Publisher

UTBUTB

Journal KeadilanKeadilan Abstract

Permasalahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius dan menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Pemerintah melalui berbagai institusi berwenang terus mengupayakan pemberantasan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan hukum, regulatif, dan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan regulasi yang telah diterapkan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peran aktif aparat penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun tantangan seperti lemahnya pengawasan, korupsi, dan keterbatasan rehabilitasi menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan narkoba secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem hukum, koordinasi antarlembaga, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pemberantasan narkoba yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Conclusion

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban sosial, stabilitas hukum, serta kesehatan dan keselamatan warganya.Berbagai kebijakan dan regulasi telah disusun dan diberlakukan, termasuk pembentukan lembaga khusus seperti Badan Narkotika Nasional yang memiliki mandat utama dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga menjalankan peran penting dalam proses penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.Meskipun telah ada perangkat hukum yang cukup kuat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks.Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga, tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.Selain itu, kurang optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba menjadi persoalan tersendiri yang harus segera dibenahi agar pendekatan represif dapat diimbangi dengan pendekatan humanis dan restoratif.Regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah memang memberikan landasan hukum yang tegas, namun dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial.Banyak kasus narkotika yang tidak ditangani secara tuntas karena berbagai alasan teknis maupun nonteknis.Oleh karena itu, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan penindakan semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku jabatan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun media massa.Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba juga sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial.Reformasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan global perlu terus dilakukan agar sistem hukum dan regulasi di Indonesia mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman.Dengan langkah yang terpadu dan konsisten, upaya pemberantasan narkoba di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menurunkan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga membangun sistem sosial dan hukum yang lebih sehat, adil, dan berkeadaban.

Future Research

Untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku jabatan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa. Reformasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan global perlu terus dilakukan agar sistem hukum dan regulasi di Indonesia mampu beradaptasi dan menjawab tantangan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dalam hal ini, pendekatan humanis dan restoratif dapat diimbangi dengan pendekatan represif untuk menciptakan sistem sosial dan hukum yang lebih sehat, adil, dan berkeadaban.

Metadata

File size	429.91 KB
Pages	8
DMCA	Report