DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Penelitian ini membahas praktik manipulasi data dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai modus tindak pidana korupsi dengan mengambil studi kasus penanganan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Muara Enim. Kredit usaha rakyat yang dirancang sebagai fasilitas pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pada praktiknya rentan disalahgunakan melalui rekayasa data debitur, penggandaan identitas, hingga pencantuman nasabah fiktif. Modus ini menyebabkan penyaluran pembiayaan tidak tepat sasaran, menimbulkan kerugian keuangan negara, serta merusak tujuan utama program KUR sebagai motor pemerataan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus, dengan menelaah regulasi terkait pembiayaan KUR, peraturan tindak pidana korupsi, serta dokumen penyidikan Kejati Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi data KUR dilakukan melalui kerja sama oknum pejabat bank dan pihak tertentu yang memanfaatkan lemahnya sistem verifikasi debitur. Penyimpangan terjadi mulai dari proses administrasi, penilaian kelayakan, hingga pencairan dana. Temuan ini membuktikan bahwa sistem pengawasan internal lembaga perbankan belum berjalan optimal, sementara mekanisme kontrol pemerintah terhadap penyaluran KUR masih memiliki celah. Selain itu, kasus di Muara Enim menunjukkan bahwa korupsi pada penyaluran KUR tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan UMKM yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Fenomena manipulasi data dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat menunjukkan adanya celah serius dalam regulasi, pengawasan, dan integritas aparatur.Praktik rekayasa identitas dan kolaborasi oknum bank membuktikan sistem verifikasi yang ada belum optimal, serta lemahnya pengawasan internal dan kontrol pemerintah.Akibatnya, tujuan utama KUR sebagai penggerak ekonomi rakyat tidak tercapai, negara mengalami kerugian, dan UMKM kehilangan kesempatan dukungan pembiayaan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas sistem verifikasi digital dalam mencegah manipulasi data KUR, termasuk pemanfaatan teknologi *blockchain* atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi data. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis budaya organisasi di perbankan yang terkait dengan penyaluran KUR, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku koruptif dan merumuskan strategi peningkatan integritas. Ketiga, studi komparatif antara berbagai model penyaluran KUR di berbagai daerah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program secara nasional. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan tata kelola KUR, sehingga program ini dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan UMKM dan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Read online
File size462.83 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test