DPRDPR

Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah SosialAspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial

Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banjir di Bengkulu disebabkan oleh faktor perilaku manusia, terutama alih fungsi lahan yang masif.Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang belum berjalan efektif, terbukti dengan minimnya penegakan hukum dan audit tata ruang yang tidak optimal.Rencana pemusatan kewenangan penataan ruang pada pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan penyalahgunaan lahan dan memperparah kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam mencegah alih fungsi lahan di kawasan resapan air. Penelitian ini dapat difokuskan pada analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terkait tata ruang. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak sosio-ekonomi dari kebijakan pemusatan kewenangan penataan ruang terhadap masyarakat lokal dan potensi peningkatan risiko bencana di daerah. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Terakhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengembangkan model pengelolaan tata ruang berbasis masyarakat yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

  1. Kajian Degradasi Lahan Sebagai Dasar Pengendalian Banjir di DAS Juwana | Miardini | Majalah Geografi... journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/15633Kajian Degradasi Lahan Sebagai Dasar Pengendalian Banjir di DAS Juwana Miardini Majalah Geografi journal ugm ac mgi article view 15633
  2. ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI PADA ZONA RAWAN BANJIR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT |... doi.org/10.29244/jpsl.8.2.251-257ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI PADA ZONA RAWAN BANJIR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT doi 10 29244 jpsl 8 2 251 257
  3. DAMPAK PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP KEMAMPUAN RESAPAN AIR (KASUS: KOTA SAMARINDA) | Warsilan | Jurnal... ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/20713DAMPAK PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP KEMAMPUAN RESAPAN AIR KASUS KOTA SAMARINDA Warsilan Jurnal ejournal undip ac index php pwk article view 20713
  4. Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu... doi.org/10.29244/jitl.21.1.21-29Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu doi 10 29244 jitl 21 1 21 29
Read online
File size257.08 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan dan Air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya 2025More at 2025

IPBIPB Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir di Kecamatan Sukaratu berdampak negatif pada kondisi lahan danBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir di Kecamatan Sukaratu berdampak negatif pada kondisi lahan dan

JURIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN TAMBAK MENJADI KAWASAN PERUMAHAN DI DESA BANJAR KEMUNING KABUPATEN SIDOARJO 2025More at 2025

UPN VeteranUPN Veteran Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam koordinasi lintas sektor, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan implementasiOleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam koordinasi lintas sektor, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan implementasi

JURIS Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang 2025More at 2025

UNPERBAUNPERBA Rendahnya pendapatan dari sektor pertanian (68,7%) menjadi faktor pendorong utama alih fungsi lahan, diikuti masalah regenerasi petani (57,3%) dan infrastrukturRendahnya pendapatan dari sektor pertanian (68,7%) menjadi faktor pendorong utama alih fungsi lahan, diikuti masalah regenerasi petani (57,3%) dan infrastruktur

JURIS Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Badung Dalam Realisasi Rencana Kota Mangupura Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 2025More at 2025

UNRUNR Kesimpulannya, Bimtek ini berkontribusi nyata dalam membekali pemangku kebijakan dengan wawasan strategis pembangunan wilayah. Bimbingan Teknis (Bimtek)Kesimpulannya, Bimtek ini berkontribusi nyata dalam membekali pemangku kebijakan dengan wawasan strategis pembangunan wilayah. Bimbingan Teknis (Bimtek)

JURIS Pola Tata Ruang Masjid Kanoman 2023More at 2023

STTCIREBONSTTCIREBON Masjid Kanoman ini pernah menjadi pusat kegiatan penyebaran Islam di Jawa Barat. Para jamaah yang berdatangan tidak hanya dari wilayah Cirebon saja tetapiMasjid Kanoman ini pernah menjadi pusat kegiatan penyebaran Islam di Jawa Barat. Para jamaah yang berdatangan tidak hanya dari wilayah Cirebon saja tetapi

JURIS Keanekaragaman Amfibi Ordo Anura di Tipe Habitat Berbeda Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan The Diversity Amphibian Order Anura on Different Habitat Types in Balik Bukit Reso 2021More at 2021

UNILAUNILA Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keanekaragaman masih tergolong sedang pada ketiga tipe habitat, dengan keanekaragaman tertinggi dijumpai padaHasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keanekaragaman masih tergolong sedang pada ketiga tipe habitat, dengan keanekaragaman tertinggi dijumpai pada

JURIS Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan terhadap Insiden Penyakit Tuberkulosis Paru Studi di Provinsi Lampung Effect of Land Use toward Pulmunary Tuberkulosis Incidence Study in Lampung Province 2020More at 2020

UNILAUNILA Sedangkan hutan negara, perkebunan, lahan terbangun, sarana kesehatan, dan rumah sehat tidak berpengaruh nyata terhadap insiden TB di Provinsi Lampung.Sedangkan hutan negara, perkebunan, lahan terbangun, sarana kesehatan, dan rumah sehat tidak berpengaruh nyata terhadap insiden TB di Provinsi Lampung.

JURIS Pengaruh Perubahan Lahan Tingkat Kemiskinan Dan Pendapatan Beberapa Sektor Perekonomian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Di Provinsi Lampung 2020More at 2020

UNILAUNILA Salah satu penyebab penurunan tutupan hutan adalah kemiskinan yang berhulukan akibat dari rendahnya akses terhadap sumber daya lahan. Kecuali itu, pendapatanSalah satu penyebab penurunan tutupan hutan adalah kemiskinan yang berhulukan akibat dari rendahnya akses terhadap sumber daya lahan. Kecuali itu, pendapatan

Useful /

JURIS Corrosion Behavior of Steel 37 under Dynamic Conditions in 0 1 N H2SO4 2025More at 2025

ITBITB Hasil juga menunjukkan bahwa nilai Sh terkecil (2,575, 3,897) terjadi pada 30 °C pada dua laju pengadukan (200 dan 400 rpm). Penelitian ini menunjukkanHasil juga menunjukkan bahwa nilai Sh terkecil (2,575, 3,897) terjadi pada 30 °C pada dua laju pengadukan (200 dan 400 rpm). Penelitian ini menunjukkan

JURIS Optimalisasi Peran Mahasiswa Sebagai Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif Menuju Pilkada Kota Padang Tahun 2024 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Kerja sama dengan Bawaslu juga menunjukkan hasil positif, memperkuat kapasitas mahasiswa dan hubungan antara akademisi dan lembaga pengawas pemilu. KegiatanKerja sama dengan Bawaslu juga menunjukkan hasil positif, memperkuat kapasitas mahasiswa dan hubungan antara akademisi dan lembaga pengawas pemilu. Kegiatan

JURIS Pengaruh Pola Budidaya pada Hutan Kemasyarakatan di Areal Kelola KPH VIII Batutegi terhadap Pendapatan Petani dan Kesuburan Tanah Silviculture Effect in Community Forestry in KPHL VIII Batutegi to Fa 2021More at 2021

UNILAUNILA Hal ini dipengaruhi oleh usia rata-rata pemanfaatan kawasan hutan pada pola ini yang telah mencapai 4,2 tahun dan sudah produktif. Pada pola agroforestriHal ini dipengaruhi oleh usia rata-rata pemanfaatan kawasan hutan pada pola ini yang telah mencapai 4,2 tahun dan sudah produktif. Pada pola agroforestri

JURIS Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar 2020More at 2020

DPRDPR Pengembangan usaha mikro yang didukung oleh KUR turut meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, menambah omzet, tenaga kerja, dan aset, sehingga berkontribusiPengembangan usaha mikro yang didukung oleh KUR turut meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, menambah omzet, tenaga kerja, dan aset, sehingga berkontribusi

ads-block-test