DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini membahas bagaimana prinsip-prinsip hukum perikatan diterapkan dalam sengketa perdata pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN Jakarta Barat. Konflik berawal dari perjanjian sewa antara PT. Tropic World Paradise dan Liauw Reolita, ketika ketiadaan IMB/PBG dianggap menghambat usaha penyewa. Gugatan kemudian diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, termasuk melibatkan notaris yang menyusun akta sewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Hakim menilai Penggugat sejak awal telah mengetahui kondisi bangunan, perjanjian dibuat secara sah, dan notaris menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Sebaliknya, Penggugat dianggap melakukan PMH karena tetap menempati bangunan setelah masa sewa berakhir. Akhirnya, gugatan ditolak dan gugatan balik dikabulkan. Temuan ini menegaskan pentingnya itikad baik, kepastian hukum, dan pembuktian yang jelas dalam menentukan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa.
Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 359/Pdt.Brt, dapat disimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh PT.Tropic World Paradise (Penggugat) terhadap Liauw Reolita (Tergugat I) dan Notaris Rina Adriani, S.(Tergugat II) adalah tidak tepat secara yuridis.Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada perjanjian sewa menyewa, sehingga seharusnya sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, bukan PMH.Putusan ini menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara wanprestasi dan PMH, serta menaati isi perjanjian untuk menghindari sengketa.
Berdasarkan analisis kasus ini, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada beberapa aspek. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perdata yang melibatkan unsur perjanjian, untuk mengidentifikasi potensi misinterpretasi dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi hakim dan praktisi hukum. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa, termasuk peran informasi yang transparan dan negosiasi yang adil, untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Ketiga, penelitian dapat meneliti efektivitas notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada para pihak terkait implikasi hukum dari setiap klausul perjanjian, serta mengembangkan standar profesionalisme notaris yang lebih tinggi dalam memastikan legalitas objek yang diperjanjikan. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa perdata terkait perjanjian sewa-menyewa, serta meminimalkan potensi kerugian bagi para pihak yang terlibat.
| File size | 510.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Penggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambatPenggunaan kewenangan ex officio oleh hakim dalam melindungi hak-hak anak bervariasi, dan mekanisme penegakan hukum seringkali lemah, sehingga menghambat
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Divorce has a negative impact on childrens psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorcedDivorce has a negative impact on childrens psychological development, because in general the psychological development of children whose parents are divorced
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas,Meski secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, praktik administrasi pemerintahan masih kerap menyimpang dari asas legalitas, akuntabilitas,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan konseptual dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkanPenelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yurisprudensial, dan konseptual dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Namun demikian, secara normatif, putusan ini masih menunjukkan keterbatasan dalam mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis, cepat,Namun demikian, secara normatif, putusan ini masih menunjukkan keterbatasan dalam mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis, cepat,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Kajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum. Tumpang tindih norma tentangKajian ini menemukan bahwa di tengah gagasan besar Danantara, masih terbuka ruang perdebatan dan potensi persoalan hukum. Tumpang tindih norma tentang
UCYUCY Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 481K/Pdt. Sus-Bpsk/2015 telah tepat karena kasus ini merupakan wanprestasi yang menjadi ranah pengadilanPertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 481K/Pdt. Sus-Bpsk/2015 telah tepat karena kasus ini merupakan wanprestasi yang menjadi ranah pengadilan
UCYUCY Lex posteriori derogat legi priori (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu). Lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampinganLex posteriori derogat legi priori (aturan yang baru mengesampingkan aturan terdahulu). Lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingan
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Pembenahan kualitas regulasi melalui perencanaan matang, keterlibatan publik, harmonisasi lintas lembaga, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadiPembenahan kualitas regulasi melalui perencanaan matang, keterlibatan publik, harmonisasi lintas lembaga, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan menjadi
DAARULHUDADAARULHUDA Kredit usaha rakyat yang dirancang sebagai fasilitas pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pada praktiknya rentanKredit usaha rakyat yang dirancang sebagai fasilitas pembiayaan untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pada praktiknya rentan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan martabat manusia. PenelitianPerlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan martabat manusia. Penelitian
UYPUYP Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam perawatan jenazah, sehingga siswa dapat menjadi individu yang lebihKegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam perawatan jenazah, sehingga siswa dapat menjadi individu yang lebih