DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penelitian ini mengkaji kedudukan serta batas tanggung jawab pemegang saham tunggal dalam Perseroan Perorangan, termasuk penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap tindakan direksi yang melampaui kewenangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan perbandingan dengan Companies Act 2016 Malaysia, penelitian menemukan bahwa regulasi Indonesia masih minim dalam menyediakan mekanisme pengawasan internal bagi perseroan yang hanya memiliki satu pemilik. Meskipun prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas diakui, struktur yang terpusat pada satu individu meningkatkan risiko terjadinya tindakan ultra vires, yang adapt menghapuskan prinsip tanggung jawab terbatas penerapan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka regulasinya agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditor, pemilik, dan pihak terkait lainnya.
Struktur Perseroan Perorangan yang terpusat, di mana satu individu memegang posisi sebagai pendiri, pemegang saham, dan direksi, menciptakan risiko penyalahgunaan perseroan perorangan untuk kepentingan pribadi pendiri.Penerapan doktrin piercing the corporate veil menjadi relevan ketika tindakan direksi melampaui kewenangan atau menyalahgunakan perseroan, sehingga prinsip pemisahan kepribadian hukum tidak dapat dipertahankan.Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap Perseroan Perorangan untuk memastikan perlindungan hukum bagi kreditor dan menjaga integritas perseroan.
Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan hukum terkait Perseroan Perorangan di Indonesia perlu difokuskan pada beberapa aspek krusial. Pertama, perlu adanya penambahan pengaturan khusus yang meniru pendekatan Malaysia dalam Companies Act 2016, khususnya terkait prosedur ketika direktur tunggal berhalangan atau pemegang saham tunggal meninggal dunia. Kedua, penting untuk merumuskan secara jelas indikator dan pedoman penerapan doktrin ultra vires dan piercing the corporate veil terhadap Perseroan Perorangan, sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan badan hukum. Ketiga, perlu dipertimbangkan kewajiban dokumentasi keputusan pemegang saham tunggal, serupa dengan ketentuan di Malaysia, untuk menciptakan rekam jejak yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perseroan.
| File size | 361.5 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
YWNRYWNR Temuan ini mendukung teori segitiga kecurangan, sekaligus menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal untuk mengurangi risiko kecurangan.Temuan ini mendukung teori segitiga kecurangan, sekaligus menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal untuk mengurangi risiko kecurangan.
UIDUID Masalah mendasar dalam mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia terletak pada kurangnya kekuatan upaya paksa yang efektif, karena penegakan masihMasalah mendasar dalam mekanisme penegakan putusan PTUN di Indonesia terletak pada kurangnya kekuatan upaya paksa yang efektif, karena penegakan masih
UNYUNY Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkanData tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan
UNAIM WAMENAUNAIM WAMENA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana yang berlaku pada kasus penyerobotan tanah, mengevaluasi peran aparat penegak hukum,
NEOLECTURANEOLECTURA Salah satu penyakit yang masih menyakiti bangsa Indonesia adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari kalangan legislatif, eksekutif,Salah satu penyakit yang masih menyakiti bangsa Indonesia adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai kalangan, dari kalangan legislatif, eksekutif,
UNISTIUNISTI Dalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatatDalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatat
AMIKOM PURWOKERTOAMIKOM PURWOKERTO Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan kinerja pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan akuntabilitas danSalah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan kinerja pegawainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan akuntabilitas dan
KOMPETIFKOMPETIF Nilai pengaruh partisipasi anggota bersifat positif namun tidak signifikan terhadap kinerja KUD, artinya semakin tinggi partisipasi anggota, kinerja KUDNilai pengaruh partisipasi anggota bersifat positif namun tidak signifikan terhadap kinerja KUD, artinya semakin tinggi partisipasi anggota, kinerja KUD
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Rekomendasi yang diberikan meliputi pengembangan regulasi turunan UU PDP, penerapan sistem manajemen dokumen yang aman, serta pelatihan bagi aparat pengadilanRekomendasi yang diberikan meliputi pengembangan regulasi turunan UU PDP, penerapan sistem manajemen dokumen yang aman, serta pelatihan bagi aparat pengadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual, perbandingan, dan peraturan perundang-undangan untuk mengkajiPenelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual, perbandingan, dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian Kami menyarankan untuk mengoptimalkan restrukturisasi utang agar mendapat hasil yang maksimal serta mendorong pemerintah baik kota maupunDengan demikian Kami menyarankan untuk mengoptimalkan restrukturisasi utang agar mendapat hasil yang maksimal serta mendorong pemerintah baik kota maupun
KKPKKP Vaksin diberikan melalui injeksi intramuskular 0,1 mL per ikan. Semua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸Vaksin diberikan melalui injeksi intramuskular 0,1 mL per ikan. Semua ikan ditekan dengan cara menginjeksi intramuskular 0,1 mL virus KHV konsentrasi 10⁴,⁵⁸