UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyKasus pertambangan rakyat di Kota Jayapura telah membawa dampak sosial-ekonomi positif melalui penciptaan lapangan kerja, namun menyebabkan degradasi lanskap dan kontaminasi daerah aliran sungai yang mengalir ke Danau Sentani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pemerintahan pertambangan rakyat sejak 1998, fokus pada peran pemerintah daerah dalam enakmusi hukum dan dampak ekologis aktivitas emas skala kecil. Pendekatan hukum-sosial menggunakan paradigma empiris-juridis diadopsi untuk menganalisis kerangka hukum formal dan implementasinya secara praktis. Temuan menunjukkan adanya celah regulasi dan penegakan hukum lemah yang mengakibatkan degradasi lingkungan, perubahan sistem hidrologi, serta polusi daerah aliran sungai. Studi ini merekomendasikan peningkatan penilaian zona pertambangan rakyat, pengembangan peraturan daerah transparan, peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan penegakan lingkungan.
Penelitian ini mengungkapkan adanya celah regulasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat, ditunjukkan oleh ketidaktertibatan pemerintah Kota Jayapura terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin sejak 1998.Dampak ekologis aktivitas pertambangan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mencakup degradasi lanskap, gangguan sistem hidrologi, dan polusi daerah aliran sungai menuju Danau Sentani.Untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan peningkatan tata kelola pertambangan rakyat yang sistematis, transparansi legalitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan lingkungan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam menegakkan regulasi pertambangan, pengembangan model ekonomi alternatif yang mengurangi ketergantungan masyarakat pada pertambangan emas skala kecil, serta studi tentang implementasi teknologi ramah lingkungan dalam praktik pertambangan rakyat. Peneliti juga dapat mengkaji dampak jangka panjang polusi merkuri terhadap kesehatan penduduk lokal dan ekosistem. Terakhir, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor hambatan legal dalam pengelolaan pertambangan rakyat yang berkelanjutan.
- Application of Strict Liability by Companies in the Context of Environmental Conservation in Indonesia... journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522Application of Strict Liability by Companies in the Context of Environmental Conservation in Indonesia journal unnes ac sju index php islrev article view 46522
- Legal Review of Government Policy in Granting Coal, Gold and Nickel Mining Permits in Indonesia | Suryaningsih... doi.org/10.57235/qistina.v2i1.466Legal Review of Government Policy in Granting Coal Gold and Nickel Mining Permits in Indonesia Suryaningsih doi 10 57235 qistina v2i1 466
| File size | 458.78 KB |
| Pages | 28 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Peraturan tersebut memberikan tugas kepada desa adat untuk mewujudkan kasukretan desa adat, yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, danPeraturan tersebut memberikan tugas kepada desa adat untuk mewujudkan kasukretan desa adat, yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengambil sampel secara purposive beberapa cabang Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Utara yang memilikiPenelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengambil sampel secara purposive beberapa cabang Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Utara yang memiliki
AMSIRAMSIR Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatanPenelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD terhadap APBD, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, peningkatan
DHARMAWACANADHARMAWACANA Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisienPengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien
IUSIUS BPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuanganBPR Aceh Utara mengelola bisnis konvensional sesuai Undang-Undang Perbankan. Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan
SARI MUTIARASARI MUTIARA Posisi strategis Bapak sebagai kepala keluarga sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pendidikan karakter di tengah-tengah keluarga. Bapak sebagaiPosisi strategis Bapak sebagai kepala keluarga sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pendidikan karakter di tengah-tengah keluarga. Bapak sebagai
YAZRIYAZRI Efektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasilEfektivitas otonomi terhambat oleh ketimpangan kapasitas kelembagaan, lemahnya regulasi pelaksana, serta intervensi pusat yang berlebihan, sehingga hasil
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aksesibilitas laporan keuangan dan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendorong terciptanyaTemuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aksesibilitas laporan keuangan dan perbaikan sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendorong terciptanya
Useful /
APPISIAPPISI strategi SO (memanfaatkan keunggulan dan peluang), strategi WO (mengatasi kelemahan melalui peluang), strategi ST (menghadapi ancaman dengan memanfaatkanstrategi SO (memanfaatkan keunggulan dan peluang), strategi WO (mengatasi kelemahan melalui peluang), strategi ST (menghadapi ancaman dengan memanfaatkan
APPISIAPPISI Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kelemahan berupa keterbatasan jumlah tim paruh waktu yang dapat menghambat fleksibilitas operasional,Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kelemahan berupa keterbatasan jumlah tim paruh waktu yang dapat menghambat fleksibilitas operasional,
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuasi eksperimen. Penelitian dijalankan di TK Kartika 1-7 Padang dengan melakukan diJenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kuasi eksperimen. Penelitian dijalankan di TK Kartika 1-7 Padang dengan melakukan di
IAIN SUIAIN SU Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengukuhkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, memperkuatPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengukuhkan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, memperkuat