UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumRentannya permasalahan akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan adanya landasan hukum yang menjadi jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian pertanahan. Salah satu permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi pada pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung diسي mana pembebasan lahannya mengalami kendala sengketa waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yang berkaitan dengan waris oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yang berkaitan dengan waris oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri? Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian sengketa waris dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung dilakukan melalui mediasi dan konsinyasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan 44 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 42 dan 43 Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 128 dan 129 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri‑Tulungagung yaitu faktor kebudayaan hukum. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu faktor hukum yang mana terdapat berbagai peraturan mengenai konsinyasi.
Sengketa pengadaan tanah waris di jalan tol Kediri‑Tulungagung diatasi melalui mediasi dan konsinyasi sesuai regulasi Pasal 43/44 21/2020, Pasal 42/43 2/2012, serta Pasal 128/129 19/2021.Faktor penghambat utama adalah budaya hukum dan ketidaktahuan hukum, sedangkan faktor pendukung berasal dari keberadaan peraturan konsinyasi.Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga konsinyasi menjadi mekanisme alternatif yang efektif.
Penelitian selanjutnya dapat memperbandingkan efektivitas mediasi dan konsinyasi dalam penyelesaian sengketa waris tanahARCH pada beberapa kabupaten, menilai kecepatan, biaya, dan kepuasan pihak terkait. Selain itu, penting untuk meneliti pengaruh budaya hukum, khususnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap pendaftaran tanah, terhadap hasil mediasi, dengan menggunakan survei dan analisis kasus. Sebagai tindak lanjut, pengembangan platform digital yang menyederhanakan proses penyajian dokumen, menyediakan status kasus secara real‑time, dan memungkinkan sesi mediasi virtual dapat meningkatkan akses dan efisiensi penyelesaian sengketa tanah.
| File size | 236.88 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PPSDPPPSDP Temuan ini menunjukkan bahwa program berbasis sukarela seperti ASNM dapat menjadi platform alternatif yang efektif untuk mendukung pembelajaran bahasaTemuan ini menunjukkan bahwa program berbasis sukarela seperti ASNM dapat menjadi platform alternatif yang efektif untuk mendukung pembelajaran bahasa
UINSUNAUINSUNA Tokoh masyarakat dan figur panutan lokal juga memberikan pengaruh kuat, khususnya di pedesaan. Faktor pendorong meliputi kesadaran politik, pengaruh mediaTokoh masyarakat dan figur panutan lokal juga memberikan pengaruh kuat, khususnya di pedesaan. Faktor pendorong meliputi kesadaran politik, pengaruh media
UNISIUNISI Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemasaran digital dan pengembangan produk kepada pelaku usaha gula merah.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi mengenai pemasaran digital dan pengembangan produk kepada pelaku usaha gula merah.
UHBUHB Selanjutnya dari substansi hukum yaitu belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang inses, sedangkan dari faktor budaya hukum adanya stigma negatifSelanjutnya dari substansi hukum yaitu belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang inses, sedangkan dari faktor budaya hukum adanya stigma negatif
UHBUHB Kedua, diperoleh hasil penelitian bahwa, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas di KepolisianKedua, diperoleh hasil penelitian bahwa, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas di Kepolisian
AINARAPRESSAINARAPRESS Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kepada subjek penelitian yang terdiri dari guru kelas IV dan siswa. TahapanTeknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kepada subjek penelitian yang terdiri dari guru kelas IV dan siswa. Tahapan
AINARAPRESSAINARAPRESS Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksiTeknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi
IDID Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kesehatan secara mandiri. Selanjutnya,Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kesehatan secara mandiri. Selanjutnya,
Useful /
UmriUmri The successful synthesis is demonstrated by the luminescence properties of the carbon dots. The results of heavy metal detection experiments indicate thatThe successful synthesis is demonstrated by the luminescence properties of the carbon dots. The results of heavy metal detection experiments indicate that
UNISKAUNISKA G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt. G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikG/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt. G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
UNISKAUNISKA Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan guna menanggulangi penumpukan perkara-perkara pidana narkotika di pengadilan setiap tahunnya. Urgensi penggunaanPeradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan guna menanggulangi penumpukan perkara-perkara pidana narkotika di pengadilan setiap tahunnya. Urgensi penggunaan
UmriUmri Makalah ini membahas desain data logger dinamis yang memungkinkan pemilihan jenis input sensor dan media penyimpanan seperti kartu SD atau database cloud.Makalah ini membahas desain data logger dinamis yang memungkinkan pemilihan jenis input sensor dan media penyimpanan seperti kartu SD atau database cloud.