UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan maksud sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan public, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terjadi di Kabupaten Nganjuk pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Direktur Utama diduga melakukan dua pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama, merealisasikan anggaran dan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tanpa mengacu ke rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Dia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah Direktur Utama diduga melanggar aturan tentang penggunaan anggaran terhadap barang dan jasa. Uang penyertaan modal sebesar Rp 1,7 Miliar digunakan untuk membeli barang-barang tanpa persetujuan KPM. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa peraturan, kebijakan dan prosedur yang seharusnya dijalankan namun tidak ditaati dengan baik oleh pihak manajemen. Selain itu prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan seperti Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungiawaban, Kemandirian; dan Kewajaran sehingga tujuan tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai belum tercapai.
Pada pelaksanaan audit ketaatan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa peraturan, kebijakan dan prosedur yang seharusnya dijalankan namun tidak ditaati dengan baik oleh pihak manajemen.Dalam pelaksanaan operasionalnya Direktur utama tidak taat pada peraturan yang berlaku di dalamnya.Selain itu, prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan seperti Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungiawaban, Kemandirian.dan Kewajaran sehingga tujuan tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai belum tercapai.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Kedua, penelitian dapat fokus pada perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ketiga, studi lanjutan dapat mengeksplorasi dampak dari pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama terhadap kinerja dan reputasi perusahaan.
| File size | 146.9 KB |
| Pages | 3 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidakPermasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak
AMSIRAMSIR Menggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasiMenggunakan metode hukum normatif dan empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki instrumen pengawasan formal seperti hak interpelasi
ARITEKINARITEKIN Meskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. ArtikelMeskipun demikian, kebijakan pemerintah terbukti mendorong inovasi dan mempercepat integrasi industri migas ke dalam ekonomi rendah karbon[1]. Artikel
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunanPemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Sampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan dataSampel penelitian terdiri dari 108 responden yang merupakan pegawai dengan kriteria tertentu di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor. Pengumpulan data
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Beberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatianBeberapa daerah terdeteksi menjadi titik utama persebaran virus yang ditandai dengan meningkatnya angka penderita virus corona menjadi pusat perhatian
STIE AASSTIE AAS Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakanResponden penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki NPWP dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Boyolali. Alat analisis yang digunakan
UNTAGUNTAG Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutanNamun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan pegawai dan ketidakseimbangan penugasan, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan
Useful /
UNISKAUNISKA (2) Dalam Putusan Nomor 0023/Pdt. P/2020/pa. apabila ditinjau maqashid as-syariah. Penetapan wali hakim dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kediri(2) Dalam Putusan Nomor 0023/Pdt. P/2020/pa. apabila ditinjau maqashid as-syariah. Penetapan wali hakim dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kediri
UNISKAUNISKA Data primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan BersamaData primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bersama
STIE AASSTIE AAS Nilai koefisien determinasi R², Adjusted R Square menunjukkan bahwa penjualan, struktur aset, profitabilitas, dan pertumbuhan dapat menjelaskan strukturNilai koefisien determinasi R², Adjusted R Square menunjukkan bahwa penjualan, struktur aset, profitabilitas, dan pertumbuhan dapat menjelaskan struktur
STIE AASSTIE AAS Therefore, it is necessary to enhance data collection of objects, optimize untapped potential, and regularly disseminate information on the importanceTherefore, it is necessary to enhance data collection of objects, optimize untapped potential, and regularly disseminate information on the importance