BALIDWIPABALIDWIPA
Focus Journal Law ReviewFocus Journal Law ReviewKewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat luas, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadi di provinsi. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan supervisi agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara tepat oleh kedua tingkatan pemerintahan. Jika permasalahan muncul, Pemerintah Pusat harus menanganinya karena masih memiliki otoritas untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara proporsional dalam bidang pengelolaan lingkungan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Undang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah berasal dari delegasi pemerintah pusat. Kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang‑undangan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus bersifat berkesinambungan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh generasi mendatang secara terus‑menerus.
Amandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3).Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan.Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus selaras dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi, kepentingan publik, dan moralitas.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji cara mengukur efektivitas regulasi lingkungan daerah dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil lingkungan di berbagai provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi mekanisme koordinasi antar‑pemerintah yang memperkuat peran supervisi pemerintah pusat atas kebijakan lingkungan daerah, serta mengusulkan model institusionalisasi yang dapat diterapkan secara nasional. Terakhir, penelitian dapat meneliti pengaruh partisipasi publik terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi lingkungan daerah, dengan membandingkan model‑model keterlibatan masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan secara inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 219.48 KB |
| Pages | 10 |
| Short Link | https://juris.id/p-2FJ |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN SUIAIN SU Permasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidakPermasalahan utama Baznas Sumatera Utara meliputi struktur organisasi yang belum sesuai, kurangnya dukungan pemerintah, sumber daya manusia yang tidak
UPN VeteranUPN Veteran Daerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kotaDaerah khusus Jakarta ditetapkan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Hal ini tidak lepas dari keberadaannya yang telah menjadi ibu kota
YAZRIYAZRI Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat institusi lokal dan memastikan desentralisasi berfungsi optimal dalam mendorongPenelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi sistemik untuk memperkuat institusi lokal dan memastikan desentralisasi berfungsi optimal dalam mendorong
ARITEKINARITEKIN Volatilitas harga minyak memengaruhi pendapatan fiskal dan memerlukan kebijakan yang responsif. Transisi energi menuju energi bersih perlu dipercepat untukVolatilitas harga minyak memengaruhi pendapatan fiskal dan memerlukan kebijakan yang responsif. Transisi energi menuju energi bersih perlu dipercepat untuk
DEPHUBDEPHUB Demikian pun terhadap waktu perjalanan dengan efek marjinal sekitar separuh dari tarif, yaitu -0,0085 dan elastisitas -0,9074. Untuk waktu tunggu, efekDemikian pun terhadap waktu perjalanan dengan efek marjinal sekitar separuh dari tarif, yaitu -0,0085 dan elastisitas -0,9074. Untuk waktu tunggu, efek
UINUIN Di sisi lain, sharia yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern. Kajian ini menganalisis bagaimanaDi sisi lain, sharia yang secara substansial mencerminkan kesetaraan dan keadilan dapat diklaim sebagai hukum modern. Kajian ini menganalisis bagaimana
STIE AASSTIE AAS Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak,Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak,
UNTAGUNTAG 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan
Useful /
UINUIN Maqāṣid al-sharīat dikenal pula sebagai maqāṣid al-Shāri, maqāṣid al-sharīat, dan al-maqāṣid al-shariyyat yang secara esensi menyiratkanMaqāṣid al-sharīat dikenal pula sebagai maqāṣid al-Shāri, maqāṣid al-sharīat, dan al-maqāṣid al-shariyyat yang secara esensi menyiratkan
UNIPARUNIPAR Siswa juga mampu menunjukkan adanya aktivitas kemampuan berpikir logis matematisnya pada setiap tahap indikator berpikir logis matematis dengan baik. GuruSiswa juga mampu menunjukkan adanya aktivitas kemampuan berpikir logis matematisnya pada setiap tahap indikator berpikir logis matematis dengan baik. Guru
UNIPARUNIPAR Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan sebagaiPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan sebagai
UNYUNY Budaya organisasi secara langsung berpengaruh positif terhadap kepemimpinan, komunikasi interpersonal, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi kepala SMKBudaya organisasi secara langsung berpengaruh positif terhadap kepemimpinan, komunikasi interpersonal, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi kepala SMK