UIIDALWAUIIDALWA
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islamal-Rasῑkh: Jurnal Hukum IslamFenomena perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan negara masih banyak terjadi di Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, menyebabkan ketidakjelasan status hukum keluarga dan keterbatasan akses hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik isbat nikah terhadap status keluarga dalam perspektif Maslahah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan deduktif menggunakan teori Maslahah mursalah sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah efektif memberikan legalitas formal, memperkuat hak keperdataan keluarga, dan meningkatkan legitimasi sosial pasangan suami istri. Praktik ini juga memenuhi prinsip-prinsip maqashid al-syariah, terutama dalam menjaga keturunan dan melindungi hak-hak individu. Penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan program sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur isbat nikah, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, guna memperluas manfaat isbat nikah bagi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
The practice of isbat nikah (marriage legalization) is not merely an administrative process, but a comprehensive legal, social, and religious solution.Through isbat nikah, marriages that were previously only religiously valid gain official state recognition, ensuring the couple and their children obtain legal status and access to public services.From a social perspective, isbat nikah enhances self-confidence and social recognition.legally, it provides protection for civil rights such as inheritance, maintenance, and birth certificates.and religiously, it strengthens Islamic values by safeguarding lineage (nasab) and family responsibility.Based on the Maslahah mursalah approach, this practice aligns with the maqāṣid al-syarīah (objectives of Islamic law) as it protects lineage, honor, and welfare.In Way Kenanga Sub-district, the successful implementation of isbat nikah is supported by the collaboration of the KUA (Religious Affairs Office), the Religious Court (Pengadilan Agama), and the government through mobile isbat hearings.However, obstacles such as economic limitations, low legal literacy, and cultural barriers remain challenges, necessitating a participatory strategy to expand its implementation fairly and inclusively.
Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah, perlu dikembangkan program sosialisasi hukum yang lebih intensif dan inovatif. Program ini dapat memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur isbat nikah, mengurangi biaya administrasi, dan menyediakan layanan isbat nikah keliling yang lebih sering dan terjangkau. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian subsidi atau bantuan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu mereka dalam proses isbat nikah. Dengan demikian, manfaat isbat nikah dapat dirasakan secara lebih luas dan adil oleh masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perluasan penelitian tentang dampak isbat nikah terhadap transformasi budaya hukum di masyarakat pedesaan. Studi lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana praktik isbat nikah mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang hukum, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum secara lebih aktif dan sadar. Penelitian ini juga menyarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana kolaborasi antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat membentuk sistem perlindungan hukum yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan hukum di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.
- The Practice of Isbat Nikah and Its Implications for Family Status in the Study of Maslahah Mursalah... doi.org/10.38073/rasikh.2814The Practice of Isbat Nikah and Its Implications for Family Status in the Study of Maslahah Mursalah doi 10 38073 rasikh 2814
- Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah | Tasyri'... doi.org/10.53038/tsyr.v3i2.141Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah Tasyri doi 10 53038 tsyr v3i2 141
- Mubadalah in the Transformation of Identity Politics in Indonesia: Challenges and Opportunities | Journal... journal.brajamustipublication.com/index.php/jim/article/view/5Mubadalah in the Transformation of Identity Politics in Indonesia Challenges and Opportunities Journal journal brajamustipublication index php jim article view 5
| File size | 360.3 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Pengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaranPengikut Gafatar juga mengakui ajaran penyatuan antara Islam, Yahudi dan Kristen. Apabila Gafatar membentuk agama yang baru dan tidak menyangkutkan ajaran-ajaran
IAINPTKIAINPTK 16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal16 tahun 2019 yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi
UNISUNIS Metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwaMetode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
UNISUNIS Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota GorontaloPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi penolakan pengesahan pernikahan (isbat nikah) di Kota Gorontalo
UNISUNIS Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaranPeraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran
UMPRUMPR Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi Multiple Intelligences kegiatan pembelajaran menjadi menarik, sehingga mahasiswa termotivasi dalam membacaOleh karena itu, dengan menggunakan strategi Multiple Intelligences kegiatan pembelajaran menjadi menarik, sehingga mahasiswa termotivasi dalam membaca
UMPRUMPR Dengan harapan bahwa ketika strategi konseling dilaksanakan dapat mengatasi masalah hubungan persahabatan yang kurang harmonis antar mahasiswa. StrategiDengan harapan bahwa ketika strategi konseling dilaksanakan dapat mengatasi masalah hubungan persahabatan yang kurang harmonis antar mahasiswa. Strategi
Useful /
UIIDALWAUIIDALWA Urgensi praktik ini tertuju kepada seseorang yang memiliki gejala bagian organ tubuh yang terlepas dari kondisi normal. Tujuan penelitian ini menggaliUrgensi praktik ini tertuju kepada seseorang yang memiliki gejala bagian organ tubuh yang terlepas dari kondisi normal. Tujuan penelitian ini menggali
UIIDALWAUIIDALWA The perception of male superiority and womens domestic roles facilitates KDRT, whether its physical, psychological, sexual, or economic, even normalizingThe perception of male superiority and womens domestic roles facilitates KDRT, whether its physical, psychological, sexual, or economic, even normalizing
UGMUGM Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan strategi-studi fenomenologis yang dilakukan pada setting tertentu dalam (pengaturan alam)Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan strategi-studi fenomenologis yang dilakukan pada setting tertentu dalam (pengaturan alam)
UGMUGM (1992), ditemukan bahwa intensitas keberadaan perilaku pengikutan institusional di BEI rata-rata adalah 8,4 persen. Investor institusional nampaknya tidak(1992), ditemukan bahwa intensitas keberadaan perilaku pengikutan institusional di BEI rata-rata adalah 8,4 persen. Investor institusional nampaknya tidak