WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsThe Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study, utilizes a normative juridical model in viewing Indonesias carbon trading law and focusing on implications toward civil liability and environmental obligation. The findings suggest that while the model is aligned with international norms and is multi-carbon price inclusive, it is beset with enforcement uncertainties, uncemented provisions of civil liability, and weakly constructed monitoring mechanisms. Additionally, the absence of adequate community participation mechanisms is not only an issue of equity and social inclusion. In learning from global best practices, such as the European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Chinas national carbon market, the research identifies areas of improvement that involve enhancing legal clarity, enforcement mechanisms, and environmental responsibility. These are key in ensuring that Indonesias carbon trading system has a sufficient contribution to promote both legal accountability and environmental sustainability.
The call for action on climate change has never been more imperative, its impacts—ranging from extended heatwaves to biodiversity loss—threatening planetary ecosystems and human well-being to an unprecedented extent.Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.Implementation of carbon trading, being a market-based instrument, promises to drive economically sustainable development.Without an overreaching and enforceable legislative framework, carbon trading, however, is likely to be abused, implemented inefficiently, or be unaccountable.To ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthen the legal, regulatory, and enforcement basis of the system.
Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dapat ditingkatkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas kredit karbon. Hal ini dapat mencakup studi komparatif tentang sistem MRV yang berhasil di negara lain, serta pengembangan indikator kinerja utama (KPI) yang spesifik untuk konteks Indonesia. Kedua, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan terkait perdagangan karbon. Penelitian ini dapat mengeksplorasi model-model tata kelola yang partisipatif dan inklusif, serta mekanisme bagi hasil yang adil. Ketiga, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum dan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab perdata dalam perdagangan karbon, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sanksi yang proporsional bagi pelanggaran. Penelitian ini dapat mengkaji praktik terbaik dari yurisdiksi lain yang memiliki kerangka tanggung jawab perdata yang kuat, serta menyesuaikannya dengan konteks hukum dan sosial Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerangka hukum perdagangan karbon yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.
- Journal of Central Banking Law and Institutions. analysis president regulation carbon pricing journal... jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/46Journal of Central Banking Law and Institutions analysis president regulation carbon pricing journal jcli bi index php jcli article view 46
- Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia |... jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/578Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia jpal ub ac index php jpal article view 578
- Carbon Trading in Developing Economies: Challenges, Opportunities, and Best Practices - IJFMR. carbon... ijfmr.com/research-paper.php?id=30282Carbon Trading in Developing Economies Challenges Opportunities and Best Practices IJFMR carbon ijfmr research paper php id 30282
| File size | 399.53 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNBARIUNBARI Berdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan umumnya tidak mencakup kewajiban ganti rugi atau restitusi bagi korban, melainkan hanya menjatuhkanBerdasarkan beberapa kasus terkait, putusan pengadilan umumnya tidak mencakup kewajiban ganti rugi atau restitusi bagi korban, melainkan hanya menjatuhkan
IBLAMIBLAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai dominus litis. Penerapan prinsipPenelitian ini menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai dominus litis. Penerapan prinsip
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL It aims to maintain health and encourage the development and prevention of disease. This study aims to determine the description of elderly knowledge aboutIt aims to maintain health and encourage the development and prevention of disease. This study aims to determine the description of elderly knowledge about
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Limitations and avenues for future empirical research are also discussed. The analysis reveals a profound disjuncture between legal theory and practice,Limitations and avenues for future empirical research are also discussed. The analysis reveals a profound disjuncture between legal theory and practice,
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Studi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibridaStudi ini mengintegrasikan teori kontrak sosial, kerangka akuntabilitas principal-agent, dan model akuntabilitas Bovens untuk mengembangkan mekanisme hibrida
STIBASTIBA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi danPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan
DINASTIREVDINASTIREV Hambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidakHambatan yang dihadapi Lapas High Risk kelas II A Karanganyar dalam menjalankan program deradikalisasi yaitu. Faktor Masyarakat/Budaya Hukum, sifat tidak
DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anakPenelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan anak di bawah hukum Indonesia, dengan fokus pada studi kasus pembunuhan anak
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, efektivitas mekanisme penegakannya tetap tidak memadai. BerdasarkanTemuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif, efektivitas mekanisme penegakannya tetap tidak memadai. Berdasarkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaanPengguna memiliki hak untuk menggunakan perangkat lunak dan kepemilikan atas konten yang mereka hasilkan, tetapi juga wajib mematuhi ketentuan penggunaan
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siapSebagai tugas pemerintah, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sehat secara psikologis dan siap