UNISTIUNISTI
JURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan BisnisJURNAL EKOBIS Kajian Ekonomi dan BisnisPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplorasi fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) proses penggajian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan. Penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan material sekunder berupa dokumen dan peraturan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan tahapan penggajian ASN dan PPNPN dimulai dari bagian personel dan administrasi. Untuk mengubah data gaji pegawai kemudian dikirim ke Bagian Keuangan untuk diproses lebih lanjut sesuai 8 jenis gaji, yaitu gaji pokok, gaji tambahan, gaji kurang, gaji terusan, gaji bulan ketiga belas, gaji tunjangan hari raya, uang makan dan pengeluaran pegawai lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Dalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi sehingga tercatat oleh komputer sesuai dengan standar akuntansi Sistem Akuntansi Instansi yang berlaku.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan tahapan penggajian ASN dan PPNPN dimulai dari bagian personel dan administrasi.Selanjutnya, data gaji pegawai diubah dan dikirim ke bagian keuangan untuk diproses sesuai dengan jenis gaji yang berlaku.Dalam pelaporan penggajian, Balai KSDA Sumatera Selatan melakukan proses pencatatan manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke dalam aplikasi agar tercatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Balai KSDA Sumatera Selatan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas dan efisiensi penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dalam hal mengurangi kesalahan dan mempercepat proses penggajian. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data penggajian, seperti tingkat pendidikan dan pelatihan petugas penggajian, serta sistem pengawasan internal yang diterapkan. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data penggajian, serta mengurangi risiko fraud. Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem penggajian di sektor publik, serta memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan terkait.
| File size | 264.86 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-NH |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat LelangKedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang
UMMUMM 2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model2) Model penyelesaian pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan dilakukan dengan pendekatan model penyelesaian melalui Penerapan Model
UPN VeteranUPN Veteran Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahunOleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun
NEWINERANEWINERA Implementasi SIRANSIJA berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 dalam hal disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) telah efektif dalamImplementasi SIRANSIJA berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 50 Tahun 2016 dalam hal disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) telah efektif dalam
IUSIUS Anggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PeraturanAnggaran Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
IUSIUS Dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaanDan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan
IUSIUS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan terhadap
IUSIUS Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kendala utama yang dihadapiNegara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kendala utama yang dihadapi
Useful /
UMMUMM Namun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan. Indonesia perlu mengadopsi peraturanNamun, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus dan hanya memperlakukan perampasan aset sebagai hukuman tambahan. Indonesia perlu mengadopsi peraturan
UMMUMM Artikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadapArtikel ini membahas rasio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan Peraturan Daerah serta implikasi putusan tersebut terhadap
NEWINERANEWINERA Oleh karena itu, penting dilaksanakan regulasi yang menjamin hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat peran konsumen dalam sistem kesehatan.Oleh karena itu, penting dilaksanakan regulasi yang menjamin hak pasien, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat peran konsumen dalam sistem kesehatan.
NEWINERANEWINERA Aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum kebangkrutan, hukum pajak, dan hukum ketenagakerjaan akan menjadi acuan dalam menguraikanAturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum kebangkrutan, hukum pajak, dan hukum ketenagakerjaan akan menjadi acuan dalam menguraikan