BALIDWIPABALIDWIPA
Focus Journal Law ReviewFocus Journal Law ReviewKewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangat luas, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas. Dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, diperlukan pengawasan yang baik dari Pemerintah Pusat agar kebijakan yang merusak lingkungan tidak terjadi di provinsi. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan supervisi agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan secara tepat oleh kedua tingkatan pemerintahan. Jika permasalahan muncul, Pemerintah Pusat harus menanganinya karena masih memiliki otoritas untuk mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara proporsional dalam bidang pengelolaan lingkungan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola lingkungan di provinsi dan berhak membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Undang‑Undang No. 9 Tahun 2015 dan No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana kewenangan daerah berasal dari delegasi pemerintah pusat. Kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan, harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang‑undangan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus bersifat berkesinambungan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh generasi mendatang secara terus‑menerus.
Amandemen Undang‑Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3).Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan.Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus selaras dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi, kepentingan publik, dan moralitas.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji cara mengukur efektivitas regulasi lingkungan daerah dalam meningkatkan kepatuhan dan hasil lingkungan di berbagai provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci keberhasilan. Selanjutnya, studi dapat mengeksplorasi mekanisme koordinasi antar‑pemerintah yang memperkuat peran supervisi pemerintah pusat atas kebijakan lingkungan daerah, serta mengusulkan model institusionalisasi yang dapat diterapkan secara nasional. Terakhir, penelitian dapat meneliti pengaruh partisipasi publik terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi lingkungan daerah, dengan membandingkan model‑model keterlibatan masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan secara inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 219.48 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode biopori merupakan solusi yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan dalam penanganan genangan di area tamanPenelitian ini menyimpulkan bahwa metode biopori merupakan solusi yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan dalam penanganan genangan di area taman
MALAHAYATIMALAHAYATI Rumah sakit di Mesir menunjukkan pencapaian lebih baik dalam aspek sistematisasi pengelolaan karena dukungan administratif dan regulasi yang kuat. Sebaliknya,Rumah sakit di Mesir menunjukkan pencapaian lebih baik dalam aspek sistematisasi pengelolaan karena dukungan administratif dan regulasi yang kuat. Sebaliknya,
UNBARIUNBARI Untuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publikUntuk memperkuat fungsi pengawasan diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem dan standar pengawasan, serta peningkatan partisipasi publik
AMSIRAMSIR Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitasHasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas DPRD, transparansi eksekutif, dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas
DHARMAWACANADHARMAWACANA Dengan fitur-fitur seperti pendaftaran akun, pengajuan laporan, pelacakan status, serta dashboard admin, sistem ini mendukung efisiensi pengelolaan laporanDengan fitur-fitur seperti pendaftaran akun, pengajuan laporan, pelacakan status, serta dashboard admin, sistem ini mendukung efisiensi pengelolaan laporan
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Responsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan denganResponsivitas penataan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai model perlindungan hukum perspektif sosiologi sebagai entitas yang berhubungan dengan
YAZRIYAZRI Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. EfektivitasPelaksanaan otonomi daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan konstitusional terkait pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Efektivitas
UNIPASBYUNIPASBY Net profit margin secara langsung memengaruhi nilai perusahaan (PBV).net profit margin tidak memengaruhi struktur modal (DAR), dan struktur modal tidakNet profit margin secara langsung memengaruhi nilai perusahaan (PBV).net profit margin tidak memengaruhi struktur modal (DAR), dan struktur modal tidak
Useful /
MALAHAYATIMALAHAYATI Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey analitik dengan metode cross sectional, pengambilan data menggunalkan kuesioner denganPenelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey analitik dengan metode cross sectional, pengambilan data menggunalkan kuesioner dengan
MALAHAYATIMALAHAYATI Metode Deteksi Stunting secara Otomatis pada Balita 0 24 Bulan dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Arduino. Stunting merupakan keadaan statusMetode Deteksi Stunting secara Otomatis pada Balita 0 24 Bulan dengan Menggunakan Metode Antropometri Berbasis Arduino. Stunting merupakan keadaan status
MALAHAYATIMALAHAYATI Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi Mycobacterium tuberculosis pada paru yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dengan angka kasus danTuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi Mycobacterium tuberculosis pada paru yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dengan angka kasus dan
UINSYAHADAUINSYAHADA Bahan ajar digital berupa LKPD interaktif berbasis Live Worksheet pada materi bangun datar kelas IV sekolah dasar berhasil dikembangkan dengan baik danBahan ajar digital berupa LKPD interaktif berbasis Live Worksheet pada materi bangun datar kelas IV sekolah dasar berhasil dikembangkan dengan baik dan