DHARMAWANGSADHARMAWANGSA

Law JurnalLaw Jurnal

Bank sebagai Lembaga perbankan, memerlukan adanya jaminan (agunan) dalam memberikan kredit bagi masyarakat, dan hingga saat ini fidusia adalah jenis pengikatan jaminan yang yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun dalam praktek perbankan di Kota Medan, belum ditemukan adanya perjanjian kredit dimana hak cipta dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.Dasar hukum hak cipta sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta di Kota Medan belum dapat dilaksanakan.Hal ini dapat dilihat dari data pihak bank, dimana bank di Kota Medan belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit.Hal cipta sebagai jaminan kredit, belum dapat dilaksanakan karena beberapa factor yakni masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan.Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terhadap hak cipta sebagai objek jaminan.Hal ini tentu dapat menimbulkan resiko bagi pihak perbankan jika menerima hak cipta sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta di Kota Medan. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan, termasuk tata cara pemberian kredit dengan hak cipta dan eksekusi jaminan hak cipta apabila debitur wanprestasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko bagi pihak perbankan dalam menerima hak cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi pasar dan nilai ekonomi dari hak cipta sebagai jaminan, serta menganalisis bagaimana hak cipta dapat menjadi alternatif jaminan yang efektif dan menguntungkan bagi debitur dan kreditor.

Read online
File size419.82 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Hambatan Hambatan Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Penerapan penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan

JURIS Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten Kolaka Tahun 2023 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkaitKepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkait

JURIS Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan HubunganPengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan Hubungan

JURIS Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde adalah realisasi atau pemenuhan kewajibanPelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang pasar dan perusahaan daerah unit kantor pasar cinde adalah realisasi atau pemenuhan kewajiban

JURIS Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, tetapi status pernikahan orang tuanya sangat mempengaruhi kedudukan anak secara hukum. Sah atau tidaknyaSetiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, tetapi status pernikahan orang tuanya sangat mempengaruhi kedudukan anak secara hukum. Sah atau tidaknya

JURIS Penerapan Asas Itikad Baik Pada Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Harta Debitor Pailit 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk utang jangka pendek.

JURIS Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.

JURIS Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaanSumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan

Useful /

JURIS Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMAN 2 Buntumalangka Kabupaten Mamasa Tahun 2017 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Penelitian analitik cross sectional dilakukan pada 36 siswi. Hasil: ada hubungan pengetahuan (p=0,02) dan pendapatan orangtua (p=0,01) dengan anemia, tetapiPenelitian analitik cross sectional dilakukan pada 36 siswi. Hasil: ada hubungan pengetahuan (p=0,02) dan pendapatan orangtua (p=0,01) dengan anemia, tetapi

JURIS Social Network and Sentiment Analysis for Social CRM Optimalization on Indonesian Digital Recruitment Platform 2025More at 2025

STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Metodologi penelitian melibatkan pengumpulan data dari platform X (sebelumnya dikenal dengan Twitter) selama periode 1-30 April 2025, yang kemudian dianalisisMetodologi penelitian melibatkan pengumpulan data dari platform X (sebelumnya dikenal dengan Twitter) selama periode 1-30 April 2025, yang kemudian dianalisis

JURIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN Putusan No 21 Pdt G 2020 PN Tbt 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA 21/Pdt. G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah21/Pdt. G/2020/PN-Tbt. Penelitian ini adalah hukum normatif ditujukan pada peraturan –peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Jenis penelitian adalah

JURIS Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan 2021More at 2021

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Tafsir alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak bertujuan memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin, memastikan perkawinanTafsir alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak bertujuan memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin, memastikan perkawinan

ads-block-test