UPBUPB

JUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTIJUMPA BHAKTI : (JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu mandat konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kabupaten Kubu Raya memiliki kebijakan lingkungan yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya dalam perspektif hukum tata negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma-norma yang mengatur kebijakan lingkungan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antara kebijakan daerah dan regulasi nasional. Kajian pustaka menjadi sumber utama dalam merumuskan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kabupaten Kubu Raya secara umum telah berlandaskan pada kerangka hukum nasional, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan harmonisasi peraturan daerah dengan undang-undang. Prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas telah diakomodasi secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dalam instrumen hukum daerah. Regulasi daerah memiliki peluang untuk lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan hidup dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan daerah lingkungan di Kubu Raya sebagian besar selaras dengan undang-undang nasional namun memerlukan harmonisasi, mekanisme pengawasan belum optimal, partisipasi publik masih rendah, dan implementasi prinsip hukum tata negara belum konsisten.Temuan ini menunjukkan perlunya sinergi antara harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi publik, dan konsistensi penerapan prinsip hukum tata negara untuk efektivitas kebijakan lingkungan.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dipertimbangkan kombinasi pendekatan yuridis-normatif dengan studi empiris yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi regulasi secara berkala untuk memperkuat integrasi hukum lingkungan di daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia dan teknologi, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Inovasi kebijakan seperti forum konsultasi publik atau platform pelaporan online dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Mekanisme checks and balances di tingkat daerah perlu diperkuat untuk menjamin penerapan prinsip hukum tata negara secara utuh.

  1. Exploring the contours of climate governance: An interdisciplinary systematic literature review from... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eet.1912Exploring the contours of climate governance An interdisciplinary systematic literature review from onlinelibrary wiley doi 10 1002 eet 1912
Read online
File size280.93 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

ads-block-test