Publisher

DPRDPR

Journal Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah SosialAspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial Abstract

Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa banjir di Bengkulu disebabkan oleh faktor perilaku manusia, terutama alih fungsi lahan yang masif.Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang belum berjalan efektif, terbukti dengan minimnya penegakan hukum dan audit tata ruang yang tidak optimal.Rencana pemusatan kewenangan penataan ruang pada pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja berpotensi meningkatkan penyalahgunaan lahan dan memperparah kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditinjau kembali.

Future Research

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam mencegah alih fungsi lahan di kawasan resapan air. Penelitian ini dapat difokuskan pada analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terkait tata ruang. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai dampak sosio-ekonomi dari kebijakan pemusatan kewenangan penataan ruang terhadap masyarakat lokal dan potensi peningkatan risiko bencana di daerah. Penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Terakhir, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengembangkan model pengelolaan tata ruang berbasis masyarakat yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

References

1. Kajian Degradasi Lahan Sebagai Dasar Pengendalian Banjir di DAS Juwana | Miardini | Majalah Geografi... journal.ugm.ac.id/mgi/article/view/15633Kajian Degradasi Lahan Sebagai Dasar Pengendalian Banjir di DAS Juwana Miardini Majalah Geografi journal ugm ac mgi article view 15633
2. ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI PADA ZONA RAWAN BANJIR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT |... doi.org/10.29244/jpsl.8.2.251-257ARAHAN KEBIJAKAN MITIGASI PADA ZONA RAWAN BANJIR KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT doi 10 29244 jpsl 8 2 251 257
3. DAMPAK PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP KEMAMPUAN RESAPAN AIR (KASUS: KOTA SAMARINDA) | Warsilan | Jurnal... ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/20713DAMPAK PERUBAHAN GUNA LAHAN TERHADAP KEMAMPUAN RESAPAN AIR KASUS KOTA SAMARINDA Warsilan Jurnal ejournal undip ac index php pwk article view 20713
4. Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu... doi.org/10.29244/jitl.21.1.21-29Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu doi 10 29244 jitl 21 1 21 29

Metadata

File size	257.08 KB
Pages	14
DMCA	Report