DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalBank sebagai Lembaga perbankan, memerlukan adanya jaminan (agunan) dalam memberikan kredit bagi masyarakat, dan hingga saat ini fidusia adalah jenis pengikatan jaminan yang yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun dalam praktek perbankan di Kota Medan, belum ditemukan adanya perjanjian kredit dimana hak cipta dijadikan sebagai jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini karena adanya faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut yakni berkaitan dengan valuasi dalam bentuk uang.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.Dasar hukum hak cipta sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur tentang hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta di Kota Medan belum dapat dilaksanakan.Hal ini dapat dilihat dari data pihak bank, dimana bank di Kota Medan belum pernah menerima hak cipta sebagai jaminan kredit.Hal cipta sebagai jaminan kredit, belum dapat dilaksanakan karena beberapa factor yakni masalah nilai, pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan.Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terhadap hak cipta sebagai objek jaminan.Hal ini tentu dapat menimbulkan resiko bagi pihak perbankan jika menerima hak cipta sebagai obyek jaminan dalam pemberian kredit.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta di Kota Medan. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan, termasuk tata cara pemberian kredit dengan hak cipta dan eksekusi jaminan hak cipta apabila debitur wanprestasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko bagi pihak perbankan dalam menerima hak cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi pasar dan nilai ekonomi dari hak cipta sebagai jaminan, serta menganalisis bagaimana hak cipta dapat menjadi alternatif jaminan yang efektif dan menguntungkan bagi debitur dan kreditor.
| File size | 419.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Hambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secaraHambatan-hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terjadi pada secara internal maupun eksternal, yang mana secara
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya. KepalaDapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya. Kepala
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan HubunganPengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan Hubungan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan perusahaan daerah Pasar Cinde didasarkan pada kebebasan berkontrak, yang mengikat kedua belah pihakPelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara pedagang dan perusahaan daerah Pasar Cinde didasarkan pada kebebasan berkontrak, yang mengikat kedua belah pihak
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanyaAnak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanya
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupanPemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko, namun diperlukan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengakomodir aspek pemberi pinjaman.
AINARAPRESSAINARAPRESS Ini memungkinkan aliran modal dari investor ke sektor-sektor yang membutuhkan pendanaan, seperti industri, perdagangan, dan konsumen. Penelitian ini bertujuanIni memungkinkan aliran modal dari investor ke sektor-sektor yang membutuhkan pendanaan, seperti industri, perdagangan, dan konsumen. Penelitian ini bertujuan
Useful /
YRPIPKUYRPIPKU Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pariwisata tangguh bencana untuk Majene dengan menerapkan Proses Hierarki Analitis (AHP), kerangka pengambilanPenelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pariwisata tangguh bencana untuk Majene dengan menerapkan Proses Hierarki Analitis (AHP), kerangka pengambilan
PCIJOURNALPCIJOURNAL Hasil menunjukkan bahwa tingkat kemampuan literasi informasi mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara dalam menyiapkan skripsi menggunakan modelHasil menunjukkan bahwa tingkat kemampuan literasi informasi mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sumatera Utara dalam menyiapkan skripsi menggunakan model
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Sehingga permasalahan timbul, antara lain: pengaturan penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum berdasarkan peraturan perundang‑undangan dan analisisSehingga permasalahan timbul, antara lain: pengaturan penanganan perkara pidana Anak Berkonflik Hukum berdasarkan peraturan perundang‑undangan dan analisis
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil,Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil,