IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganSalah satu isu yang sering diperdebatkan dalam hukum keluarga adalah kedudukan harta bersama. Secara konseptual, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Permasalahan hukum muncul ketika harta bersama dijadikan sebagai jaminan utang tanpa persetujuan salah satu pihak, terutama terkait keabsahan jaminan tersebut, kemungkinan pelaksanaan eksekusi, serta penyelesaian eksekusi harta bersama apabila terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pelaksanaan eksekusi harta bersama yang dijadikan jaminan utang tanpa persetujuan pasangan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/PDT/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama yang dijadikan jaminan utang tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dieksekusi secara sah oleh kreditur karena bertentangan dengan prinsip kepemilikan bersama serta melibatkan kepentingan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa suami atau istri tidak dapat secara sepihak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama untuk tujuan penyelesaian utang melalui eksekusi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga dan hukum kebendaan dengan memperjelas akibat hukum pembebanan jaminan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak kepemilikan bersama.
Norma hukum yang mengatur harta bersama sebagai jaminan utang secara prinsip dapat diakui dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.Keabsahan harta bersama dalam perkawinan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya, yaitu suami dan istri.Oleh karena itu, transfer harta bersama dalam bentuk jual beli, hadiah, wasiat, termasuk jaminan utang atau pembiayaan, tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak.Persetujuan semacam ini tidak sah jika hanya diberikan oleh salah satu pihak.Demikian pula, dalam kasus harta bersama yang digunakan sebagai jaminan utang, harta tersebut tidak dapat dibagi tetapi harus tetap menjadi satu kesatuan utuh.Oleh karena itu, suami dan istri tidak dapat menggunakan harta bersama sebagai jaminan utang untuk alasan apa pun tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan hanya harta pribadi yang dapat digunakan sebagai jaminan jika harta bersama tidak dapat digunakan sebagai jaminan.Mengenai eksekusi harta bersama yang digunakan sebagai jaminan utang, eksekusi tersebut tidak dapat dilakukan jika salah satu pasangan tidak setuju dengan pembebasannya, sehingga pasangan lain dapat menuntut pertanggungjawaban pembayaran utang melalui eksekusi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menangani kasus harta bersama sebagai jaminan utang, terutama dalam konteks digitalisasi aset. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak perubahan pola kehidupan modern, seperti penggunaan aset digital atau investasi global, terhadap definisi dan perlindungan harta bersama dalam perkawinan. Terakhir, studi komparatif terhadap sistem hukum keluarga di negara-negara lain dapat memberikan wawasan untuk memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan sengketa harta bersama di Indonesia.
- The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes: Study of Decision 901/Pdt.G/2023/PA.... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/8811The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes Study of Decision 901 Pdt G 2023 PA journal iainlangsa ac index php qadha article view 8811
- El-Usrah;Jurnal El-Usrah;Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Kelua. granting property marriage inherited el... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/22875El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal El Usrah Jurnal Hukum Kelua granting property marriage inherited el jurnal ar raniry ac index php usrah article view 22875
| File size | 341.21 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraanDengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan
DAARULHUDADAARULHUDA Bahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menujuBahwa perlindungan komprehensif terhadap korban KBGO memerlukan pergeseran fokus substansial lebih dari sekadar penindakan pidana terhadap pelaku menuju
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku sertaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku serta
YMALYMAL Ekonomi makro Islam memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, terutama melalui prinsip keadilanEkonomi makro Islam memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, terutama melalui prinsip keadilan
FHUKIFHUKI Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan posisi hukum dan kekuatan eksekutorial pemegang fidusia dalam kepailitan telah tercapai, sekaligusDengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan posisi hukum dan kekuatan eksekutorial pemegang fidusia dalam kepailitan telah tercapai, sekaligus
JURNALALKHAIRATJURNALALKHAIRAT Penelitian ini mengeksplorasi integrasi epistemologi Islam dalam pendidikan multikultural sebagai cara untuk menyeimbangkan pendekatan Barat dengan fondasiPenelitian ini mengeksplorasi integrasi epistemologi Islam dalam pendidikan multikultural sebagai cara untuk menyeimbangkan pendekatan Barat dengan fondasi
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, termasuk santri di lingkungan pondok pesantren. Namun, meningkatnyaKosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, termasuk santri di lingkungan pondok pesantren. Namun, meningkatnya
IUQIBOGORIUQIBOGOR Begitupun juga dengan prinsip moral dengan menjaga image/gengsi rela membeli barang-baraang yang mahal padahal masih ada tetangga dan warga lain yang masihBegitupun juga dengan prinsip moral dengan menjaga image/gengsi rela membeli barang-baraang yang mahal padahal masih ada tetangga dan warga lain yang masih
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kedua adalah fungsi stabilisasi, di mana harta bersama berperan sebagai penahan yang memperkuat stabilitas keluarga dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi,Kedua adalah fungsi stabilisasi, di mana harta bersama berperan sebagai penahan yang memperkuat stabilitas keluarga dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi,
IUQIBOGORIUQIBOGOR Hubungan antar variabel tergolong kuat dengan koefisien korelasi 0. 695, dimana kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 48. 3% terhadap kepuasan customerHubungan antar variabel tergolong kuat dengan koefisien korelasi 0. 695, dimana kualitas pelayanan berkontribusi sebesar 48. 3% terhadap kepuasan customer
IUQIBOGORIUQIBOGOR Penelitian ini menekankan peran penting bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang efektif, yang melibatkanPenelitian ini menekankan peran penting bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang efektif, yang melibatkan
IUQIBOGORIUQIBOGOR Penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi dalam implementasi pariwisata halal, seperti kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawanPenelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi dalam implementasi pariwisata halal, seperti kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan