WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights

The Indonesian legislation on carbon trading is a key instrument for national and global climate targets. This analysis, according to the present study, utilizes a normative juridical model in viewing Indonesias carbon trading law and focusing on implications toward civil liability and environmental obligation. The findings suggest that while the model is aligned with international norms and is multi-carbon price inclusive, it is beset with enforcement uncertainties, uncemented provisions of civil liability, and weakly constructed monitoring mechanisms. Additionally, the absence of adequate community participation mechanisms is not only an issue of equity and social inclusion. In learning from global best practices, such as the European Union Emissions Trading System (EU ETS) and Chinas national carbon market, the research identifies areas of improvement that involve enhancing legal clarity, enforcement mechanisms, and environmental responsibility. These are key in ensuring that Indonesias carbon trading system has a sufficient contribution to promote both legal accountability and environmental sustainability.

The call for action on climate change has never been more imperative, its impacts—ranging from extended heatwaves to biodiversity loss—threatening planetary ecosystems and human well-being to an unprecedented extent.Indonesia, one of the worlds largest greenhouse gas emitters and a country endowed with rich natural resources, is at the center of global climate action.Implementation of carbon trading, being a market-based instrument, promises to drive economically sustainable development.Without an overreaching and enforceable legislative framework, carbon trading, however, is likely to be abused, implemented inefficiently, or be unaccountable.To ensure that carbon trading in Indonesia is a valuable addition to environmental and development objectives, urgent action should be taken to strengthen the legal, regulatory, and enforcement basis of the system.

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dapat ditingkatkan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas kredit karbon. Hal ini dapat mencakup studi komparatif tentang sistem MRV yang berhasil di negara lain, serta pengembangan indikator kinerja utama (KPI) yang spesifik untuk konteks Indonesia. Kedua, penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan terkait perdagangan karbon. Penelitian ini dapat mengeksplorasi model-model tata kelola yang partisipatif dan inklusif, serta mekanisme bagi hasil yang adil. Ketiga, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan instrumen hukum dan kebijakan yang memperkuat tanggung jawab perdata dalam perdagangan karbon, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sanksi yang proporsional bagi pelanggaran. Penelitian ini dapat mengkaji praktik terbaik dari yurisdiksi lain yang memiliki kerangka tanggung jawab perdata yang kuat, serta menyesuaikannya dengan konteks hukum dan sosial Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kerangka hukum perdagangan karbon yang efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

  1. Journal of Central Banking Law and Institutions. analysis president regulation carbon pricing journal... jcli-bi.org/index.php/jcli/article/view/46Journal of Central Banking Law and Institutions analysis president regulation carbon pricing journal jcli bi index php jcli article view 46
  2. Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia |... jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/578Carbon Market within the Framework of Environmental Protection and Management Policies in Indonesia jpal ub ac index php jpal article view 578
  3. Carbon Trading in Developing Economies: Challenges, Opportunities, and Best Practices - IJFMR. carbon... ijfmr.com/research-paper.php?id=30282Carbon Trading in Developing Economies Challenges Opportunities and Best Practices IJFMR carbon ijfmr research paper php id 30282
Read online
File size399.53 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. BerdasarkanAnalisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Sedangkan dalam penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturanSedangkan dalam penjatuhan pidana melebihi ancaman maksimal kepada pelaku adalah hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

JURIS Penerapan Pemidanaan Kepada Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 153 pid Sus 2019 PN Jnp 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Hal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayatHal ini disebabkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sudah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenisDengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis

JURIS Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untukPutusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk

JURIS Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mengakibatkan Bahaya Maut Kepada Orang Lain Studi Putusan Nomor 452 Pid B 2022 PN Rap 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus 452/Pid. Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enamBerdasarkan temuan, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus 452/Pid. Rap yang menggunakan Pasal 187 ayat (2) KUHP dengan hukuman enam

JURIS Penjatuhan Putusan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu perkara persetubuhan anak yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi adalah putusan nomor 18/Pid. Sus/2019/PT. Pal. Dalam putusanSalah satu perkara persetubuhan anak yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi adalah putusan nomor 18/Pid. Sus/2019/PT. Pal. Dalam putusan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Direktur PT Asalta Mandiri Agung Yang Memberikan Upah Di Bawah Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Ketenagakerjaan 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid. Sus/2020/PN. Cbi. Pada PutusanSalah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid. Sus/2020/PN. Cbi. Pada Putusan

Useful /

JURIS Penerapan Smart Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN Palu Barat di Kota Palu 2025More at 2025

UNTADUNTAD Dalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuanDalam Transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi terkait prosedur pelayanan, meskipun masih bersifat konvensional. SDM telah menunjukkan kemampuan

JURIS To what extent can restorative justice be applied in murder cases involving children under Article 340 of the Criminal Code or Article 338 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Cr 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Anak (UUPA), dan kerangka keadilan restoratif dikaji dalam kaitannya dengan kasusKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Anak (UUPA), dan kerangka keadilan restoratif dikaji dalam kaitannya dengan kasus

JURIS Aspects of User Intellectual Property Rights Ownership in Blockchain Based Online Game Platform Blankos Block Party 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam platform game online berbasis blockchain Blankos Block Party, terkaitPenelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam platform game online berbasis blockchain Blankos Block Party, terkait

JURIS Juridical Analysis of Unlawful Acts at the Indonesian Exim LPEI Bank Analysis of Decision No 42 PDT 2025 PT MDN of the Medan High Court 2025More at 2025

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS 42/PDT/2025/PT MDN dari Pengadilan Tinggi Medan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan42/PDT/2025/PT MDN dari Pengadilan Tinggi Medan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip hukum yang mendasari putusan

ads-block-test