UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenerbitan sertipikat pengganti rawan bermasalah, terutama apabila putusan pengadilan memerintahkan untuk menerbitkan duplikat sertipikat yang sertipikat lamanya telah dilampirkan dalam berkas perkara dalam putusan yang berbeda. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat pengganti sebagai akibat putusan pengadilan tersebut, terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr? 2) Bagaimana kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr.? Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr dilakukan dalam bentuk diskresi. Namun upaya tersebut belum mencapai kepastian hukum karena hingga saat ini sertipikat pengganti belum diterbitkan dan belum memenuhi syarat kepastian hukum. 2) Kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Hal tersebut menjadikan adanya diskresi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri yang didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr dilakukan dalam bentuk diskresi dalam bentuk meminta persetujuan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur hal tersebut didasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Namun upaya tersebut belum mencapai kepastian hukum karena hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri belum dapat menerbitkan sertipikat pengganti sehingga syarat kepastian hukum terhadap penerbitan sertipikat pengganti tersebut belum terpenuhi.Kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan menjadikan diskresi bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri yang mana diskresi tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Untuk mengatasi permasalahan penerbitan sertipikat pengganti akibat putusan pengadilan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan penerbitan sertipikat pengganti dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dapat fokus pada analisis kekosongan hukum dan pertentangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam penerbitan sertipikat pengganti. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran diskresi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan bagaimana diskresi tersebut dapat digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Penelitian lanjutan juga dapat mengusulkan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan penerbitan sertipikat pengganti, seperti penyempurnaan prosedur penerbitan atau penguatan koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
| File size | 233.08 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPMAUNIPMA Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap pendapatan UMKM patung gypsumPenelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap pendapatan UMKM patung gypsum
UPBUPB Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihakMetode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak
STTMCILEUNGSISTTMCILEUNGSI Hal ini menegaskan pentingnya kontrol kualitas akhir untuk mencegah keluhan dan penundaan penyelesaian proyek.metode Critical Success Factor (CSF) digunakanHal ini menegaskan pentingnya kontrol kualitas akhir untuk mencegah keluhan dan penundaan penyelesaian proyek.metode Critical Success Factor (CSF) digunakan
UPUP Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis esai deskripsi melalui kegiatan pendampingan menulis esai deskripsi Bahasa Inggris.Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis esai deskripsi melalui kegiatan pendampingan menulis esai deskripsi Bahasa Inggris.
UPUP Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan guru mengenai pemicu kadar gula darah danSelain itu, pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan guru mengenai pemicu kadar gula darah dan
UPUP Program ini mencakup berbagai aspek investasi, mulai dari pengenalan dasar hingga praktik simulasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuanProgram ini mencakup berbagai aspek investasi, mulai dari pengenalan dasar hingga praktik simulasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
UPUP Mahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam merancang strategi yang efektif, serta menerapkan teknik komunikasi yang mendukung kesuksesanMahasiswa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam merancang strategi yang efektif, serta menerapkan teknik komunikasi yang mendukung kesuksesan
UPUP Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan praktik siswa mengenai kesehatan dan kebersihan setelah mengikutiHasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan praktik siswa mengenai kesehatan dan kebersihan setelah mengikuti
Useful /
UNISKAUNISKA Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan penyederhanaan perizinan berusaha sektor menjadi dasar untuk peningkatan ekosistem investasi danPenyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan penyederhanaan perizinan berusaha sektor menjadi dasar untuk peningkatan ekosistem investasi dan
UNISKAUNISKA Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 2106/Pid. Sus/2018/PN Tng menggambarkan kompleksitas hukum yangTinjauan yuridis pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 2106/Pid. Sus/2018/PN Tng menggambarkan kompleksitas hukum yang
UPUP Kesuksesan program ini akan diukur dari kemampuan pengrajin untuk mengimplementasikan strategi yang telah dipelajari dan dampak positifnya terhadap penjualanKesuksesan program ini akan diukur dari kemampuan pengrajin untuk mengimplementasikan strategi yang telah dipelajari dan dampak positifnya terhadap penjualan
UPUP Kedua, pelatihan desain kemasan yang menarik menambah nilai produk, meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, strategi pengembangan kewirausahaan yangKedua, pelatihan desain kemasan yang menarik menambah nilai produk, meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, strategi pengembangan kewirausahaan yang