UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumKeberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun. Kebijakan yang dihasilkan melalui perencanaan pembangunan daerah harus tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan daerah dapat dicapai. Salah satu langkah Kementerian Dalam Negeri dalam sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta upaya untuk mengatasi kendala dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Penyusunan Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum lengkapnya nomenklatur sub kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk mengakomodir kebutuhan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.Selain itu, dari sisi nomenklatur Rekening juga terjadi ketidaksesuaian serta kesalahan input pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menyebabkan realisasi pelaksanaan anggaran terhambat.Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain dengan koordinasi intensif dengan Bappeda Kabupaten Kediri dan mengusulkan data pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dalam penyusunan anggaran, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan Bappeda dan BPKAD Kabupaten Kediri. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif terkait penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan aplikasi SIPD kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan kebijakan dan sistem yang baru. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi kesalahan input dan meningkatkan kualitas dokumen anggaran yang disusun.
| File size | 246.21 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam rangka penghitungan angka inflasi di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan melakukan survey.Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam rangka penghitungan angka inflasi di Kabupaten Jayawijaya adalah dengan melakukan survey.
ASIAASIA Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yang menghasilkan 32 responden sebagai sampel. Metode analisisTeknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yang menghasilkan 32 responden sebagai sampel. Metode analisis
UMPRUMPR Strategi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkanStrategi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu dan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkan
MERCUBAKTIJAYAMERCUBAKTIJAYA Selain itu, pemerintah kelurahan dan masyarakat menunjukkan dukungan dalam upaya mitigasi bencana melalui pembentukan jalur evakuasi dan kesiapan fasilitasSelain itu, pemerintah kelurahan dan masyarakat menunjukkan dukungan dalam upaya mitigasi bencana melalui pembentukan jalur evakuasi dan kesiapan fasilitas
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Pengujian terhadap 25 responden masyarakat umum juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan rata-rata nilai di atas 4. 48 untuk setiap pertanyaan,Pengujian terhadap 25 responden masyarakat umum juga menunjukkan hasil yang sangat positif dengan rata-rata nilai di atas 4. 48 untuk setiap pertanyaan,
UNIVEDUNIVED Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalahPengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah
UNIVEDUNIVED Direktorat PPG juga mengadakan beberapa kegiatan lain (event) yaitu mengadakan webinar maupun live instagram yang diselenggarakan sendiri oleh DirektoratDirektorat PPG juga mengadakan beberapa kegiatan lain (event) yaitu mengadakan webinar maupun live instagram yang diselenggarakan sendiri oleh Direktorat
UNIVEDUNIVED Analisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian didapat bahwa beban kerja dan efektivitas kerja berpengaruh negatif. Hal iniAnalisis data menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian didapat bahwa beban kerja dan efektivitas kerja berpengaruh negatif. Hal ini
Useful /
UNISKAUNISKA 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yang berkaitan dengan waris2) Apakah faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yang berkaitan dengan waris
DDIPOLMANDDIPOLMAN Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilakukan dalam pemberdayaan sosial keagamaan pedagang pasarKesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilakukan dalam pemberdayaan sosial keagamaan pedagang pasar
UNISKAUNISKA Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaanFenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan
ASIAASIA Hasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha poultry di Kabupaten Blitar sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan memandang tarif pajakHasil penelitian menemukan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha poultry di Kabupaten Blitar sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan memandang tarif pajak