UPBUPB
JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIPengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu mandat konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kabupaten Kubu Raya memiliki kebijakan lingkungan yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dalam perspektif hukum tata negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma-norma yang mengatur kebijakan lingkungan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Kajian pustaka menjadi sumber utama dalam merumuskan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya secara umum telah berlandaskan pada kerangka hukum nasional, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang. Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukum daerah. Regulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini menemukan bahwa peraturan daerah lingkungan di Kubu Raya sebagian besar selaras dengan undang-undang nasional namun memerlukan harmonisasi, mekanisme pengawasan belum optimal, partisipasi publik masih rendah, dan implementasi prinsip hukum tata negara belum konsisten.Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi publik, dan konsistensi penerapan prinsip hukum tata negara untuk efektivitas kebijakan lingkungan.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan kombinasi pendekatan yuridis-normatif dengan studi empiris yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi regulasi secara berkala untuk memperkuat integrasi hukum lingkungan di daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia dan teknologi, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Inovasi kebijakan seperti forum konsultasi publik atau platform pelaporan online dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Mekanisme checks and balances di tingkat daerah perlu diperkuat untuk menjamin penerapan prinsip hukum tata negara secara utuh.
| File size | 280.93 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024This study aims to analyze the constitutional status of free basic education in private schools as affirmed by Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024
UNJUNJ Salah satu bentuk sikap kesiapsiagaan yang dilakukan masyarakat perumahan elit kemang yaitu dengan memanfaatkan aplikasi bernama JAKI yang difasilitasiSalah satu bentuk sikap kesiapsiagaan yang dilakukan masyarakat perumahan elit kemang yaitu dengan memanfaatkan aplikasi bernama JAKI yang difasilitasi
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak qanun, edukasi hukum yang berkelanjutanUntuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas lembaga penegak qanun, edukasi hukum yang berkelanjutan
UNISUNIS Ijazah tidak dapat dianggap sebagai benda yang dapat dijaminkan karena tidak memiliki nilai ekonomis, berbeda dengan jaminan berupa tanah, saham, atauIjazah tidak dapat dianggap sebagai benda yang dapat dijaminkan karena tidak memiliki nilai ekonomis, berbeda dengan jaminan berupa tanah, saham, atau
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum, peran partaiPenelitian ini menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memperkuat demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum, peran partai
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Dukungan publik dan keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas. PenelitianDukungan publik dan keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas. Penelitian
UNSULTRAUNSULTRA Penelitian mengungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas di Pantai Indah Kapu berada pada kategori moderat, sehingga memengaruhi persepsi dan tingkat kepuasanPenelitian mengungkapkan bahwa ketersediaan fasilitas di Pantai Indah Kapu berada pada kategori moderat, sehingga memengaruhi persepsi dan tingkat kepuasan
UMAUMA Desa di Kabupaten Sekadau memiliki berbagai potensi sumber pendapatan asli yang belum optimal dikelola, seperti pengelolaan tanah kas, jasa tambatan perahu,Desa di Kabupaten Sekadau memiliki berbagai potensi sumber pendapatan asli yang belum optimal dikelola, seperti pengelolaan tanah kas, jasa tambatan perahu,
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehinggaHasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan, di mana dominasi eksekutif diperkuat oleh koalisi mayoritas di DPR, sehingga
UMSUMS Hasilnya yaitu setelah penyaringan didapatkan 20 jurnal yang berhubungan dan hasil matriks sintesis dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu input, proses,Hasilnya yaitu setelah penyaringan didapatkan 20 jurnal yang berhubungan dan hasil matriks sintesis dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu input, proses,
UMSUMS Pengganti air susu ibu yang diberikan atas indikasi medis untuk usia 0-6 bulan disebut dengan susu formula. Promosi susu formula telah diatur dalam PermenkesPengganti air susu ibu yang diberikan atas indikasi medis untuk usia 0-6 bulan disebut dengan susu formula. Promosi susu formula telah diatur dalam Permenkes
OJSOJS Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi praktisi pendidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaranDengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi praktisi pendidikan, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran