UNISUNIS
Lex VeritatisLex VeritatisTujuan penelitian untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penahanan ijazah dalam hubungan kerja dan menganalisis ijazah termasuk benda yang dapat dijaminkan dalam hubungan kerja. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja. Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Kemudian secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur ijazah sebagai benda yang dapat dijaminkan dalam hubungan kerja.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.Ijazah tidak dapat dianggap sebagai benda yang dapat dijaminkan karena tidak memiliki nilai ekonomis, berbeda dengan jaminan berupa tanah, saham, atau obligasi.Penahanan ijazah melanggar hak asasi manusia dan seharusnya dilarang secara nasional, mengikuti contoh progresif Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana dampak praktik penahanan ijazah terhadap mobilitas karier pekerja di berbagai sektor, khususnya di daerah yang belum memiliki regulasi daerah pelarangan. Selain itu, perlu diteliti apakah penggunaan dokumen digital seperti ijazah elektronik dapat menggantikan penahanan ijazah fisik tanpa mengurangi keamanan dan verifikasi oleh perusahaan. Terakhir, studi komparatif bisa dilakukan untuk memahami bagaimana negara lain, seperti Malaysia atau Filipina, mengatur hubungan kerja tanpa meminta ijazah asli sebagai jaminan, lalu mengevaluasi kemungkinan penerapan model serupa di Indonesia dengan mempertimbangkan konteks hukum dan budaya lokal. Ketiga arah penelitian ini saling melengkapi: yang pertama fokus pada konsekuensi sosial, yang kedua pada solusi teknologis, dan yang ketiga pada transfer kebijakan internasional, sehingga memberikan landasan kuat bagi penyusunan regulasi nasional yang adil, modern, dan berbasis hak asasi manusia.
| File size | 252.83 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAINPTKIAINPTK Islam, dengan konsep ekonomi Syarīahnya hadir di saat yang tepat. Konsep ekonomi Islam menjadikan nilai moral agama sebagai parameter yang mempengaruhiIslam, dengan konsep ekonomi Syarīahnya hadir di saat yang tepat. Konsep ekonomi Islam menjadikan nilai moral agama sebagai parameter yang mempengaruhi
IAINPTKIAINPTK Tetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegangTetapi pada sisi lain, Eks Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung berpendapat bahwa ajaran Gafatar bukanlah agama Islam, tetapi mereka menganut dan berpegang
IAINPTKIAINPTK Ketiga, akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilakuKetiga, akibat daripada perkawinan yang prematur akan timbul masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku
IAINPTKIAINPTK Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moderasi dalam fiqih Islam dan implementasi nilai-nilai moderasi dalam fiqih penentuan arah kiblat.Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai moderasi dalam fiqih Islam dan implementasi nilai-nilai moderasi dalam fiqih penentuan arah kiblat.
UNISUNIS Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, sepertiSementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti
UNISUNIS Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibatKesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat
UINSAIZUUINSAIZU Transformasi hukum pidana Islam adalah perubahan yang terjadi dalam penetapan hukum, baik yang menyangkut jarīmah ataupun sanksi karena dinamika waktuTransformasi hukum pidana Islam adalah perubahan yang terjadi dalam penetapan hukum, baik yang menyangkut jarīmah ataupun sanksi karena dinamika waktu
UINUIN Isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karenaIsbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang adalah perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan karena
Useful /
BUSTANUL ULUMBUSTANUL ULUM Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengajaran pemahaman bacaan yang digunakan oleh guru bahasa Inggris dan pelaksanaannya di kelas. PenelitianStudi ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengajaran pemahaman bacaan yang digunakan oleh guru bahasa Inggris dan pelaksanaannya di kelas. Penelitian
UNISUNIS Adanya urgensi diciptakannya regulasi khusus terkait artificial inteligence (AI) di Indonesia yang isinya mencakup klasifikasi artificial inteligence (AI)Adanya urgensi diciptakannya regulasi khusus terkait artificial inteligence (AI) di Indonesia yang isinya mencakup klasifikasi artificial inteligence (AI)
UNDIPUNDIP Hasil: Skor pengetahuan keseluruhan menunjukkan 67,7%. Masyarakat Filipina percaya bahwa COVID-19 akhirnya akan berhasil dikendalikan dan yakin bahwa FilipinaHasil: Skor pengetahuan keseluruhan menunjukkan 67,7%. Masyarakat Filipina percaya bahwa COVID-19 akhirnya akan berhasil dikendalikan dan yakin bahwa Filipina
UGMUGM Penelitian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan risiko dan penundaan dalam menyelesaikanPenelitian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan risiko dan penundaan dalam menyelesaikan