WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study, utilizes a normative juridical model in viewing Indonesias carbon trading law and focusing on implications toward civil liability and environmental obligation. The findings suggest that while the model is aligned with international norms and is multi-carbon price inclusive, it is beset with enforcement uncertainties, uncemented provisions of civil liability, and weakly constructed monitoring mechanisms. Additionally, the absence of adequate community participation mechanisms is not only an issue of equity and social inclusion. In learning from global best practices, such as the European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Chinas national carbon market, the research identifies areas of improvement that involve enhancing legal clarity, enforcement mechanisms, and environmental responsibility. These are key in ensuring that Indonesias carbon trading system has a sufficient contribution to promote both legal accountability and environmental sustainability.
The call for action on climate change has never been more imperative, its impacts—ranging from extended heatwaves to biodiversity loss—threatening planetary ecosystems and human well-being to an unprecedented extent.Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.Implementation of carbon trading, being a market-based instrument, promises to drive economically sustainable development.Without an overreaching and enforceable legislative framework, carbon trading, however, is likely to be abused, implemented inefficiently, or be unaccountable.To ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthen the legal, regulatory, and enforcement basis of the system.
Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dapat ditingkatkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas kredit karbon. Hal ini dapat mencakup studi komparatif tentang sistem MRV yang berhasil di negara lain, serta pengembangan indikator kinerja utama (KPI) yang spesifik untuk konteks Indonesia. Kedua, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan terkait perdagangan karbon. Penelitian ini dapat mengeksplorasi model-model tata kelola yang partisipatif dan inklusif, serta mekanisme bagi hasil yang adil. Ketiga, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum dan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab perdata dalam perdagangan karbon, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sanksi yang proporsional bagi pelanggaran. Penelitian ini dapat mengkaji praktik terbaik dari yurisdiksi lain yang memiliki kerangka tanggung jawab perdata yang kuat, serta menyesuaikannya dengan konteks hukum dan sosial Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerangka hukum perdagangan karbon yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
- Journal of Central Banking Law and Institutions. analysis president regulation carbon pricing journal... jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/46Journal of Central Banking Law and Institutions analysis president regulation carbon pricing journal jcli bi index php jcli article view 46
- Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia |... jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/578Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia jpal ub ac index php jpal article view 578
- Carbon Trading in Developing Economies: Challenges, Opportunities, and Best Practices - IJFMR. carbon... ijfmr.com/research-paper.php?id=30282Carbon Trading in Developing Economies Challenges Opportunities and Best Practices IJFMR carbon ijfmr research paper php id 30282
| File size | 399.53 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS kurangnya kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Rendahnya partisipasi masyarakat antara lain: a) pengendarakurangnya kerja sama masyarakat untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar. Rendahnya partisipasi masyarakat antara lain: a) pengendara
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum yang sesuai dengan standar ILO dalam perlindungan hak ketenagakerjaanPenelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum yang sesuai dengan standar ILO dalam perlindungan hak ketenagakerjaan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, tantangan masih ada terkait kapasitas administratif, masalah koordinasi antarpemerintah, dan batasan politik terhadap otonomi masyarakat sipil,Namun, tantangan masih ada terkait kapasitas administratif, masalah koordinasi antarpemerintah, dan batasan politik terhadap otonomi masyarakat sipil,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This research contributes to the literature by introducing an integrated privacy governance model, which seeks to accommodate the needs of a more adaptiveThis research contributes to the literature by introducing an integrated privacy governance model, which seeks to accommodate the needs of a more adaptive
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Procedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challengesProcedural inefficiencies, particularly in asset valuation and PKPU implementation, hindered a fair and timely resolution. Addressing these challenges
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anakPenelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS This study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presentedThis study approach reviews Uzbek and Indonesian legal guidelines and policies using statutory techniques. Because the researchs findings are presented
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia. Putusan pengadilan42/PDT/2025/PT MDN memberikan wawasan penting mengenai tantangan penanganan tindak pidana di lembaga keuangan milik negara di Indonesia. Putusan pengadilan
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim menafsirkan secara ketat validitas alat bukti, meskipun sebagian mengadopsi pendekatan progresif dengan menerimaTemuan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim menafsirkan secara ketat validitas alat bukti, meskipun sebagian mengadopsi pendekatan progresif dengan menerima
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk meninjau undang-undang yang ada, termasuk UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009, UU LingkunganStudi ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif untuk meninjau undang-undang yang ada, termasuk UU Pertambangan No. 4 Tahun 2009, UU Lingkungan
UYPUYP Dalam pelaksanaan program 12 lembaga pendidikan dasar yang menjadi mitra telah bekerjasama dan mengikuti kegiatan dengan aktif mulai dari asesmen, workshopDalam pelaksanaan program 12 lembaga pendidikan dasar yang menjadi mitra telah bekerjasama dan mengikuti kegiatan dengan aktif mulai dari asesmen, workshop
UYPUYP The results of this assistance shows that TPST has been able to manage kitchen waste of up to 11 tons/month to be converted into pellet fish feed productsThe results of this assistance shows that TPST has been able to manage kitchen waste of up to 11 tons/month to be converted into pellet fish feed products