PROVISIPROVISI
Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian MahasiswaJurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian MahasiswaKebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan mandat negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara melalui penambahan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar. Kebijakan ini secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan menuntut kesiapan daerah dalam aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, serta dukungan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisi anggaran pendidikan, kesiapan kelembagaan, serta tantangan dan inovasi kebijakan yang berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci dari unsur pemerintah daerah, pengelola satuan pendidikan, dan mitra non-pemerintah, serta analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki komitmen politik yang relatif kuat terhadap perluasan akses pendidikan, namun masih menghadapi keterbatasan fiskal, belum tersedianya regulasi daerah yang spesifik, serta ketimpangan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi pada jenjang pendidikan menengah. Di sisi lain, sejumlah inovasi seperti penguatan wajib PAUD satu tahun, integrasi data pendidikan dengan data kependudukan, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga zakat menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon sangat bergantung pada penguatan regulasi daerah, sinergi lintas pemerintahan, dan optimalisasi pembiayaan berbasis kebutuhan riil daerah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon masih berada pada fase awal, ditandai komitmen politik dan programatik yang kuat namun belum didukung regulasi daerah yang spesifik.Keterbatasan fiskal menjadi hambatan struktural utama, dengan dominasi belanja pegawai dalam anggaran pendidikan yang menyisakan ruang terbatas untuk program layanan langsung.Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan kemampuan adaptif melalui inovasi kebijakan seperti wajib PAUD satu tahun dan kemitraan dengan sektor swasta.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif lintas daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya terkait dengan strategi pembiayaan dan regulasi daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada efektivitas program inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, seperti integrasi data pendidikan dengan data kependudukan dan kemitraan dengan sektor swasta, untuk mengetahui dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman orang tua, guru, dan siswa terkait dengan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang yang belum terungkap dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, serta membantu daerah-daerah lain dalam mempersiapkan diri menghadapi implementasi Wajib Belajar 13 Tahun secara nasional.
- The Policy Implementation Process - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975. policy process donald... doi.org/10.1177/009539977500600404The Policy Implementation Process Donald S Van Meter Carl E Van Horn 1975 policy process donald doi 10 1177 009539977500600404
- The Technology of Skill Formation - American Economic Association. technology skill formation american... doi.org/10.1257/aer.97.2.31The Technology of Skill Formation American Economic Association technology skill formation american doi 10 1257 aer 97 2 31
| File size | 627.5 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidakPermasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak
UPN VeteranUPN Veteran Daerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kotaDaerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kota
YAZRIYAZRI Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. EfektivitasPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Efektivitas
ARITEKINARITEKIN Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. ArtikelMeskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. Artikel
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan,Beberapa daerah kedapatan hanya berfokus pada upaya menurunkan statistik persebaran virus, tanpa memberikan perhatian serius pada transparansi, keterbukaan,
STIE AASSTIE AAS Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhanAlat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
UNTAGUNTAG 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan
Useful /
RAHARJARAHARJA Dari uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan Periodic Historical System (PHS) ini sangat cocok untuk membantu kepentinganDari uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan Periodic Historical System (PHS) ini sangat cocok untuk membantu kepentingan
UPN VeteranUPN Veteran Grindle, mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi didorong oleh kepentingan ekonomi masyarakat,Grindle, mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi didorong oleh kepentingan ekonomi masyarakat,
4141 During the Covid-19 pandemic, immunization coverage was obtained, namely in 2020, 221,937 infants received complete immunization, while 70,953 infantsDuring the Covid-19 pandemic, immunization coverage was obtained, namely in 2020, 221,937 infants received complete immunization, while 70,953 infants
BALIMEDICALJOURNALBALIMEDICALJOURNAL Evaluasi, manajemen, dan evakuasi yang cepat ke ketinggian lebih rendah dapat mempercepat pemulihan. Hal ini terlihat pada pasukan dengan SCT dibandingkanEvaluasi, manajemen, dan evakuasi yang cepat ke ketinggian lebih rendah dapat mempercepat pemulihan. Hal ini terlihat pada pasukan dengan SCT dibandingkan