DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji kedudukan serta batas tanggung jawab pemegang saham tunggal dalam Perseroan Perorangan, termasuk penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap tindakan direksi yang melampaui kewenangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan dengan Companies Act 2016 Malaysia, penelitian menemukan bahwa regulasi Indonesia masih minim dalam menyediakan mekanisme pengawasan internal bagi perseroan yang hanya memiliki satu pemilik. Meskipun prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas diakui, struktur yang terpusat pada satu individu meningkatkan risiko terjadinya tindakan ultra vires, yang adapt menghapuskan prinsip tanggung jawab terbatas penerapan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasinya agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditor, pemilik, dan pihak terkait lainnya.
Struktur Perseroan Perorangan yang terpusat, di mana satu individu memegang posisi sebagai pendiri, pemegang saham, dan direksi, menciptakan risiko penyalahgunaan perseroan perorangan untuk kepentingan pribadi pendiri.Penerapan doktrin piercing the corporate veil menjadi relevan ketika tindakan direksi melampaui kewenangan atau menyalahgunakan perseroan, sehingga prinsip pemisahan kepribadian hukum tidak dapat dipertahankan.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap Perseroan Perorangan untuk memastikan perlindungan hukum bagi kreditor dan menjaga integritas perseroan.
Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan hukum terkait Perseroan Perorangan di Indonesia perlu difokuskan pada beberapa aspek krusial. Pertama, perlu adanya penambahan pengaturan khusus yang meniru pendekatan Malaysia dalam Companies Act 2016, khususnya terkait prosedur ketika direktur tunggal berhalangan atau pemegang saham tunggal meninggal dunia. Kedua, penting untuk merumuskan secara jelas indikator dan pedoman penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap Perseroan Perorangan, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan badan hukum. Ketiga, perlu dipertimbangkan kewajiban dokumentasi keputusan pemegang saham tunggal, serupa dengan ketentuan di Malaysia, untuk menciptakan rekam jejak yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perseroan.
| File size | 361.5 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Namun, prinsip responsibility sebagai bentuk tanggung jawab fiskal aparat dan masyarakat desa ini seringkali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untukNamun, prinsip responsibility sebagai bentuk tanggung jawab fiskal aparat dan masyarakat desa ini seringkali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk
UIDUID Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas dan kepatuhan para pejabatNamun, dalam praktiknya, eksekusi putusan PTUN di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas dan kepatuhan para pejabat
UNESUNES Namun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yangNamun implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena esprit de corps dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-UndangHasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang
UNISTIUNISTI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Sehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukanSehingga prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas harus senantiasa diperhatikan, apalagi dengan era sekarang ini yang hampir semua pekerjaan dilakukan
UMMUMM Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkanMelalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini berupaya menggali konsep profetik untuk mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan
AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Peneliti juga menambahkan variabel pengawasan internal sebagai variabel mediasi atau intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptifPeneliti juga menambahkan variabel pengawasan internal sebagai variabel mediasi atau intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku sertaPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif yang berlaku serta
DAARULHUDADAARULHUDA Indonesia, melalui Pasal 115 UUPT, menganut rezim tanggung jawab kolektif yang berorientasi pada hasil (outcome-based). Status kepailitan itu sendiri,Indonesia, melalui Pasal 115 UUPT, menganut rezim tanggung jawab kolektif yang berorientasi pada hasil (outcome-based). Status kepailitan itu sendiri,
USAHIDUSAHID Alam Santosa dapat berpotensi sebagai tempat wisata berbasis ekowisata dan budaya dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang dapat dikembangkan untuk dapatAlam Santosa dapat berpotensi sebagai tempat wisata berbasis ekowisata dan budaya dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang dapat dikembangkan untuk dapat
UMMUMM Karenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalanKarenanya, keakuratan legislasi pada waktunya mesti disesuaikan dengan kondisi bangsa guna melahirkan hukum responsif serta adil. 1/PNPS/1965 sebagai jalan