UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPeraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Restorative Justice menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan menerapkan prinsip-prinsip Restorative Justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan dan faktor penghambat Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Bekasi Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kepolisian Resor Bekasi Kota melakukan beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, yakni tahap upaya perdamaian dengan mediasi tahap permohonan penghentian proses hukum dengan Restorative Justice dan tahap penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat ganti rugi dan pemenuhan hak-hak kepada korban telah terpenuhi sepenuhnya oleh pelaku. Kedua, diperoleh hasil penelitian bahwa, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas di Kepolisian Resor Bekasi Kota, yaitu komponen substansi hukum. Selain itu terdapat pula faktor penghambat lainnya dimana pihak korban mengajukan besaran ganti rugi cukup tinggi sedangkan pihak pelaku tidak mampu membayar keseluruhan sehingga kesepakatan perdamaian menjadi gagal.
Berdasarkan hasil penelitian, Restorative Justice telah diterapkan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bekasi Kota.Mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas dengan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bekasi Kota terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap upaya perdamaian dengan mediasi antara pihak-pihak untuk mencari penyelesaian bersama, tahap permohonan penghentian proses hukum dengan Restorative Justice yang diajukan oleh korban kepada polisi, dan tahap penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat pelaku telah memenuhi sepenuhnya kompensasi dan pemenuhan hak-hak korban.Hambatan dalam penerapan Restorative Justice terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas, yaitu Komponen Substansi, di mana terdapat ketidakkonsistenan peraturan mengenai Restorative Justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu-lintas, perlu lebih disesuaikan.Selain itu, terdapat juga faktor penghambat lainnya di mana pihak korban mengajukan jumlah kompensasi yang tinggi.Sementara itu, pihak pelaku tidak mampu membayar seluruhnya, sehingga kesepakatan perdamaian gagal.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang penerapan Restorative Justice di berbagai wilayah hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Restorative Justice. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran dan tanggung jawab polisi dalam proses Restorative Justice, termasuk bagaimana polisi dapat menjadi fasilitator dan mediator yang efektif dalam mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penerapan Restorative Justice, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku.
- PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE | JURNAL... journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4283PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE JURNAL journals usm ac index php julr article view 4283
- jurnal perspektif. kajian faktor penyebab kecelakaan lintas perbaikan pencegahan perspektif pembangunan... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/632jurnal perspektif kajian faktor penyebab kecelakaan lintas perbaikan pencegahan perspektif pembangunan jurnal perspektif index php perspektif article view 632
- RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA | Candra | Jurnal... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/76RESTORATIVE JUSTICE SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Candra Jurnal rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 76
- Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian | Yulia | Wajah Hukum. telaah yuridis... doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian Yulia Wajah Hukum telaah yuridis doi 10 33087 wjh v5i2 716
| File size | 293.11 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan terkait penanganan kejahatan siber di Indonesia, masih banyak tantanganPenelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan terkait penanganan kejahatan siber di Indonesia, masih banyak tantangan
UNIGRESUNIGRES Sementara kuesioner memperkuat temuan tersebut, di mana lebih dari separuh responden merasa akses pelaporan masih sulit, dan tindakan hukum terhadap pelakuSementara kuesioner memperkuat temuan tersebut, di mana lebih dari separuh responden merasa akses pelaporan masih sulit, dan tindakan hukum terhadap pelaku
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Faktor internal meliputi ketidakstabilan emosi, gangguan psikologis, trauma masa lalu, dan pemahaman moral yang tidak memadai serta kontrol diri. FaktorFaktor internal meliputi ketidakstabilan emosi, gangguan psikologis, trauma masa lalu, dan pemahaman moral yang tidak memadai serta kontrol diri. Faktor
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI G/2009/PN. JKT. PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, danG/2009/PN. JKT. PST, untuk mengidentifikasi celah penerapan. Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia diPancasila sebagai dasar filosofis dan etis negara memiliki peran fundamental dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia di
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian
AINARAPRESSAINARAPRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran guru dalam pembentukan karakter siswa kelas IV di SDN 17 Woja dilakukan dengan beberapa peran guru yaituHasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran guru dalam pembentukan karakter siswa kelas IV di SDN 17 Woja dilakukan dengan beberapa peran guru yaitu
AINARAPRESSAINARAPRESS Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka disimpulkan bahwa di SD Negeri 25 Woja sudah menerapkan pendidikan karakter pada siswaBerdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka disimpulkan bahwa di SD Negeri 25 Woja sudah menerapkan pendidikan karakter pada siswa
Useful /
ACADEMICAREVIEWACADEMICAREVIEW Small-scale gold mining activities in Dava Village predominantly rely on mercury (Hg) during the amalgamation process, posing a significant risk of groundwaterSmall-scale gold mining activities in Dava Village predominantly rely on mercury (Hg) during the amalgamation process, posing a significant risk of groundwater
UNIDAUNIDA Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah teknis prioritas, seperti formulasi produk, inkubasi, pengemasan, penambahan isian, dan persiapan bahan baku.Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah teknis prioritas, seperti formulasi produk, inkubasi, pengemasan, penambahan isian, dan persiapan bahan baku.
UNIDAUNIDA Matrik turunan yang berada pada kategori di bawah excellent disebabkan karena keterlambatan pengiriman bahan baku dan ketidaksesuaian kuantitas maupunMatrik turunan yang berada pada kategori di bawah excellent disebabkan karena keterlambatan pengiriman bahan baku dan ketidaksesuaian kuantitas maupun
MACHUNGMACHUNG Analisis AHP menghasilkan bobot delapan kriteria utama (harga, ketersediaan, kualitas, posisi, kuantitas, MOQ, pengiriman, metode pembayaran) yang dapatAnalisis AHP menghasilkan bobot delapan kriteria utama (harga, ketersediaan, kualitas, posisi, kuantitas, MOQ, pengiriman, metode pembayaran) yang dapat