criminal law principles and the provisions of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The problem faced is how to regulate criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia and how to construct criminal policies for the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia. The research method used in this study is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the regulation of criminal policies for perpetrators of the distribution of digital pornographic content through social media in Indonesia is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and supported by the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, but its implementation still requires harmonization to be more effective and adaptive to developments in digital technology. Meanwhile, the construction of criminal policies for the distribution of digital pornographic content needs to be directed towards a more comprehensive approach, by balancing aspects of law enforcement, protection of public morals, and the right to freedom of expression within the framework of contemporary criminal law.
The criminal policy regulations for perpetrators of the distribution of digital pornographic content via social media in Indonesia have a strong legal basis through the Pornography Law and the ITE Law.However, the implementation of these policies still faces challenges related to the dynamics of technological development.Therefore, an adaptive reconstruction of criminal law policy is needed, balancing repressive and preventive approaches, strengthening coordination between law enforcement agencies, and prioritizing the protection of human rights and digital literacy.
Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah ada, terdapat beberapa ide penelitian baru yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi pasal-pasal dalam UU Pornografi dan UU ITE dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi digital di media sosial, dengan fokus pada identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan solusi untuk mengatasinya. Kedua, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlunya pembentukan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab platform media sosial dalam mencegah dan menghapus konten pornografi, termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi pendekatan restoratif dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi digital, dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban, serta peran masyarakat dalam proses pemulihan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan kriminal yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta nilai-nilai sosial budaya di Indonesia.
| File size | 325.06 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdaganganHasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di masa depan seharusnya mencakup kualifikasi kehalusan,Kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di masa depan seharusnya mencakup kualifikasi kehalusan,
ANNPUBLISHERANNPUBLISHER Latar Belakang. Hukum perdata formal didasarkan pada beberapa dasar hukum yang ada. Salah satunya adalah prinsip triologi peradilan, yang dikenal sebagaiLatar Belakang. Hukum perdata formal didasarkan pada beberapa dasar hukum yang ada. Salah satunya adalah prinsip triologi peradilan, yang dikenal sebagai
UNHASUNHAS Peradaban hukum kemanusiaan internasional belum mempunyai regulasi eksplisit mengenai AI, sehingga perlunya kerangka regulasi baru yang menetapkan batasanPeradaban hukum kemanusiaan internasional belum mempunyai regulasi eksplisit mengenai AI, sehingga perlunya kerangka regulasi baru yang menetapkan batasan
RISETPRESSRISETPRESS Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan tipologi yang mencakup seluruh industri seks di Inggris dan Wales. PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan tipologi yang mencakup seluruh industri seks di Inggris dan Wales. Penelitian
RISETPRESSRISETPRESS Studi ini menunjukkan bahwa ada berbagai bentuk bantuan untuk kemanusiaan, Safe Palestine, melalui proyek-proyek yang melibatkan sektor ekonomi, pendidikan,Studi ini menunjukkan bahwa ada berbagai bentuk bantuan untuk kemanusiaan, Safe Palestine, melalui proyek-proyek yang melibatkan sektor ekonomi, pendidikan,
UNEJUNEJ Minat komunitas internasional yang meningkat terhadap promosi hak asasi universal membuka kemungkinan bagi “penegakan berbasis kelompok atau model berbasisMinat komunitas internasional yang meningkat terhadap promosi hak asasi universal membuka kemungkinan bagi “penegakan berbasis kelompok atau model berbasis
UNEJUNEJ Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,Penegakan hukum terbukti tidak efektif dalam melindungi jurnalis, dan sistem hukum menawarkan sedikit jalan keluar dalam kasus-kasus kekerasan. Bahkan,
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Utr, menunjukkan ketidakcukupan instrumen hukum selama penegakan POJK No. Regulasi ini terutama berfokus pada tata kelola administratif tanpa memberikanUtr, menunjukkan ketidakcukupan instrumen hukum selama penegakan POJK No. Regulasi ini terutama berfokus pada tata kelola administratif tanpa memberikan
DINASTIRESDINASTIRES EU AI Act mewakili upaya komprehensif pertama pada tingkat supranasional untuk mengatur secara eksplisit kewajiban provider dan deployer, termasuk kewajibanEU AI Act mewakili upaya komprehensif pertama pada tingkat supranasional untuk mengatur secara eksplisit kewajiban provider dan deployer, termasuk kewajiban
UNILAUNILA Hasil penelitian menunjukkan luas hutan pada tahun 1994 adalah 9. 090,1 ha atau 40,9% dari luas keseluruhan Tahura WAR. Pada tahun 2000 tutupan hutan mengalamiHasil penelitian menunjukkan luas hutan pada tahun 1994 adalah 9. 090,1 ha atau 40,9% dari luas keseluruhan Tahura WAR. Pada tahun 2000 tutupan hutan mengalami
UNILAUNILA Partisipasi kelompok masyarakat Desa Margasari terdiri dari kelompok Margajaya Utama, Margajaya Satu, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), Pengolah Terasi,Partisipasi kelompok masyarakat Desa Margasari terdiri dari kelompok Margajaya Utama, Margajaya Satu, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), Pengolah Terasi,