TADAYUNTADAYUN
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahTadayun: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahPelaksanaan transaksi emas tidak tunai dalam keuangan syariah menuntut keseimbangan yang cermat antara mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa harga jual (thaman) dalam cicilan emas harus tetap, namun realitas operasional sering kali membutuhkan mekanisme untuk menangani risiko gagal bayar. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan praktik biaya keterlambatan di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan regulasi Syariah yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan mekanisme denda progresif berkisar antara 1% hingga 4% bergantung pada durasi keterlambatan. Meskipun mekanisme ini efektif berfungsi sebagai sanksi (Tazir) bagi nasabah yang lalai selaras dengan semangat Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, perhitungan progresif berbasis waktu menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan (compliance gap) terhadap ketentuan harga tetap dalam Fatwa No. 77/2010. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi dengan mengubah struktur denda dari persentase progresif menjadi biaya administrasi nominal tetap. Penyesuaian ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas terkait time value of money serta memastikan kepatuhan syariah yang lebih kokoh tanpa mengurangi disiplin operasional.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya keterlambatan pembayaran pada skema cicilan emas di Pegadaian Syariah Bengkulu diterapkan sebagai mekanisme denda progresif dengan kisaran 1% hingga 4% tergantung durasi keterlambatan.Meskipun mekanisme ini efektif sebagai sanksi (Tazir) untuk menjaga disiplin pembayaran, perhitungan berbasis waktu menciptakan kesenjangan kepatuhan terhadap prinsip harga tetap dalam Fatwa DSN-MUI No.Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan beralih dari model persentase progresif ke biaya administrasi tetap untuk menghilangkan kesamaan dengan denda berbasis bunga dan tetap menjaga pengawasan terhadap nasabah yang lalai.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penerapan biaya tetap versus denda progresif terhadap perilaku nasabah dalam skema cicilan emas. Selain itu, analisis efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Pegadaian Syariah dalam mengurangi beban finansial nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi implikasi hukum penggunaan emas sebagai jaminan (rahn) dalam berbagai yurisdiksi untuk memastikan konsistensi dengan prinsip Syariah.
- ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES | Tadayun: Jurnal Hukum... tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/503ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES Tadayun Jurnal Hukum tadayun index php tadayun article view 503
- Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah | Islamic Economics Journal | UIN Sunan Gunung Djati Bandung. investasi... journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/12961Al Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah Islamic Economics Journal UIN Sunan Gunung Djati Bandung investasi journal uinsgd ac index php mua article view 12961
- KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA | Tadayun:... doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.22KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Tadayun doi 10 24239 tadayun v2i2 22
| File size | 497.16 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa PNM Mekaar Syariah memperkuat disiplin keuangan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan,Melalui pendekatan etnografi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa PNM Mekaar Syariah memperkuat disiplin keuangan, meningkatkan kapasitas kewirausahaan,
JOURNAL LAAROIBAJOURNAL LAAROIBA 157/DSN-MUI/VII/2024 menjadi pedoman hukum dalam pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) melalui skema wakalah bil ujrah dan prinsip kafalah. Penerapan157/DSN-MUI/VII/2024 menjadi pedoman hukum dalam pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) melalui skema wakalah bil ujrah dan prinsip kafalah. Penerapan
YMALYMAL Prinsip-prinsip ini terbukti relevan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan menjadi kritik atas kelemahan kapitalisme maupun sosialisme. ImplementasiPrinsip-prinsip ini terbukti relevan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan menjadi kritik atas kelemahan kapitalisme maupun sosialisme. Implementasi
UNDAUNDA Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah sampel sebanyak 66 mahasiswa Universitas Darwan Ali Sampit yang diambil menggunakan metode purposiveJenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah sampel sebanyak 66 mahasiswa Universitas Darwan Ali Sampit yang diambil menggunakan metode purposive
IAI TABAHIAI TABAH Peneliti ingin mengkaji bagaimana pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan Konsep Shulh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifPeneliti ingin mengkaji bagaimana pola penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan Konsep Shulh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
STAIBREBESSTAIBREBES Sedangkan dalam Bank Konvensional tidak dikenal perjanjian perkongsian seperti yang ada di dalam Bank Syariah. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisSedangkan dalam Bank Konvensional tidak dikenal perjanjian perkongsian seperti yang ada di dalam Bank Syariah. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA PMD menekankan empat perilaku efektif dalam mewujudkan mimpi, yaitu BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu). Syarat menjadi nasabahPMD menekankan empat perilaku efektif dalam mewujudkan mimpi, yaitu BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu). Syarat menjadi nasabah
IAIN SUIAIN SU Eksistensi regulasi perbankan syariah memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional. Regulasi perbankanEksistensi regulasi perbankan syariah memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional. Regulasi perbankan
Useful /
UINSAIDUINSAID Nilai R-squared sebesar 0. 771887 menunjukkan kekuatan penjelasan model yang kuat. Hasil penelitian ini menekankan perlunya kebijakan makropruensial adaptifNilai R-squared sebesar 0. 771887 menunjukkan kekuatan penjelasan model yang kuat. Hasil penelitian ini menekankan perlunya kebijakan makropruensial adaptif
UINSAIDUINSAID The study highlights the importance of aligning AI innovation with ethical and Sharia values in Islamic fintech development. This study offers a comparative,The study highlights the importance of aligning AI innovation with ethical and Sharia values in Islamic fintech development. This study offers a comparative,
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU 0 for windows. Berdasarkan analisis data, hasil rata-rata pre-test dan post-test kelompok eksperimen adalah 20,15 dan 27,38, sementara pada kelompok kontrol,0 for windows. Berdasarkan analisis data, hasil rata-rata pre-test dan post-test kelompok eksperimen adalah 20,15 dan 27,38, sementara pada kelompok kontrol,
IAIN SUIAIN SU Kebijakan pendidikan nasional menghendaki para pendidik di Indonesia harus memiliki empat kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian. Pendidikan nasionalKebijakan pendidikan nasional menghendaki para pendidik di Indonesia harus memiliki empat kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian. Pendidikan nasional