UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumDewasa ini, semakin banyak terjadi kasus tindak pidana pangan dan banyak juga hukuman pelaku tindak pidana pangan yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan dengan ancaman pidana penjara atau pidana denda, namun hakim menjatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.B/2016/PN.Bdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 jo. Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan. Secara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku tindak pidana bidang pangan (studi putusan nomor 1130/Pid.Bdg) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.Secara yuridis, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 jo.Pasal 71 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pangan.Secara non-yuridis, terdapat alasan yang memberatkan hukuman bagi pelaku yaitu pelaku pernah dihukum.Oleh karena itu, penjatuhan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda dalam putusan tersebut merupakan pemberatan hukuman kepada pelaku.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menekan angka tindak pidana pangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi perilaku pelaku. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian mutu pangan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan. Lebih lanjut, perlu adanya penelitian komparatif antara putusan pengadilan terkait tindak pidana pangan di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi perbedaan penanganan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
| File size | 472.25 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA karena melakukan kesalahan opiat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggarankarena melakukan kesalahan opiat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman penjara sebesar empat tahun dan denda Rp800.000 kepada terdakwa pelanggaran
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadianPenelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan‑ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian‑kejadian
UNIRAYAUNIRAYA Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam tahun penjara tidak tepat, karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kematian korban.
UNIRAYAUNIRAYA B/2021/PN Tar. kedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganB/2021/PN Tar. kedua putusan tersebut, para pelaku dijerat Pasal 367 ayat (2) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunderPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder
UCYUCY Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan denganUntuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan
UCYUCY Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta yang berjumlah 215 siswa. Sedangkan sampel penelitianPopulasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta yang berjumlah 215 siswa. Sedangkan sampel penelitian
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Ran merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesarRan merupakan salah satu tindak pidana penangkapan ikan melawan hukum yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranai. Pelaku divonis denda sebesar
UNIRAYAUNIRAYA Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan, dan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka.Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data awal sebagai perbandingan, dan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka.
UNIRAYAUNIRAYA Hal ini karena permasalahan telah diselesaikan secara damai atau restoratif, sebagaimana ditunjukkan oleh kronologi perkara dan keterangan saksi. OlehHal ini karena permasalahan telah diselesaikan secara damai atau restoratif, sebagaimana ditunjukkan oleh kronologi perkara dan keterangan saksi. Oleh
UNIRAYAUNIRAYA Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, namun dalam pengelolaannya sering terjadi penyalagunaan atau tidak tepat sasaran. Maka peranPengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, namun dalam pengelolaannya sering terjadi penyalagunaan atau tidak tepat sasaran. Maka peran