UNISKAUNISKA
Mizan: Jurnal Ilmu HukumMizan: Jurnal Ilmu HukumPenerbitan sertipikat pengganti rawan bermasalah, terutama apabila putusan pengadilan memerintahkan untuk menerbitkan duplikat sertipikat yang sertipikat lamanya telah dilampirkan dalam berkas perkara dalam putusan yang berbeda. Salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat pengganti sebagai akibat putusan pengadilan tersebut, terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr? 2) Bagaimana kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr.? Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr dilakukan dalam bentuk diskresi. Namun upaya tersebut belum mencapai kepastian hukum karena hingga saat ini sertipikat pengganti belum diterbitkan dan belum memenuhi syarat kepastian hukum. 2) Kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Hal tersebut menjadikan adanya diskresi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri yang didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Upaya pemberian kepastian hukum oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr dilakukan dalam bentuk diskresi dalam bentuk meminta persetujuan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur hal tersebut didasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Namun upaya tersebut belum mencapai kepastian hukum karena hingga saat ini Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri belum dapat menerbitkan sertipikat pengganti sehingga syarat kepastian hukum terhadap penerbitan sertipikat pengganti tersebut belum terpenuhi.Kendala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dalam penerbitan sertipikat pengganti akibat Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN Kdr yaitu adanya pertentangan antara putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 53/Pdt.G/2022/PN dengan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan menjadikan diskresi bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri yang mana diskresi tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Untuk mengatasi permasalahan penerbitan sertipikat pengganti akibat putusan pengadilan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan penerbitan sertipikat pengganti dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini dapat fokus pada analisis kekosongan hukum dan pertentangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala dalam penerbitan sertipikat pengganti. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran diskresi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan bagaimana diskresi tersebut dapat digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Penelitian lanjutan juga dapat mengusulkan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan penerbitan sertipikat pengganti, seperti penyempurnaan prosedur penerbitan atau penguatan koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.
| File size | 233.08 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Lsm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan norma hukum jinayat. PenelitianLsm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan penerapan norma hukum jinayat. Penelitian
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti dalam praktik hukum di Indonesia, serta menelaah landasanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti dalam praktik hukum di Indonesia, serta menelaah landasan
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif, analisis ini didasarkan pada undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, dan regulasi institusional dariDengan menggunakan pendekatan evaluatif kualitatif, analisis ini didasarkan pada undang-undang, fatwa, putusan pengadilan, dan regulasi institusional dari
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual tetap sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana. Seperti yangPenelitian ini mengonfirmasi bahwa penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual tetap sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana. Seperti yang
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Dengan mengintegrasikan analisis doktrinal dan bukti sosial-yuridis, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga, tetapi juga menawarkanDengan mengintegrasikan analisis doktrinal dan bukti sosial-yuridis, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga, tetapi juga menawarkan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum ideal untuk pengaturan pembagian harta bersama yang mampu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum ideal untuk pengaturan pembagian harta bersama yang mampu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun dalam praktek28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun dalam praktek
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Jenis penelitian adalah penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus. Kesimpulan yang dihasilkan perlu adanya pengaturan hukum yang pasti, jika tergugatJenis penelitian adalah penelitian yang memfokuskan kepada studi kasus. Kesimpulan yang dihasilkan perlu adanya pengaturan hukum yang pasti, jika tergugat
Useful /
UNISKAUNISKA Sedangkan faktor pendukungnya yaitu faktor hukum yang mana terdapat berbagai peraturan mengenai konsinyasi. Sengketa pengadaan tanah waris di jalan tolSedangkan faktor pendukungnya yaitu faktor hukum yang mana terdapat berbagai peraturan mengenai konsinyasi. Sengketa pengadaan tanah waris di jalan tol
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Menurut hasil yang diperoleh dari penelitian ini, model yang digunakan yaitu Convolutional Neural Network (CNN) dapat mendeteksi dan mengklasifikasikanMenurut hasil yang diperoleh dari penelitian ini, model yang digunakan yaitu Convolutional Neural Network (CNN) dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Temuan utama mengungkapkan bahwa Jobstreet memiliki ekosistem percakapan paling sehat, ditandai oleh sentimen positif dan netral dari aktor-aktor sentralnya.Temuan utama mengungkapkan bahwa Jobstreet memiliki ekosistem percakapan paling sehat, ditandai oleh sentimen positif dan netral dari aktor-aktor sentralnya.
UNISKAUNISKA Dan apabila dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah, sebagai alternatifDan apabila dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah, sebagai alternatif