DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum perikatan diterapkan dalam sengketa perdata pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN Jakarta Barat. Konflik berawal dari perjanjian sewa antara PT. Tropic World Paradise dan Liauw Reolita, ketika ketiadaan IMB/PBG dianggap menghambat usaha penyewa. Gugatan kemudian diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk melibatkan notaris yang menyusun akta sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Hakim menilai Penggugat sejak awal telah mengetahui kondisi bangunan, perjanjian dibuat secara sah, dan notaris menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Sebaliknya, Penggugat dianggap melakukan PMH karena tetap menempati bangunan setelah masa sewa berakhir. Akhirnya, gugatan ditolak dan gugatan balik dikabulkan. Temuan ini menegaskan pentingnya itikad baik, kepastian hukum, dan pembuktian yang jelas dalam menentukan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa.
Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 359/Pdt.Brt, dapat disimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh PT.Tropic World Paradise (Penggugat) terhadap Liauw Reolita (Tergugat I) dan Notaris Rina Adriani, S.(Tergugat II) adalah tidak tepat secara yuridis.Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada perjanjian sewa menyewa, sehingga seharusnya sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, bukan PMH.Putusan ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara wanprestasi dan PMH, serta menaati isi perjanjian untuk menghindari sengketa.
Berdasarkan analisis kasus ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perdata yang melibatkan unsur perjanjian, untuk mengidentifikasi potensi misinterpretasi dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim dan praktisi hukum. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa, termasuk peran informasi yang transparan dan negosiasi yang adil, untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Ketiga, penelitian dapat meneliti efektivitas notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada para pihak terkait implikasi hukum dari setiap klausul perjanjian, serta mengembangkan standar profesionalisme notaris yang lebih tinggi dalam memastikan legalitas objek yang diperjanjikan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa perdata terkait perjanjian sewa-menyewa, serta meminimalkan potensi kerugian bagi para pihak yang terlibat.
| File size | 510.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan mendesak telah mempermudah pengusaha untuk melakukan pemberhentian tanpa melalui proses Penyelesaian Perselisihan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hal ini untuk menguji kebijakan yang telah dibuat berhasil atau tidak. b) Efisiensi, hal ini untuk menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatanHal ini untuk menguji kebijakan yang telah dibuat berhasil atau tidak. b) Efisiensi, hal ini untuk menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt. Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketikaStudi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt. Sus-PHI/2024 yang menegaskan bahwa koperasi tetap berkedudukan sebagai pemberi kerja ketika
DAARULHUDADAARULHUDA Penentuan ruang lingkup larangan harus didasarkan pada kejelasan redaksional dan kesesuaian tindakan dengan objek larangan, serta prinsip privity of contractPenentuan ruang lingkup larangan harus didasarkan pada kejelasan redaksional dan kesesuaian tindakan dengan objek larangan, serta prinsip privity of contract
DINASTIREVDINASTIREV Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisisNamun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan notaris membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di luar wilayah jabatannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Sus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandaiSus LH/2024 dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam kasus penambangan ilegal di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Putusan tersebut menandai
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan persidangan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasanHasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan persidangan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjagaPeran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur khusus, guna menjaga
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum, diperlukan penguatan harmonisasi antara fatwa DSN‑MUI, peraturan perbankan nasional, serta mekanismeUntuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum, diperlukan penguatan harmonisasi antara fatwa DSN‑MUI, peraturan perbankan nasional, serta mekanisme
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih mengacu pada ketentuan umum KUHP yang belum mempertimbangkan karakteristik korupsi sebagai kejahatanPengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi masih mengacu pada ketentuan umum KUHP yang belum mempertimbangkan karakteristik korupsi sebagai kejahatan
UMSBUMSB Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana empowerment kepala ruangan dalam mempengaruhi kompetensi perawat pelaksana di rumah sakit.metode: Melakukan tinjauanTujuan: Untuk mengetahui bagaimana empowerment kepala ruangan dalam mempengaruhi kompetensi perawat pelaksana di rumah sakit.metode: Melakukan tinjauan
UMSBUMSB Setiap database menggunakan kata kunci antara lain: P: population: Lansia asam urat, I: Intervention: Rebusan daun salam, C: Comparison: tidak ada pembandingSetiap database menggunakan kata kunci antara lain: P: population: Lansia asam urat, I: Intervention: Rebusan daun salam, C: Comparison: tidak ada pembanding