PROVISIPROVISI
Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian MahasiswaJurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian MahasiswaKebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan perluasan mandat negara dalam menjamin hak pendidikan warga negara melalui penambahan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum pendidikan dasar. Kebijakan ini secara nasional mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dan menuntut kesiapan daerah dalam aspek regulasi, pembiayaan, tata kelola, serta dukungan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi awal kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon dengan menyoroti kondisi regulasi daerah, komposisi anggaran pendidikan, kesiapan kelembagaan, serta tantangan dan inovasi kebijakan yang berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci dari unsur pemerintah daerah, pengelola satuan pendidikan, dan mitra non-pemerintah, serta analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki komitmen politik yang relatif kuat terhadap perluasan akses pendidikan, namun masih menghadapi keterbatasan fiskal, belum tersedianya regulasi daerah yang spesifik, serta ketimpangan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi pada jenjang pendidikan menengah. Di sisi lain, sejumlah inovasi seperti penguatan wajib PAUD satu tahun, integrasi data pendidikan dengan data kependudukan, serta kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga zakat menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan kebijakan ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon sangat bergantung pada penguatan regulasi daerah, sinergi lintas pemerintahan, dan optimalisasi pembiayaan berbasis kebutuhan riil daerah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Wajib Belajar 13 Tahun di Kota Cirebon masih berada pada fase awal, ditandai komitmen politik dan programatik yang kuat namun belum didukung regulasi daerah yang spesifik.Keterbatasan fiskal menjadi hambatan struktural utama, dengan dominasi belanja pegawai dalam anggaran pendidikan yang menyisakan ruang terbatas untuk program layanan langsung.Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan kemampuan adaptif melalui inovasi kebijakan seperti wajib PAUD satu tahun dan kemitraan dengan sektor swasta.
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif lintas daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya terkait dengan strategi pembiayaan dan regulasi daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada efektivitas program inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, seperti integrasi data pendidikan dengan data kependudukan dan kemitraan dengan sektor swasta, untuk mengetahui dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman orang tua, guru, dan siswa terkait dengan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang yang belum terungkap dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, serta membantu daerah-daerah lain dalam mempersiapkan diri menghadapi implementasi Wajib Belajar 13 Tahun secara nasional.
- The Policy Implementation Process - Donald S. Van Meter, Carl E. Van Horn, 1975. policy process donald... doi.org/10.1177/009539977500600404The Policy Implementation Process Donald S Van Meter Carl E Van Horn 1975 policy process donald doi 10 1177 009539977500600404
- The Technology of Skill Formation - American Economic Association. technology skill formation american... doi.org/10.1257/aer.97.2.31The Technology of Skill Formation American Economic Association technology skill formation american doi 10 1257 aer 97 2 31
| File size | 627.5 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UVAYABJMUVAYABJM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektifKebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap mekanisme pengawasan terpadu infrastruktur transportasi yang mengintegrasikan perspektif
UNBARIUNBARI Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publikUntuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik
KOMPETIFKOMPETIF Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan fungsi pengawasan internal dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan.
AMSIRAMSIR Studi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di KabupatenStudi ini meneliti efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten
YAZRIYAZRI Selain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunyaSelain itu, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan akuntabilitas yang minim menjadi tantangan tata kelola daerah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya
UMMUMM DPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dariDPRD dimaksudkan berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah; namun Undang‑Undang No. 23 Tahun 2014 mengklasifikasikannya sebagai bagian dari
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
Useful /
UINSYAHADAUINSYAHADA Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar dengan fokus pada peningkatan proses danJenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar dengan fokus pada peningkatan proses dan
YAZRIYAZRI Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler sebagai strategi pendidikan karakter yang efektif di sekolah. KegiatanPenelitian ini merekomendasikan optimalisasi manajemen kegiatan ekstrakurikuler sebagai strategi pendidikan karakter yang efektif di sekolah. Kegiatan
4141 Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk polusi limbah domestik terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnyaPendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk polusi limbah domestik terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya
4141 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik wilayah dan individu terkait insiden COVID-19 di Kabupaten Sleman selama tahun pertama periodePenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik wilayah dan individu terkait insiden COVID-19 di Kabupaten Sleman selama tahun pertama periode