IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganIslam memandang pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah yang mengarahkan umat beriman pada keseimbangan antara kesederhanaan dan tanggung jawab moral. Namun, dalam praktik sosial modern, terdapat kesenjangan yang semakin melebar antara prinsip kesederhanaan dalam Islam dan meningkatnya biaya pernikahan, seperti mahalnya mahar serta penyelenggaraan pesta pernikahan yang berlebihan. Kondisi ini mendorong pergeseran nilai‑nilai maqāṣid al‑sharīʿah menuju budaya yang bersifat materialistis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Wahbah al‑Zuhaili mengenai pengalokasian biaya pernikahan dalam perspektif maqāṣid al‑sharīʿah serta relevansinya terhadap praktik sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode deskriptif‑analitis. Sumber data utama berasal dari karya‑karya Wahbah al‑Zuhaili, khususnya al‑Fiqh al‑Islāmī wa Adillatuhu, yang didukung oleh literatur fikih klasik serta kajian‑kajian kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi prinsip‑prinsip hukum yang mendasari pembiayaan pernikahan dalam kerangka maqāṣid al‑sharīʿah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pemikiran hukum Wahbah al‑Zuhaili memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan fikih Islam kontemporer dengan mengintegrasikan maqāṣid al‑sharīʿah ke dalam wacana pembiayaan pernikahan. Penekanannya pada kesederhanaan, keadilan, dan kemaslahatan umum memberikan arah praktis bagi pengembangan sistem pernikahan yang lebih efisien melalui dukungan masyarakat, peran lembaga zakat, serta fasilitasi negara. Temuan ini berimplikasi pada perumusan pedoman sosial dan rekomendasi kebijakan keagamaan yang bertujuan mengurangi beban ekonomi pernikahan tanpa mengabaikan nilai‑nilai spiritualnya.
Penelitian ini menekankan bahwa penetapan biaya pernikahan dari perspektif jurisprudensi Islam, sebagaimana dianalisis melalui pemikiran Wahbah Az‑Zuhaili, harus dipahami dalam kerangka maqāṣid al‑sharīʿah yang mengutamakan kemudahan, kesederhanaan, dan kesejahteraan umum.Biaya pernikahan tidak boleh menjadi beban material yang menghalangi tujuan suci pernikahan, melainkan menjadi sarana untuk melindungi agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta.Integrasi fikih dan maqāṣid yang diusulkan Az‑Zuhaili membuka peluang pengembangan paradigma hukum keluarga yang adaptif terhadap tantangan sosial‑ekonomi komunitas Muslim sekaligus tetap berlandaskan prinsip syariah, memberikan dasar normatif dan praktis bagi pembuatan kebijakan serta praktik sosial modern.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris bagaimana persepsi pasangan muda di daerah perkotaan dan pedesaan mengenai beban biaya pernikahan serta hubungannya dengan keputusan menikah, dengan menggunakan survei kuantitatif yang melibatkan sampel representatif; selanjutnya, studi kualitatif dapat mengeksplorasi peran lembaga zakat dan organisasi komunitas dalam menyediakan bantuan keuangan bagi pasangan berpenghasilan rendah, sehingga dapat menilai efektivitas model bantuan yang ada dan mengidentifikasi faktor keberhasilan atau kegagalan implementasinya; terakhir, penelitian komparatif dapat membandingkan regulasi kebijakan pemerintah terkait subsidi pernikahan di beberapa negara mayoritas Muslim, untuk menilai dampak kebijakan tersebut terhadap penurunan tingkat penundaan pernikahan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi antara prinsip maqāṣid al‑sharīʿah dan praktik pemerintahan.
- Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries: An 'Urf Perspective | Al-Qadha :... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/4725Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries An Urf Perspective Al Qadha journal iainlangsa ac index php qadha article view 4725
- Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang... doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1715Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh Negeri Pahang doi 10 34007 jehss v6i1 1715
- Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan... e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/1442Studi Pemikiran Wahbah Al Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan e journal metrouniv ac istinbath article view 1442
- Marriage Financing in Islamic Law: A Maqasid al-Shariah Analysis of Wahbah al-Zuhaili’s Thought... journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/12627Marriage Financing in Islamic Law A Maqasid al Shariah Analysis of Wahbah al ZuhailiAos Thought journal iainlangsa ac index php qadha article view 12627
| File size | 395.84 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Studi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum formal seperti Undang‑Undang Perkawinan 1974 dan Undang‑Undang Agraria, masih terdapatStudi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum formal seperti Undang‑Undang Perkawinan 1974 dan Undang‑Undang Agraria, masih terdapat
IAIN CURUPIAIN CURUP Tanggung jawab etis berkembang tidak hanya sebagai pelaksanaan regulasi formal, melainkan juga dari kesadaran moral dan integritas pribadi para petugas,Tanggung jawab etis berkembang tidak hanya sebagai pelaksanaan regulasi formal, melainkan juga dari kesadaran moral dan integritas pribadi para petugas,
UIN ANTASARIUIN ANTASARI 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, masih menghadapi persoalan degradasi lingkungan, fragmentasi regulasi, dan distribusi sumber daya yang
UINUIN Penelitian ini mengkaji implementasi hukum Islam dalam naturalisasi diaspora dengan membandingkan dinamika di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Barat. MeskipunPenelitian ini mengkaji implementasi hukum Islam dalam naturalisasi diaspora dengan membandingkan dinamika di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Barat. Meskipun
UMMUMM Namun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatasNamun, beberapa tantangan kritis menghambat pelaksanaannya, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, produk keuangan syariah yang terbatas, akses terbatas
UMMUMM Penelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenisPenelitian ini menemukan perbedaan fatwa terkait tiga kontrak perbankan Islam antara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perbedaan tersebut terletak pada jenis
UMMUMM Model ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. AnalisisModel ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. Analisis
UINUIN Selain itu, dimaksudkan untuk membuka pikiran mereka yang menyatakan bahwa hukum Islam begitu lestari, doktrinal, abadi, dan final sehingga dianggap tidakSelain itu, dimaksudkan untuk membuka pikiran mereka yang menyatakan bahwa hukum Islam begitu lestari, doktrinal, abadi, dan final sehingga dianggap tidak
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah memicu perdebatan yang cukup signifikan, karena konsep ini tidakPenerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah memicu perdebatan yang cukup signifikan, karena konsep ini tidak
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengatasi terorisme di Indonesia secara efektif, pemerintah harus menyeimbangkan strategi pencegahan dan tindakanPenelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengatasi terorisme di Indonesia secara efektif, pemerintah harus menyeimbangkan strategi pencegahan dan tindakan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Implikasi penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi ini dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum, memberikan panduanImplikasi penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi ini dapat menjadi landasan bagi para pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum, memberikan panduan
UINUIN Berbeda dengan arus utama lembaga Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI yang bergantung pada fatwa dan fikih formal, Jamaah Tabligh menekankanBerbeda dengan arus utama lembaga Islam di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI yang bergantung pada fatwa dan fikih formal, Jamaah Tabligh menekankan