IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganPembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa saat perceraian, harta bersama dibagi rata 50% untuk masing-masing pihak. Namun, keadilan tidak dapat diukur hanya dari kesetaraan numerik, melainkan juga harus memperhatikan kontribusi dan kondisi sosial ekonomi masing-masing individu. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka hukum ideal untuk pengaturan pembagian harta bersama yang mampu menjamin keadilan substantif bagi semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme hukum Werner Menski yang mengintegrasikan kajian normatif dan filosofis serta metode kualitatif berupa studi pustaka, penelitian ini mengandalkan sumber data primer dari putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KHI mengatur pembagian harta secara sama, dalam praktik diperlukan fleksibilitas untuk menyesuaikan putusan demi keadilan. Model pembagian harta bersama yang diusulkan menekankan pendekatan yang responsif terhadap konteks sosial dengan mengakui perbedaan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, termasuk pekerjaan rumah tangga; mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian; serta memberikan ruang bagi penerapan kebijakan hukum yang adaptif berdasarkan pedoman yang jelas. Model ini diharapkan dapat menjadikan hukum keluarga Islam lebih relevan dengan perkembangan sosial dan memastikan keadilan substantif. Selain itu, temuan ini berpotensi memberikan kontribusi pada reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih adaptif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Islamic family law, especially regarding the division of joint marital property, must be dynamic and responsive to social developments and the need for substantive justice.The application of ex officio authority by judges in joint property division cases provides flexibility in upholding justice, provided it meets certain criteria to avoid violating the ultra petita principle.Judges can use the ius contra legem principle to interpret legal provisions progressively, ensuring that the law is not rigid and can adapt to evolving social contexts and moral values.Therefore, reforming Islamic family law to accommodate fair division of joint property—whether proportionally based on contribution or equal sharing—is essential to guarantee welfare and social justice in family life.This approach makes Islamic law more adaptive, transformative, and upholds human values and justice.The ideal legal formulation in regulating joint property in Indonesia should be based on the principle of substantive justice, not merely emphasizing formal equality as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI).Regulations need to be updated by incorporating the element of each partys contribution in acquiring joint property, so that the division becomes more proportional and not just 50.Furthermore, flexibility is required for judges through their ex officio authority to adjust decisions based on socio-economic conditions and to provide legal protection for the weaker party.With a progressive legal approach, this legal formulation will be more responsive to societal realities, ensuring justice that is not only legalistic but also meaningful for all parties involved.This study recommends that policymakers revise existing regulations, especially Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), to explicitly recognize contribution-based property division and provide clear guidelines for judges to exercise fair discretion.Additionally, further empirical research is needed to examine the influence of socio-economic factors on judicial decisions and how customary law practices can be integrated into the national legal system to strengthen the pluralistic legal approach.These efforts are expected to make marital property regulations more relevant and responsive to societal conditions.
Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap keputusan hakim dalam kasus pembagian harta bersama. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis data putusan pengadilan dan mewawancarai hakim-hakim yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dalam memutuskan pembagian harta bersama, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan keadilan substantif dalam praktik.. . 2. Mempelajari dan menganalisis praktik-praktik hukum adat yang berkaitan dengan pembagian harta bersama. Penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan studi lapangan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki sistem hukum adat yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum adat dapat memberikan solusi yang lebih adil dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, serta bagaimana praktik-praktik hukum adat ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat pendekatan hukum pluralistik.. . 3. Mengembangkan model-model alternatif untuk pembagian harta bersama yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi. Penelitian ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti ahli hukum, ahli ekonomi, dan perwakilan masyarakat, untuk merumuskan model-model pembagian harta bersama yang lebih adil dan adaptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif dan relevan dengan perkembangan sosial, serta memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.
- Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications | Pelu |... aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/59202Marital Property within the Marriage Law A Debate on Legal Position and Actual Applications Pelu aljamiah index php AJIS article view 59202
- RELIGIOUS COURT IN INDONESIA: History and Prospect | Idri | JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM. religious court... doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313RELIGIOUS COURT IN INDONESIA History and Prospect Idri JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM religious court doi 10 15642 JIIS 2009 3 2 297 313
- Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia | Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/9483Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga journal uin alauddin ac index php al qadau article view 9483
- Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. kedudukan harta... journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4799Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Jurnal Analisis Hukum kedudukan harta journal undiknas ac index php JAH article view 4799
| File size | 347.04 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UIIDALWAUIIDALWA the man (husband) as the leader who guides and provides for his family, and the woman (wife) as the queen who brings peace and tranquility to the household.the man (husband) as the leader who guides and provides for his family, and the woman (wife) as the queen who brings peace and tranquility to the household.
UIIDALWAUIIDALWA Pengawasan pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan aspek penting dalam memelihara keadilan dan kebenaran di masyarakat Islam. Khalifah—AbuPengawasan pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan aspek penting dalam memelihara keadilan dan kebenaran di masyarakat Islam. Khalifah—Abu
UIIDALWAUIIDALWA Studi ini memberi kontribusi penting dalam memahami bahwa kesiapan materi bukan satu-satunya faktor keberhasilan rumah tangga, dan bahwa pendidikan keagamaanStudi ini memberi kontribusi penting dalam memahami bahwa kesiapan materi bukan satu-satunya faktor keberhasilan rumah tangga, dan bahwa pendidikan keagamaan
UIIDALWAUIIDALWA The research method used is a descriptive qualitative approach with thematic analysis of relevant literature. The results of the study show that contemporaryThe research method used is a descriptive qualitative approach with thematic analysis of relevant literature. The results of the study show that contemporary
UIIDALWAUIIDALWA Although Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) exists to protect victims, its implementation in Gampong CotAlthough Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) exists to protect victims, its implementation in Gampong Cot
UIIDALWAUIIDALWA Through isbat nikah, marriages that were previously only religiously valid gain official state recognition, ensuring the couple and their children obtainThrough isbat nikah, marriages that were previously only religiously valid gain official state recognition, ensuring the couple and their children obtain
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian juga mengusulkan konsep maqāṣid qāryah pada tingkat maqāṣid juziyyah dan maqāṣid al-khāshāh sebagai kerangka konseptual untuk mengatasiPenelitian juga mengusulkan konsep maqāṣid qāryah pada tingkat maqāṣid juziyyah dan maqāṣid al-khāshāh sebagai kerangka konseptual untuk mengatasi
STIMI BJMSTIMI BJM Program SPSS sangat menguntungkan bagi mahasiswa, dosen, atau pengguna lainnya karena dapat mempermudah pengolahan data statistik yang rumit. Dengan mempelajariProgram SPSS sangat menguntungkan bagi mahasiswa, dosen, atau pengguna lainnya karena dapat mempermudah pengolahan data statistik yang rumit. Dengan mempelajari
Useful /
IRSCIRSC Therefore, the results of this study are expected to serve as a practical reference for Cafe managers in formulating marketing strategies that are adaptiveTherefore, the results of this study are expected to serve as a practical reference for Cafe managers in formulating marketing strategies that are adaptive
INABJINABJ Temuan ini menunjukkan bahwa respon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahamiTemuan ini menunjukkan bahwa respon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami
UMNUUMNU Melalui pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan teknis mulai dari tahap persiapan bahan hingga pembuatan produk inovatif seperti tikar, tas, dan keranjang.Melalui pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan teknis mulai dari tahap persiapan bahan hingga pembuatan produk inovatif seperti tikar, tas, dan keranjang.
STIMI BJMSTIMI BJM Namun, kualitas sumber daya manusia rendah dan memiliki masalah sosial. Pihak-pihak yang mampu diharapkan dapat membantu mereka menjadi kuat dan berdayaNamun, kualitas sumber daya manusia rendah dan memiliki masalah sosial. Pihak-pihak yang mampu diharapkan dapat membantu mereka menjadi kuat dan berdaya