Publisher

IAIN LANGSAIAIN LANGSA

Journal Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Abstract

Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah memicu perdebatan yang cukup signifikan, karena konsep ini tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Pasal 185 KHI menetapkan bahwa cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia dapat menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta dari kakek atau neneknya. Meskipun konsep ini dikenal dalam hukum adat dan hukum perdata, penerapannya di lingkungan peradilan agama masih dipengaruhi oleh beragam penafsiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti dalam praktik hukum di Indonesia, serta menelaah landasan yuridis dan filosofis yang mendasarinya dari perspektif fikih, hukum adat, dan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis doktrinal, mengkaji pasal‑pasal terkait KHI dan literatur terkait fikih dan hukum perdata. Selain itu, studi ini menganalisis putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa waris yang melibatkan ahli waris pengganti. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan ahli waris pengganti diakui dalam KHI, penerapannya di pengadilan agama sering diperdebatkan, terutama karena perbedaan penafsiran dan pengaruh tradisi lokal. Konsep ahli waris pengganti inovatif, tetapi diperlukan penegasan lebih lanjut untuk menjamin keadilan yang lebih optimal. Implikasi penelitian menyarankan perlunya reformasi dalam penerapan hukum waris terkait ahli waris pengganti di Indonesia, agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial, kesejahteraan keluarga, dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Selanjutnya, integrasi prinsip fikih, hukum adat, dan hukum perdata secara lebih efektif dalam praktik pengadilan agama dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak waris anak‑anak yang ditinggalkan orang tuanya.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan ahli waris pengganti dalam KHI merupakan inovasi penting yang menggabungkan unsur hukum adat, hukum perdata Belanda, dan ijtihad Hazairin, sehingga memungkinkan cucu yang orang tuanya telah meninggal untuk mewarisi hak orang tua mereka.Meskipun demikian, penerapan Pasal 185 di pengadilan agama masih tidak konsisten karena variasi interpretasi lokal dan kurangnya kepastian hukum, sehingga menuntut klarifikasi dan reformasi lebih lanjut.Untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak waris anak yatim, diperlukan harmonisasi yang lebih kuat antara prinsip fikih, adat, dan perdata dalam regulasi dan praktik peradilan.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat menyelidiki secara empiris bagaimana variasi penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di pengadilan agama pada masing‑masing provinsi Indonesia, dengan menganalisis putusan‑putusan terdahulu untuk mengidentifikasi faktor‑faktor wilayah, budaya adat, dan latar belakang hakim yang memengaruhi keputusan; pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah: “Faktor‑faktor apa yang menjelaskan perbedaan interpretasi Pasal 185 di pengadilan agama di berbagai provinsi Indonesia? Selanjutnya, studi komparatif dapat meneliti dampak integrasi prinsip hukum adat ke dalam KHI terhadap perlindungan hak waris anak‑anak yatim, membandingkan wilayah dengan tradisi adat yang kuat versus wilayah yang lebih dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda, sehingga menjawab: “Bagaimana integrasi hukum adat dalam KHI mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi cucu yang kehilangan orang tua? Akhirnya, penelitian doktrinal dapat mengeksplorasi kembali dasar‑dasar fikih klasik mengenai ahli waris pengganti dengan mengkaji ijtihad kontemporer, guna merumuskan kerangka yuridis yang lebih konsisten antara teks Quran, hadis, dan kebutuhan sosial modern; pertanyaan utama yang dapat dikaji adalah: “Pendekatan ijtihad apa yang dapat menyelaraskan konsep ahli waris pengganti dalam KHI dengan prinsip‑prinsip maqashid syariah tanpa menyalahi sumber‑sumber klasik?.

References

1. The Typology of Hadith as the Bayān of the Qur’an and Its Implications for the Reform of Islamic... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/17467The Typology of Hadith as the BayAn of the QurAoan and Its Implications for the Reform of Islamic jurnal ar raniry ac index php samarah article view 17467
2. Reevaluating Inheritance Distribution in Indonesia: The Role of Hibah as a Preventive Measure | Al-Istinbath:... doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12530Reevaluating Inheritance Distribution in Indonesia The Role of Hibah as a Preventive Measure Al Istinbath doi 10 29240 jhi v10i1 12530
3. An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia: An Interpretative Analysis of Legal... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/9396An Examination of Substitute Heirs in Islamic Civil Law in Indonesia An Interpretative Analysis of Legal journal iainlangsa ac index php qadha article view 9396
4. Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi: An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective... doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11127Reciprocity and Debt in Marriage Traditions in Jambi An Inheritance Calculation Analysis from The Perspective doi 10 29240 jhi v10i1 11127

Metadata

File size	436.78 KB
Pages	23
DMCA	Report