WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsPerlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum di Indonesia terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dengan menilai kesesuaiannya terhadap standar yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini berfokus pada analisis peraturan nasional yang relevan serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terutama yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas di tempat kerja. Penelitian ini meninjau apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam standar ILO, serta memberikan tinjauan kritis terhadap langkah-langkah hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek antara kerangka hukum Indonesia dan standar ILO, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam perundang-undangan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum yang sesuai dengan standar ILO dalam perlindungan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.Kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, stigma sosial, serta kurangnya akomodasi yang memadai menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja.Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran publik, dan mengembangkan program inklusi yang efektif.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas program insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan fokus pada bagaimana insentif fiskal atau non-fiskal memengaruhi keputusan rekrutmen dan retensi karyawan difabel, serta apakah insentif tersebut benar-benar mendorong transformasi budaya inklusi di tempat kerja. Kedua, penting untuk mengeksplorasi model pelatihan vokasional berbasis teknologi yang dapat menjangkau penyandang disabilitas di daerah terpencil, termasuk pengembangan kurikulum digital adaptif yang mempertimbangkan berbagai jenis disabilitas dan ketersediaan infrastruktur internet. Ketiga, diperlukan studi komprehensif untuk mengembangkan sistem pemantauan independen yang melibatkan lembaga nasional dan organisasi difabel dalam mengumpulkan data akurat tentang partisipasi ketenagakerjaan penyandang disabilitas, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara berkala guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Penelitian-penelitian ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai standar internasional.
| File size | 319.59 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Land consolidation is a land strategy that involves the active engagement of the community in order to reorganize land tenure and usage, enhance environmentalLand consolidation is a land strategy that involves the active engagement of the community in order to reorganize land tenure and usage, enhance environmental
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas, sepertiKepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang bertugas mengatur, mengawal, mengawasi, dan melakukan patroli lalu lintas. Infrastruktur lalu lintas, seperti
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hak atas privasi merupakan isu krusial dalam hukum internasional di era keterhubungan digital saat ini. Perkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi,Hak atas privasi merupakan isu krusial dalam hukum internasional di era keterhubungan digital saat ini. Perkembangan teknologi mendukung inovasi dan efisiensi,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Through a multidisciplinary analytical approach, this study evaluates the relationship between users privacy rights, data management practices by platforms,Through a multidisciplinary analytical approach, this study evaluates the relationship between users privacy rights, data management practices by platforms,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pidana serius semacamStudi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kelayakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pidana serius semacam
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Upaya pencegahan secara substantif telah diakui dalam UU Merek melalui sistem pendaftaran pertama kali (first-to-file) yang memberikan hak eksklusif kepadaUpaya pencegahan secara substantif telah diakui dalam UU Merek melalui sistem pendaftaran pertama kali (first-to-file) yang memberikan hak eksklusif kepada
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The data collection method employs a literature review. Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgradedThe data collection method employs a literature review. Data processing is done by descriptive analytical method. Land with HGB status can be upgraded
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS These are key in ensuring that Indonesias carbon trading system has a sufficient contribution to promote both legal accountability and environmental sustainability.These are key in ensuring that Indonesias carbon trading system has a sufficient contribution to promote both legal accountability and environmental sustainability.
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The study concludes that its implementation faces obstacles such as budget constraints, access difficulties, and a lack of public legal understanding,The study concludes that its implementation faces obstacles such as budget constraints, access difficulties, and a lack of public legal understanding,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Secara normatif, KUHAP mewajibkan sumpah sebagai syarat formal agar keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktik,Secara normatif, KUHAP mewajibkan sumpah sebagai syarat formal agar keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, dalam praktik,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penguatan infrastruktur, kerangka hukum, dan kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk integrasi yang efektif antara AI dan Data Besar dalam perangPenguatan infrastruktur, kerangka hukum, dan kolaborasi antarlembaga sangat penting untuk integrasi yang efektif antara AI dan Data Besar dalam perang
UNNESUNNES X Semarang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data penelitian diambil menggunakan skala komitmen organisasi dan skala OCB. Selanjutnya, dataX Semarang yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data penelitian diambil menggunakan skala komitmen organisasi dan skala OCB. Selanjutnya, data