DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini membahas bagaimana kewenangan Dewan Keamanan mempengaruhi independensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta bagaimana desain ulang struktur kewenangan tersebut dapat memperkuat integritas ICC sebagai lembaga penegak hukum internasional. Permasalahan penelitian terletak pada ketegangan antara mandat hukum ICC yang bersifat universal dan mekanisme rujukan serta penundaan oleh Dewan Keamanan yang sering dipengaruhi kepentingan politik negara-negara besar. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh kewenangan Dewan Keamanan terhadap independensi ICC serta merumuskan model redesain kewenangan yang lebih objektif dan akuntabel. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap Statuta Roma, Piagam PBB, literatur akademik, dan dokumen hukum internasional. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa reformasi terhadap mekanisme rujukan, penundaan, dan penggunaan veto diperlukan agar ICC dapat bekerja lebih independen tanpa tekanan politik global.
Kewenangan Dewan Keamanan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap independensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena mekanisme rujukan dan penundaan yang diberikan oleh Statuta Roma membuka ruang intervensi politik yang dapat membatasi ruang gerak yudisial ICC.Ketergantungan ICC pada keputusan politik negara-negara besar dalam Dewan Keamanan menyebabkan proses penegakan hukum internasional berjalan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip keadilan universal, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara idealisme hukum dan realitas kekuasaan internasional.Situasi ini menciptakan dilema struktural yang menempatkan ICC dalam posisi sulit ketika menjalankan mandat hukum di tengah tekanan politik global yang kompleks.Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kritis terhadap desain kewenangan Dewan Keamanan agar independensi ICC dapat dipertahankan secara lebih kuat dan konsisten.Desain ulang kewenangan Dewan Keamanan merupakan langkah yang penting untuk memperkuat integritas dan legitimasi ICC karena reformasi tersebut dapat meminimalisir praktik selektif rujukan dan penundaan, serta mengurangi potensi politisasi terhadap proses penegakan hukum internasional.Dengan membatasi penggunaan hak veto dalam kasus kejahatan paling serius, memperluas mekanisme rujukan alternatif, menetapkan kriteria objektif untuk rujukan dan penundaan, serta meningkatkan transparansi keputusan dan memperluas representasi negara berkembang, maka struktur hubungan antara Dewan Keamanan dan ICC dapat menjadi lebih seimbang.Reformasi tersebut akan memungkinkan ICC menjalankan mandat hukumnya secara lebih independen tanpa harus terjebak dalam dinamika politik negara-negara besar.Dengan demikian, redesain kewenangan merupakan bagian penting dari upaya global untuk mewujudkan keadilan pidana internasional yang lebih objektif dan universal.
Untuk memperkuat independensi ICC, diperlukan pembatasan penggunaan hak veto dalam penanganan kejahatan internasional paling serius. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme alternatif rujukan di luar Dewan Keamanan agar yurisdiksi ICC tidak bergantung pada keputusan politik lembaga tersebut. Gagasan tentang penetapan kriteria objektif untuk rujukan dan penundaan juga penting untuk dipertimbangkan dalam desain ulang, agar keputusan rujukan atau penundaan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Desain ulang kewenangan juga harus melibatkan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan yurisdiksi ICC, serta pembentukan mekanisme peninjauan berkala terhadap kewenangan Dewan Keamanan yang berkaitan dengan ICC agar setiap penyalahgunaan kewenangan dapat dikoreksi melalui prosedur internasional yang disepakati bersama. Reformasi kewenangan juga harus mencakup penguatan kapasitas internal ICC agar tidak terlalu bergantung pada dukungan politik Dewan Keamanan.
| File size | 409.28 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Korupsi merugikan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalamKorupsi merugikan ekonomi, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam
DAARULHUDADAARULHUDA Digitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation membawa kemajuan penting dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, terutama dariDigitalisasi peradilan melalui sistem e-court dan e-litigation membawa kemajuan penting dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, terutama dari
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi danHasil penelitian ini menunjukkan terkait perbandingan kerangka regulasi, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk menyeimbangkan inovasi dan
ISTAZISTAZ Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam praktik industri halal untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebihPenelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam praktik industri halal untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih
UMMUUMMU Era demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanismeEra demokrasi langsung di Indonesia pascareformasi telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Oleh karena itu, legalitas produk melalui izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi faktor penting dalam memengaruhi minat beli, khususnyaOleh karena itu, legalitas produk melalui izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi faktor penting dalam memengaruhi minat beli, khususnya
IAI TABAHIAI TABAH Penelitian ini menambah kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai bagian dari misi penciptaan manusia dalam Islam.Penelitian ini menambah kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai bagian dari misi penciptaan manusia dalam Islam.
JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Aborsi dalam konteks korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan penuh kontroversi, baik dari sisi agama maupun hukum. Kehamilan yang terjadi akibatAborsi dalam konteks korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan penuh kontroversi, baik dari sisi agama maupun hukum. Kehamilan yang terjadi akibat
Useful /
UMMUUMMU Reorientasi birokrasi perlu dilakukan melalui reformasi budaya organisasi, sistem rekrutmen berbasis merit, inklusi digital, dan mekanisme partisipatifReorientasi birokrasi perlu dilakukan melalui reformasi budaya organisasi, sistem rekrutmen berbasis merit, inklusi digital, dan mekanisme partisipatif
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasiPenelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasi
UMMUUMMU Salah satu konsep baru yang menonjol adalah judicial pardon, yakni kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah.Salah satu konsep baru yang menonjol adalah judicial pardon, yakni kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah.
UMMUUMMU Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.Penelitian ini menelaah dinamika politik, praktik korupsi, dan penerapan prinsip-prinsip hukum transendental sebagai “nurani hukum dalam birokrasi daerah.