UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumDewasa ini, semakin banyak terjadi kasus tindak pidana pangan dan banyak juga hukuman pelaku tindak pidana pangan yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda, namun hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan. Secara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.Bdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 jo.Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan.Secara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum.Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda dalam putusan tersebut merupakan pemberatan hukuman kepada pelaku.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menekan angka tindak pidana pangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Lebih lanjut, perlu adanya penelitian komparatif antara putusan pengadilan terkait tindak pidana pangan di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi perbedaan penanganan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
| File size | 472.25 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Mereka yang merupakan ibu, ayah, suami, pasangan, atau bahkan pekerja rumah tangga bisa saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 992 K/Pid. Sus/2017Mereka yang merupakan ibu, ayah, suami, pasangan, atau bahkan pekerja rumah tangga bisa saja menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 992 K/Pid. Sus/2017
DINASTIREVDINASTIREV Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana tafsirDengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana tafsir
UNIRAYAUNIRAYA B/2017/PN. Gst, dalam pilihan tersebut, pelaku divonis 2 tahun setengah tahun penjara karena mengabaikan Pasal 212 KUHP. Jenis penelitian yang digunakanB/2017/PN. Gst, dalam pilihan tersebut, pelaku divonis 2 tahun setengah tahun penjara karena mengabaikan Pasal 212 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan
UNIRAYAUNIRAYA Terkait pemberantasan tindak pidana perjudian kartu remi yang dilakukan pada acara duka di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, pemerintahTerkait pemberantasan tindak pidana perjudian kartu remi yang dilakukan pada acara duka di Desa Silina, Kecamatan Simuk, Kabupaten Nias Selatan, pemerintah
UNIRAYAUNIRAYA 000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang000.000,00 (lima juta rupiah) dan hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
UNIRAYAUNIRAYA 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishingPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu pemberhentian perangkat desa yang telah diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.Salah satu pemberhentian perangkat desa yang telah diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Putusan Nomor 75/G/2020/PTUN.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Saat ini, pengaturan mengenai kedudukan wakil kepala daerah masih diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sistem e-Tilang diPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sistem e-Tilang di
UNISMUHUNISMUH Although constitutional and statutory guarantees exist, implementation remains fragmented, reactive, and sectoral. Weak institutional coordination andAlthough constitutional and statutory guarantees exist, implementation remains fragmented, reactive, and sectoral. Weak institutional coordination and
UNISMUHUNISMUH Di UIN Siber, Rumah Moderasi Beragama berperan sentral dalam mengintegrasikan nilai religius dan nasional, meskipun terdapat ketegangan antara mahasiswaDi UIN Siber, Rumah Moderasi Beragama berperan sentral dalam mengintegrasikan nilai religius dan nasional, meskipun terdapat ketegangan antara mahasiswa