UINMADURAUINMADURA

Mabny: Journal of Sharia Management and BusinessMabny: Journal of Sharia Management and Business

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bentuk program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan suku bunga rendah, program ini disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Dana KUR diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif dengan besaran yang bervariasi susui dengan kondisi usaha yang digeluti, namun di tengah pandemi covid-19, sektor UMKM ikut mengalami sulitnya pengembalian angsuran, sehingga penelitian ini dilakuakan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar yaitu: bagaimana dana KUR dalam tinjauan hukum ekonomi syariah dan bagaiamana nasib UMKM pasca pandemi covid-19 di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjelasan hukum ekonomi syariah mengenai KUR ada dua pendapat, pertama menyatakan hukumnya haram karena termasuk riba, sedangakan pendapat kedua menegaskan bahwa KUR hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Perbedaan tersebut terletak pada boleh atau tidaknya bunga dari KUR tersebut. Kemudian pengaruh covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Simeulue berdampak buruk bagi perkembangan usaha masyarakat karena kurangnya daya minat pembeli sehingga melemahnya pendapatan mereka dan berpengaruh terhadap tertundanya pembayaran angsuran melampaui tanggal jatuh tempo.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai legalitas KUR dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.pendapat yang menyatakan haram karena mengandung riba, dan pendapat yang menyatakan boleh karena tidak termasuk riba.Perbedaan pendapat terletak pada apakah KUR membebankan bunga atau tidak.Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue akibat penurunan minat pembeli, yang menyebabkan pendapatan menurun dan pembayaran angsuran tertunda.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas program KUR dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Simeulue, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, persyaratan, dan proses penyaluran dana. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model bisnis UMKM yang resilien terhadap guncangan ekonomi, seperti pandemi Covid-19, melalui diversifikasi produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM yang mengalami kesulitan akibat pandemi, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, musyarakah, dan wakalah. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan UMKM di Kabupaten Simeulue, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  1. Jurnal Wawasan Yuridika. sejarah regulasi perbankan syariah sistem nasional jurnal wawasan yuridika authors... doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180Jurnal Wawasan Yuridika sejarah regulasi perbankan syariah sistem nasional jurnal wawasan yuridika authors doi 10 25072 jwy v2i2 180
  2. Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama | Kordinat: Jurnal... journal.uinjkt.ac.id/kordinat/article/view/18899Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba Bunga Bank Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama Kordinat Jurnal journal uinjkt ac kordinat article view 18899
  3. POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Ramadhan | MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. politik... jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/298POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Ramadhan MIQOT Jurnal Ilmu ilmu Keislaman politik jurnalmiqotojs uinsu ac index php jurnalmiqot article view 298
Read online
File size256.77 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat KUR 2026More at 2026

UMDUMD Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan penyelesaian kredit macet pada KUR diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan penyelesaian kredit macet pada KUR di

JURIS Manipulasi Data Kredit Usaha Rakyat sebagai Modus Korupsi Studi Kasus Kejati Sumatera Selatan di Muara Enim 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini membahas praktik manipulasi data dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai modus tindak pidana korupsi dengan mengambil studi kasus penangananPenelitian ini membahas praktik manipulasi data dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai modus tindak pidana korupsi dengan mengambil studi kasus penanganan

JURIS Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Usaha Mikro Pada Pt Bank Maluku Malut Kantor Cabang Utama Di Kota Ambon 2025More at 2025

UNPATTIUNPATTI Hasil penelitian ini diketahui variabel (X) atau Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Kredit Usaha Mikro Pada PTHasil penelitian ini diketahui variabel (X) atau Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh secara signifikan terhadap Permintaan Kredit Usaha Mikro Pada PT

JURIS A Determinan Pendapatan Pelaku UMKM di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 2025More at 2025

UM PalembangUM Palembang Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi Financial Technology dan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif danBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi Financial Technology dan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan

JURIS Implementation of The People s Business Credit Program on The Welfare of Micro Small and Medium Enterprises in Bengkulu City 2024More at 2024

EDUPARTNEREDUPARTNER Permasalahan dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa seringkali kompleks dan bervariasi antar desa, termasuk keterbatasan sumber dayaPermasalahan dalam implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa seringkali kompleks dan bervariasi antar desa, termasuk keterbatasan sumber daya

JURIS Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Sebagai Service Quality Pada Produk Makanan dan Minuman 2023More at 2023

UNIRA MALANGUNIRA MALANG Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sertifikasi halal dijadikan sebagai service quality pada produk makanan dan minumanTujuan dilakukan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sertifikasi halal dijadikan sebagai service quality pada produk makanan dan minuman

JURIS Bencana Banjir Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja 2020More at 2020

DPRDPR Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pemerintahOleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pemerintah

JURIS Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen 2020More at 2020

DPRDPR Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjangHasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang

Useful /

JURIS Efektivitas Undang Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik 2026More at 2026

UNUSIAUNUSIA If we look closely, this ITE Law contains 2 elements, namely elements that are truly issues of information and electronic transactions and criminal elementsIf we look closely, this ITE Law contains 2 elements, namely elements that are truly issues of information and electronic transactions and criminal elements

JURIS Implementasi Undang Undang Cipta Kerja dalam Proses Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Sosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan. Kerangka hukum perizinan usahaSosialisasi pentingnya NIB, belum merata, sehingga banyak pelaku usaha belum memahami prosedur dan persyaratan perizinan. Kerangka hukum perizinan usaha

JURIS Konflik Agraria Sebagai Penghambat Reforma Agraria Studi Kasus Pertanahan Kota Depok 2025More at 2025

UNUSIAUNUSIA Tinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinyaTinjauan Yuridis terkait dengan Analisis konflik Agraria di Kota Depok perlu dianalisa terlebih dalam untuk nantinya bisa mengetahui penyebab terjadinya

JURIS Hubungan Antara Kelelahan Kerja Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kerja Di Laboratorium PCR RSU Bunda Thamrin Tahun 2023 2023More at 2023

DELIHUSADADELIHUSADA Penelitian ini dilakukan pada tenaga kerja Laboratorium PCR RSU Bunda Thamrin selama tahun 2020‑2021 dengan tujuan mengkaji hubungan antara kelelahanPenelitian ini dilakukan pada tenaga kerja Laboratorium PCR RSU Bunda Thamrin selama tahun 2020‑2021 dengan tujuan mengkaji hubungan antara kelelahan

ads-block-test