UIIDALWAUIIDALWA
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islamal-Rasῑkh: Jurnal Hukum IslamPengawasan terhadap pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi aspek penting yang memengaruhi keadilan sosial dan keberlanjutan sistem hukum Islam awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pengawasan dan tantangan yang dihadapi oleh khalifah dalam menjamin keadilan saat masa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, mengkaji sumber primer dan sekunder dari literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara sistematis melalui peran khalifah, laporan masyarakat, dan pengawasan langsung, meskipun menghadapi tantangan geografis, sumber daya manusia, dan interpretasi hukum yang berbeda. Prinsip pemisahan kekuasaan dan ijtihad khalifah secara aktif turut memperkuat mekanisme pengawasan, sementara dinamika sosio‑politik memengaruhi penerapan dan keberlanjutan pengawasan ini memperkaya kajian sejarah hukum Islam dan memberikan wawasan penting terkait relevansi pengawasan masa lalu dalam memperkuat keadilan dan integritas sistem peradilan kontemporer.
Pengawasan pelaksanaan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan aspek penting dalam memelihara keadilan dan kebenaran di masyarakat Islam.Khalifah—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—mengimplementasikan prinsip pengawasan melalui pembagian tugas kepada hakim (qadi) serta musyawarah dengan sahabat untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Al‑Quran atau Hadis.Secara historis, sistem pengawasan ini mencerminkan perkembangan dan reformasi yang menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, sementara secara sosio‑politik berperan memperkuat stabilitas politik, legitimasi kepemimpinan khalifah, dan keadilan bagi seluruh warga, baik Muslim maupun non‑Muslim.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin dapat diadaptasi dalam sistem peradilan modern Indonesia, dengan mengkaji kesesuaian prinsip pemisahan kekuasaan dan ijtihad dalam konteks hukum kontemporer. Selanjutnya, studi komparatif antara praktik pengawasan peradilan Khulafaur Rasyidin dengan sistem checks and balances pada negara‑negara demokratis dapat mengungkap kontribusi historis terhadap teori pemerintahan yang berkeadilan. Akhirnya, penelitian mendalam mengenai peran laporan masyarakat dalam proses pengawasan pada era Khulafaur Rasyidin dapat memberikan wawasan tentang partisipasi publik dalam penegakan keadilan, serta potensi penerapannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan masa kini.
- IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER | Politea : Jurnal Politik... journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4537IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER Politea Jurnal Politik journal uinmataram ac index php politea article view 4537
- Supervision of the Implementation of Justice during the Caliphate of the Rashidun from the Perspectives... ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/2625Supervision of the Implementation of Justice during the Caliphate of the Rashidun from the Perspectives ejournal uiidalwa ac index php rasikh article view 2625
- POTRET PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ERA SAHABAT MELALUI IJTIHAD | Nizham Journal of Islamic Studies. potret... doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6951POTRET PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ERA SAHABAT MELALUI IJTIHAD Nizham Journal of Islamic Studies potret doi 10 32332 nizham v11i01 6951
- Peradaban Islam Di Masa Khulafaurrasyiddin | Journal of Religion and Social Community | E-ISSN : 3064-0326.... doi.org/10.62379/jrsc.v1i2.73Peradaban Islam Di Masa Khulafaurrasyiddin Journal of Religion and Social Community E ISSN 3064 0326 doi 10 62379 jrsc v1i2 73
| File size | 353.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Tulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya,Tulisan ini membahas tentang fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kalimantan Barat terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Pada mulanya,
IAINPTKIAINPTK Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebutPasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut
UNISUNIS Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibatKesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat
UNISUNIS Metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaMetode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
UNISUNIS Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.Akibat hukum dari penolakan ini berdampak pada hak anak terkait status nasab dan warisan, serta hak istri untuk mendapatkan warisan dan harta gono gini.
UNISUNIS Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Kemudian secara umum, peraturan perundang-undangan di IndonesiaKetiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Kemudian secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia
UMPRUMPR Ada 2 siklus di mana 2 pertemuan diadakan untuk setiap siklus. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester satu FIKES di UMP. Jumlah populasi adalah 32Ada 2 siklus di mana 2 pertemuan diadakan untuk setiap siklus. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester satu FIKES di UMP. Jumlah populasi adalah 32
UMPRUMPR Fokus pengungkapan diri mahasiswa kepada mahasiswa lain adalah intervensi atau strategi konseling khusus yang ditawarkan. Dengan harapan bahwa ketika strategiFokus pengungkapan diri mahasiswa kepada mahasiswa lain adalah intervensi atau strategi konseling khusus yang ditawarkan. Dengan harapan bahwa ketika strategi
Useful /
PELITA BANGSAPELITA BANGSA Arus kas operasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap opini audit tanpa modifikasi dengan isu going concern, sedangkan prediksi kebangkrutan berpengaruhArus kas operasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap opini audit tanpa modifikasi dengan isu going concern, sedangkan prediksi kebangkrutan berpengaruh
STIQ ALMULTAZAMSTIQ ALMULTAZAM Pembentukan karakter anak pranatal mencerminkan pentingnya pendidikan anak sejak dini. Pendidikan karakter dapat dimulai dari periode pranatal sesuai ayatPembentukan karakter anak pranatal mencerminkan pentingnya pendidikan anak sejak dini. Pendidikan karakter dapat dimulai dari periode pranatal sesuai ayat
UGMUGM Penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua dipengaruhi oleh kepatuhan pada peraturan hukum danPenelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua dipengaruhi oleh kepatuhan pada peraturan hukum dan
UGMUGM Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada kompetensi inti, pengurangan biaya, akses ke keahlian dan keterampilan TI, serta fleksibilitas memiliki hubunganPenelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada kompetensi inti, pengurangan biaya, akses ke keahlian dan keterampilan TI, serta fleksibilitas memiliki hubungan