UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenelitian ini bersimpulan untuk mengetahui . Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, metode kasus, pendekatan analitis. Hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentingan korban dalam penerapan keadilan hukum, dalam putusan ini dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa jika kekerasan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan.
Dalam pertimbangan hakim telah lalai dan/atau tidak turut mempertimbangkan kepentingan korban dalam penerapan keadilan hukum, dalam putusan ini dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa jika kekerasan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.Namun menurut analisa penulis jika dilihat dari kronologi adanya unsur perencanaan, maka terdakwa Anta Rikky alias Ponne layak dijatuhin hukuman Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana karena dapat memenuhi unsur keadilan terhadap keluarga korban pembunuhan di masyarakat.Jika dalam pertimbangan pembunuhan berencana tersebut maka dianggap memenuhi rasa menegakkan hukum di masyarakat terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak pelatihan hakim terhadap penerapan keadilan hukum dalam kasus pembunuhan, khususnya dalam mempertimbangkan kepentingan korban. 2. Studi tentang perbedaan penerapan Pasal 340 dan Pasal 351 KUHP di berbagai wilayah hukum untuk mengevaluasi konsistensi penegakan hukum. 3. Penelitian tentang peran advokat korban dalam memengaruhi putusan hakim, terutama dalam kasus pembunuhan yang melibatkan faktor perencanaan dan keadilan sosial.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- DOI Name 10.51601 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support... doi.org/10.51601DOI Name 10 51601 Values doi name values index type timestamp data hs serv 38z crossref email support doi 10 51601
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
| File size | 410.92 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh melanggarSus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh melanggar
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV Untuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasiUntuk memberikan perlindungan dan insentif yang diperlukan bagi investor asing, pemerintah Indonesia telah aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi
DINASTIREVDINASTIREV 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan, memungkinkan investor asing untuk memiliki 100%
DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
UNIRAYAUNIRAYA Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan stabilitas keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jugaDi Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan stabilitas keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga
UNIRAYAUNIRAYA Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin telah sesuai dengan asas legalitas karenaHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin telah sesuai dengan asas legalitas karena
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Bdg. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atauBdg. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atau
UNIRAYAUNIRAYA Bg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangBg) adalah tidak tepat, karena hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
UNTADUNTAD Namun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upayaNamun, proses pemulihan dan pembangunan kembali masih lambat karena terbatasnya anggaran, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, upaya
UAIUAI Pada hakikatnya, di dalam ketidakteraturan ada pola yang teratur. Kajian ini hendak mencermati dan menemukan keteraturan pola dalam ketidakteraturan prosesPada hakikatnya, di dalam ketidakteraturan ada pola yang teratur. Kajian ini hendak mencermati dan menemukan keteraturan pola dalam ketidakteraturan proses