UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPeraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Restorative Justice menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan dan faktor penghambat Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bekasi Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian Resor Bekasi Kota melakukan beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, yakni tahap upaya perdamaian dengan mediasi tahap permohonan penghentian proses hukum dengan Restorative Justice dan tahap penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat ganti rugi dan pemenuhan hak-hak kepada korban telah terpenuhi sepenuhnya oleh pelaku. Kedua, diperoleh hasil penelitian bahwa, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas di Kepolisian Resor Bekasi Kota, yaitu komponen substansi hukum. Selain itu terdapat pula faktor penghambat lainnya dimana pihak korban mengajukan besaran ganti rugi cukup tinggi sedangkan pihak pelaku tidak mampu membayar keseluruhan sehingga kesepakatan perdamaian menjadi gagal.
Berdasarkan hasil penelitian, Restorative Justice telah diterapkan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota.Mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas dengan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bekasi Kota terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap upaya perdamaian dengan mediasi antara pihak-pihak untuk mencari penyelesaian bersama, tahap permohonan penghentian proses hukum dengan Restorative Justice yang diajukan oleh korban kepada polisi, dan tahap penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat pelaku telah memenuhi sepenuhnya kompensasi dan pemenuhan hak-hak korban.Hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas, yaitu Komponen Substansi, di mana terdapat ketidakkonsistenan peraturan mengenai Restorative Justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu-lintas, perlu lebih disesuaikan.Selain itu, terdapat juga faktor penghambat lainnya di mana pihak korban mengajukan jumlah kompensasi yang tinggi.Sementara itu, pihak pelaku tidak mampu membayar seluruhnya, sehingga kesepakatan perdamaian gagal.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang penerapan Restorative Justice di berbagai wilayah hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Restorative Justice. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan tanggung jawab polisi dalam proses Restorative Justice, termasuk bagaimana polisi dapat menjadi fasilitator dan mediator yang efektif dalam mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penerapan Restorative Justice, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku.
- PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE | JURNAL... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4283PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE JURNAL journals usm ac index php julr article view 4283
- jurnal perspektif. kajian faktor penyebab kecelakaan lintas perbaikan pencegahan perspektif pembangunan... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632jurnal perspektif kajian faktor penyebab kecelakaan lintas perbaikan pencegahan perspektif pembangunan jurnal perspektif index php perspektif article view 632
- RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA | Candra | Jurnal... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/76RESTORATIVE JUSTICE SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Candra Jurnal rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 76
- Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian | Yulia | Wajah Hukum. telaah yuridis... doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian Yulia Wajah Hukum telaah yuridis doi 10 33087 wjh v5i2 716
| File size | 293.11 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakanRegulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakan
UNIRAYAUNIRAYA Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkaitNamun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan ketegangan apabila terjadi perbedaan pandangan antara hukum adat dan prinsip keadilan modern, terutama terkait
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, studi ini mengusulkan model DPA ideal untuk Indonesia yang mencakup: diskresi penuntutan terbatas, kondisi kepatuhan perusahaan wajib,Oleh karena itu, studi ini mengusulkan model DPA ideal untuk Indonesia yang mencakup: diskresi penuntutan terbatas, kondisi kepatuhan perusahaan wajib,
PUBMEDIAPUBMEDIA However, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and familiesHowever, its implementation and success are highly dependent on the involvement and cooperation between legal institutions, education, society, and families
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
UNSUNS Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TahunMahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, menguatkan syarat calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
YAYASANBHZYAYASANBHZ This paper discusses three types of crimes committed by minors, namely crimes related to human life, crimes that cause loss of property, and crimes relatedThis paper discusses three types of crimes committed by minors, namely crimes related to human life, crimes that cause loss of property, and crimes related
PUBMEDIAPUBMEDIA Pasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasiPasal 156a KUHP lama sering dikritik karena interpretasi yang kabur dan penyalahgunaan terhadap kelompok minoritas agama. KUHP 2023 memperkenalkan reformasi
Useful /
IJBLEIJBLE Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti tidak mampu memberikan kerangka hukum yang jelasMisalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbukti tidak mampu memberikan kerangka hukum yang jelas
IJBLEIJBLE Latar belakang studi ini muncul dari perselisihan hukum berkelanjutan antara kreditur dan debitur terkait mekanisme eksekusi objek jaminan berupa tanah,Latar belakang studi ini muncul dari perselisihan hukum berkelanjutan antara kreditur dan debitur terkait mekanisme eksekusi objek jaminan berupa tanah,
UNIDAUNIDA Pada atribut aroma, harum khas roti merupakan level atribut yang mempunyai nilai kegunaan yang positif dan paling tinggi, sementara pada atribut rasa,Pada atribut aroma, harum khas roti merupakan level atribut yang mempunyai nilai kegunaan yang positif dan paling tinggi, sementara pada atribut rasa,
IJBLEIJBLE However, consumer trust does not mediate the relationship between promotion and design on purchase decisions, and insurance does not significantly moderateHowever, consumer trust does not mediate the relationship between promotion and design on purchase decisions, and insurance does not significantly moderate